Kirun Kocok Dokter Pada Harlah RSU Saiful Anwar Malang

KRC, Malang
Harlah Rumah sakit umum Saiful Anwar Malang tahun 2008 dan HKN ke 44 di halaman parkir RSSA Malang cukup meriah, para dokter dan perawat serta sejumlah penunggu pasien dikocok perutnya oleh Pelawak Kirun Cs.Sejumlah tamu undangan cukup banyak yang hadir termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Dr.dr. Samsul Islam,SpMk,Mkes beserta ibu juga ikut hadir dalam acara dan disambut oleh Direktur RSSA Malang Dr.Pawik Supriadi,Sp.jp,K.
Kegiatan cukup meriah selain pelawak kirun yang memberikan hiburan juga sejumlah dokter beralih profesi sebagai musisi, mereka pegang gitar dan bernyanyi, sehingga suasana menjadi semakin meriah. Sedangkan Dr. Pawik Direktur RSSU mengharap dengan harlah ini akan bisa jadi pemicu untuk kita tingkatkan pelayanan pada masyarakat, dan semakin berkembang dunia kesehatan. (ard)

Cara Dokter Solidaritas Rekanya Mogok Praktek Layanan Terganggu

KRC,MALANG -
Puluhan dokter di ruang 20 Staf Medik Fungsional (SMF) Mata RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) mogok kerja kemarin. Meski hanya berlangsung 2,5 jam -mulai pukul 08.00 sampai 10.30-, tindakan tersebut cukup mengagetkan. Imbasnya, ratusan pasien terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan.

Mogok kerja tersebut diwujudkan dengan aksi diam. Artinya, benar-benar tidak ada aktivitas yang dilakukan dokter mata. Bentuk lainnya, sebagian dokter mata terlambat naik kerja. Jam kerja yang biasanya dimulai pukul 08.00 tidak dilaksanakan. Baru setelah ada koordinasi dari jajaran pimpinan RSSA, mogok disudahi dan para dokter kembali beraktivitas.

Ketika dikonfirmasi tentang penyulut aksi itu, banyak dokter mata yang memilih diam dan enggan berkomentar. "Maaf, saya tidak bisa komentar. Jangan saya ya," kata dr Nadia Artha Dewi SPM, salah satu dokter mata.

Begitu juga dr Maksum Effendi, dokter mata yang lain. Malah Maksum tidak menyebut aksi diam yang dilakukan para dokter di SMF mata sebagai bentuk mogok. "Tidak ada apa-apa. Dari tadi aktivitas berjalan biasa. Tidak ada yang mogok," ujarnya.

Apakah mogok terkait dengan pemberhentian Ketua SMF Mata dr Safaruddin Refa? Disinggung tentang hal tersebut, Maksum juga tak mau berbicara banyak. Alasannya, bukan wewenangnya untuk mengeluarkan statemen. "Kurang tepat kalau bertanya kepada saya. Lebih baik langsung dengan direktur saja," tandas dia.

Salah satu dokter yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan membeberkan, memang benar aksi itu dilakukan karena pemberhentian sementara Refa sebagai ketua SMF mata. Para dokter mata semakin keberatan karena pengganti Refa bukan dokter spesialis mata. "Keberatan bertambah karena penggantinya bukan spesialis mata, tapi spesialis paru-paru," ucapnya.

Kendati rata-rata dokter mata enggan berkomentar panjang lebar, mereka mengeluarkan enam statemen resmi atas aksi tersebut. Antara lain, mereka menganalisis pemecatan Refa dari jabatan ketua SMF mata per 20 November merupakan buntut kasus dugaan korupsi yang menimpa Refa dengan status tersangka. Juga karena Refa dan semua dokter mata menolak pembayaran uang selisih kurang temuan Bawasprof Jatim sebesar Rp 60,4 juta. "Kami memiliki bukti bahwa RSSA sudah mengklaim uang itu kepada PT Askes. Jadi, RSSA yang harus mengembalikan," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Refa tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya membenarkan bahwa dirinya telah diberhentikan dari jabatan ketua SMF dengan SK (surat keputusan) nomor 881/8696/308/2008. Dalam SK itu disebutkan bahwa pemberhentian dilakukan untuk kelancaran pelayanan terhadap pasien. Khususnya di lingkungan poliklinik spesialis mata dan ruang rawat inap 20 RSSA. Sebagai gantinya, direktur menunjuk Dr dr Tahan Persaoran Hutapea SpP MARS sebagai pejabat sementara. "Saya hanya bisa sumeleh (pasrah). Saya sangat menghargai support teman-teman," ujar Refa.

Bagaimana tanggapan Direktur RSSA dr Pawik Supriadi SpJP (K) ? Pawik belum bisa dihubungi. Bahkan, saat ditemui di ruang tata usaha RSSA, Pawik langsung menuju pintu keluar. Hanya sekretarisnya, drg Lalu Suparna, yang mau memberikan keterangan. "Pemberhentian terhadap ketua SMF mata hal yang wajar. Semua didasarkan pada hukum," ucap Lalu.

Dalam SK pemberhentian juga telah dijelaskan alasan-alasan direktur memberhentikan sementara Refa. Bahkan, jika suatu saat nanti penilaian direktur berubah, Refa bisa dikembalikan pada posisi semula. "Ini biasa saja. Dalam sebuah organisasi, pergantian jabatan satu hal wajar," kata dia.

Tentang aksi mogok yang dilakukan para dokter mata, Lalu mengaku belum menerima laporan sama sekali. Laporan yang masuk hanya semua dokter mata melakukan rapat tertutup. Bukan aksi mogok. Jika sampai itu terjadi, manajemen akan mengingatkan kembali soal tugas pokok dokter di lingkungan RSSA. Salah satunya pelayanan. "Tadi (kemarin) sudah diingatkan secara lisan. Semua aktivitas normal kembali," katanya.

Menurut Lalu, di SMF mata ada sepuluh dokter daerah dengan status PNS. Selain itu, ada lima dokter mata dari lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB).

Masih dari RSSA, berdasarkan pengamatan, antrean panjang akibat aksi mogok salah satunya terjadi di poli mata. Jumaat -salah satu pasien- mengaku telah menunggu sekitar tiga jam. Namun, hingga pukul 11.30, sama sekali belum ada panggilan.

Saat aksi mogok, ruang tunggu poli mata dipenuhi seratus lebih calon pasien. Meski pelayanan sedikit terganggu, mereka tetap menunggu. (ard)

Pedagang Pasar Minggu Di Pimpong Pemkot Setelah tergusur Dari Stadion Saat Ini Dihadapkan Dengan Aparat

KRC,MALANG -
Nasib pedagang pasar Minggu semakin tak jelas, setelah terlempar dari Stadion Gajahyana Malang, kemudian dialihkan ke Simpang Balapan kini dihadapkan dengan tentara. Ia ditaruh di lapangan Rampal, yang notabene oleh Pimpinan KOdam V Brawijaya tak diperkenankan, karena kawasan itu murni untuk olahraga bukan jualan. Belum ada jalan hingga kini, disemerupun usulan belum ada kejelasan.

Pemkot Malang akan melakukan ''perlawanan'' terhadap instruksi Pangdam V/Brawijaya soal pedagang Pasar Minggu Rampal (PMR) harus pindah ke sisi utara Lapangan Rampal. Kini pemkot menempuh jalan lobi dengan jajaran pejabat di Kodam V/Brawijaya.

Sekkota Pemkot Malang Bambang Dh Suyono menegaskan, saat ini pemkot akan mempertahankan pedagang di lokasi semula. Sebab, lahan area utara lapangan dinilai kurang representatif. Terutama dari kapasitas. "Belum ada jalan keluar. Sementara tetap dioptimalkan di sana (area selatan lapangan). Kami berharap upaya lobi berhasil," ujarnya.

Bambang membeberkan, sejak pindah 26 Oktober lalu hingga sekarang memang belum ada perjanjian tertulis antara pemkot dengan kodam tentang pemanfaatan Lapangan Rampal. Sebaliknya, relokasi tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara wali kota dengan Pangdam V Brawijaya.

Tidak tahunya, kata dia, ketika jabatan pangdam diserahterimakan pada pejabat baru, pemanfaatkan itu tidak diizinkan. "Alasannya mengganggu kegiatan olahraga. Sampai saat ini kami belum memikirkan jalan keluar lain selain upaya bertahan," terang dia.

Lebih lanjut, kata Bambang, sebenarnya dulu pernah ada kesepakatan lokasi untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL). Bahkan, pangdam telah menyediakan lahan khusus di Jl Belanegara. Hanya saja, itu bukan untuk merelokasi pedagang PMR yang sebelumnya ada di kawasan Jl Simpang Balapan. Tapi untuk relokasi PKL Jl Trunojoyo. "Kalau yang itu sudah ada pernyataan tertulis. Sedang yang sekarang memang belum ada. Koordinasi sampai tataran teknis juga belum," beber Bambang.

Alasannya, sampai saat ini masih tahap pematangan. Apalagi, operasional pedagang pasar wisata tersebut baru empat kali jalan. "Mudah-mudahan pekan ini langkah pendekatan internal dengan pangdam membawa hasil," kata dia.

Bahkan, lanjutnya, jika pihak kodam menginginkan pemkot melakukan pembenahan ulang, seperti pemasangan paving di area selatan akan dilakukan. Dengan syarat, pedagang tetap tersentral di arela selatan lapangan.

Bagaimana jika tidak ada titik temu? Disinggung tentang ini, Bambang menegaskan pemkot akan tetap mencarikan solusi. Yaitu, pindah dari kawasan Rampal. Dengan begitu, kemungkinan besar pedagang tidak akan digeser ke sisi utara. "Ini terpaksa dilakukan jika benar-benar buntu," tegasnya.

Sayang, Bambang belum bisa membeberkan lokasi alternatif yang akan dibidik sebagai lahan baru pedagang PMR. Apakah akan dikembalikan ke kawasan Jl Semeru atau kawasan lain. Alasannya, keputusan tetap menunggu instruksi wali kota. "Pasti akan ada lokasi baru. Mereka semua kan warga Kota Malang dan sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sana," terang Bambang.

Dihubungi terpisah, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Munharto membenarkan bahwa pedagang PMR harus pindah ke sisi utara. Dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kerapian. "Saya sudah konfirmasi langsung dengan Dandim 0833 Kota Malang, memang benar mau dipindah. Selanjutnya langsung saja dengan dandim," ujar Munharto.

Dandim 0833 Kol Inf Bahman ketika dikonfirmasi juga mengakui soal instruksi relokasi pedagang. Bahkan, surat perintah tertulis Pangdam V Brawijaya telah diterimanya beberapa pekan lalu. "Kalau sudah surat perintah, berarti harus. Tapi mungkin saja berubah jika pendekatan yang dilakukan pemkot berhasil," beber dia.

Tapi, menurutnya, relokasi ke sisi utara lebih tepat. Selain bisa bersinergi dengan pengguna sarana olahraga, pedagang bisa beroperasi sepanjang hari. Tepatnya, bisa buka pukul 18.00 sampai 22.00.
Sementara Peni Suparto Walikota Malang mengatakan Alternatif tempat relokasi di Jl Semeru yang ditawarkan pedagang Pasar Minggu Rampal (PMR) bakal kandas. Wali Kota Peni Suparto keberatan apabila mereka harus pindah ke lokasi tersebut. Alasannya, di Jl Semeru bisa menimbulkan kemacetan. Ditambah lagi, warga setempat keberatan apabila dipergunakan untuk jualan.

Peni mengatakan, pedagang seharusnya tidak perlu resah apabila nanti dipindahkan ke sebelah sisi utara lapangan. Mengingat di lokasi tersebut akan menampung seluruh pedagang, yakni 459 pedagang.

Apabila pedagang beralasan lahan yang tersedia terbatas untuk menampung pedagang, dia menilai salah besar. "Kami jamin semua pedagang nanti tertampung," ujar Peni, sesuai membuka Job Market Fair 2008 di gedung Bela Negara Rindam V Brawijaya, kemarin sore.

Meski demikian, kata Peni, pihaknya akan tetap mengupayakan agar pedagang tetap bisa berjualan di lokasi sebelah sisi selatan lapangan. Untuk itu, pemkot akan melakukan koordinasi dengan jajaran pejabat di Kodam V Brawijaya.

Diharapkan dari koordinasi ini nantinya akan ada kesamaan visi dan misi antara pemkot dengan Kodam V Brawijaya. "Pasar di Rampal untuk menghidupkan UKM (usaha kecil menengah) di Kota Malang. Dengan demikian, keberadaan UKM tetap terselamatkan," terangnya.

Peni menambahkan, perpindahan PMR seharusnya tidak menjadi persoalan bagi pedagang. Mengingat pedagang sudah memiliki image yang kuat di mata warga. Artinya, meski lokasi PMR dipindah akan tetap dicari warga. Ini terjadi, karena pedagang sudah memiliki pelanggan tetap (ard)

Direksi Dan Seluruh Karyawan PDAM KOta Malang

Mengucapkan Selamat Dan Sukses

Harlah RSSA Malang Dan Hari Kesehatan Nasional ke 44


Direktur Umum


Drs. Heryadi Santoso, Msi

Kebiasaan Dewan Klenceran Keluar Negeri Maupun Kedaerah Jadi Sorotan MCW

KRC, Malang
Malang Corruption Watch mulai kritisi anggaran dewan kebiasaan kelenceran jadi bahan soroton MCW baik keluar negeri maupun kedaerah tak pernah ada hasilnya.
Anggaran tahun 2009 sekitar Rp 2,6 miliar bagi para wakil rakyat itu selama satu tahun.

Anggaran itu dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2009. Tepatnya dalam pos rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan angka total Rp 2.661.860.000.

Besarnya plafon anggaran tersebut langsung dikritik Malang Corruption Watch (MCW). Ketua Divisi Advokasi MCW Zia'ul Haq mengatakan, alokasi itu tidak rasional. Apalagi, selama ini rapat koordinasi dan rapat luar daerah yang dilakukan anggota dewan tidak membawa hasil maksimal. "Kedoknya saja koordinasi dan studi banding. Tapi faktanya banyak nglencer daripada serius menimba ilmu," sorot Zia -sapaan akrab Zia'ul Haq- kemarin.

Seharusnya, lanjut Zia, produk yang dihasilkan dewan benar-benar jelas. Misalnya, dari kunjungan tersebut, lahir sebuah regulasi yang memihak kepentingan rakyat. Salah satunya peraturan daerah (perda) untuk proteksi masyarakat. Selain itu, plafon anggaran harus dilengkapi dengan rasionalisasi anggaran. "Kunjungan berapa kali, ke mana, dan acuannya apa, masyarakat berhak tahu karena yang digunakan uang rakyat," tandas dia.

Zia sendiri menilai angka Rp 2,6 miliar bukan nilai kecil. Kalau hanya sekadar untuk rapat dan koordinasi ke luar daerah, dana sebesar itu masih bisa dipangkas. Terlebih di Kota Malang banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi secara maksimal. Terutama penanggulangan kemiskinan, pendidikan murah, dan pengentasan pengangguran. "Biasanya, mereka (dewan) akan menghabiskan uang itu mendekati berakhirnya tahun anggaran atau di tengah tahun anggaran," ujar alumnus FISIP UMM tersebut.

Apalagi, bukan hanya pos rapat-rapat dan koordinasi luar daerah yang memakan dana besar. MCW juga menyoroti besarnya plafon anggaran untuk pos lain. Di antaranya, penyambutan tamu dinas luar daerah yang mencapai Rp 600 juta serta program peningkatan kapasitas dewan dengan besaran dana Rp 7,99 miliar. Dana sebesar itu dianggarkan untuk lima kali workshop Rp 1,9 miliar. Belum termasuk pelantikan dewan baru Rp 205 juta.

Serapan dana tak kalah besar adalah untuk pos optimalisasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (16 kegiatan) yang mencapai Rp 2,4 miliar. Selain itu, masih ada beberapa agenda lain dengan kisaran dana Rp 103 juta sampai Rp 998 juta. "Peran masyarakat sangat penting di sini. Jangan sampai uang rakyat dibuang percuma," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi B (bidang keuangan dan perekonomian) DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi menjelaskan, angka-angka tersebut baru plafon sementara. Bahkan baru saja dilempar oleh eksekutif. "Nanti ada bahasan tersendiri, bagaimana rasionalisasinya. Tidak semua bisa disepakati," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) beberapa waktu lalu. Saat itu, semua usulan tidak selalu disetujui. Bahkan, ada beberapa pos yang dipangkas. "Apa yang diplafonkan itu tidak selalu lolos. Dilihat dulu kegunaannya," kata dia.

Pembahasan PPAS diprediksi dibahas minggu ini. Sebab, panitia musyawarah mulai mengadakan rapat penentuan jadwal. "Saya tegaskan lagi, plafon dalam PPAS belum menyentuh angka sesungguhnya. Semua akan dibahas lebih dulu," ujar Syaiful. (ard).

The Gold Award & Silver Award Kado Harla RSSA dan HKN ke 44 Untuk RSSA Malang

Krc, Malang
Kemenangan RSSA Malang dalam menyabet penghargan emas ( the gold Award ) melalui team QCC Irna III dan penghargaan perak ( the silver Award) oleh team QCC Wijaya kusuma anestia dalam kompetisi International convention on quality control circles pada 23-26 di dhaka Bangladesh merupakan kado buat Hari jadi RSSA Malang dan Hari Kesehatan Nasional ke 44.” penghargaan ditingkat dunia RSSA Malang ini diharapkan sebagai kado HKN , tandas Auragustini Ritavipa Djamaris, Skm humas RSSA Malang pada Koran Rakyat Cybermedia belum lama ini.
Dikatakan Ritavipa yang kerap dipanggil bu ita ini bahwa berbagai kegiatan dalam HKN ke 44 dan hari jadi RSSA Malang, mulai dari donor darah pemeriksaan kesehatan gratis serta sosialisasi program Jamkesmas yang nanti dilanjutkan dengan kegiatan Jalan sehat pada Minggu (16/11) mendatang dengan mengambil start dan finish di halaman parkir RSSA Malang dengan disiapkan berbagai doorprize dan hadiah sepeda motor.
Sementara Ketua IDI Kota Malang Dr. Subagjo. Sp.BTKV mengatakan HKN ke 44 ini diharapkan bisa menjadi momen untuk meningkatkan profesional para dokter, sehingga tidak sampai terjadi keluhan dalam pelayanan dimasyarakat. Diakui bahwa saat ini bahwa dibidang kedokteran secara national belum ada kemandirian, sehingga belum bisa maksimal melayani masyarakat khususnya dalam hal sarana dan prasarana serta pembiayaan. Tentunya untuk kedepan bidang kesehatan bisa lebih mandiri, sehingga semua peralatan untuk kegiatan kedokteran tidak impor semua, yang mengakibatkan biaya untuk layanan operasi mahal, dampaknya hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati untuk layanan tersebut. Padahal kalau kita mau untuk menciptakan sendiri bisa asal ada perhatian dari pemerintah.(eas)

Surat Gubernur Turun Tiga Dewan Akan Diperiksa

KRC,MALANG -
Tiga anggota DPRD Kota Malang yang disebut sebagai saksi kunci kasus dugaan korupsi dewan sebesar Rp 4,008 miliar harus siap-siap menjalani pemeriksaan. Dalam waktu dekat, Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Malang segera memanggil ketiganya. Yakni Agus Sukamto, Ahmad Fauzan, dan Aries Pudjangkoro. Surat izin gubernur tentang pemeriksaan mereka telah turun.

Kabar tersebut kemarin disampaikan Kasi Pidsus Abdul Muid. Dia mengatakan, surat dari gubernur diterima kemarin siang. Isinya, memberikan izin pemeriksaan terhadap tiga anggota dewan aktif itu. "Surat izin sudah turun. Tinggal menunggu waktu (pemeriksaan) saja," ujarnya.

Sayang, tentang waktu pemeriksaan, Muid tidak bisa membeberkan. Dia beralasan kasus dugaan korupsi anggaran 2004 DPRD Kota Malang itu ditangani langsung oleh Ramli Manan Ch. Yang jelas, dengan turunnya surat izin itu, langkah kejari menuntaskan kasus ini makin cepat. "Kalau soal jadwal pemanggilan, tanya Pak Ramli saja," kata dia.

Saat dihubungi, Ramli tidak mau berkomentar banyak. Ia mengatakan bahwa pemanggilan terhadap tiga saksi kunci tersebut hanya bisa dilakukan jika surat izin gubernur telah diserahkan kepadanya. Hingga kemarin, Ramli mengaku belum menerima mandat pemanggilan tiga anggota dewan aktif itu dari bagian pidsus. "Kalau memang surat izinnya sudah turun, secepatnya diagendakan," ucapnya.

Sebelumnya, Ramli pernah membeberkan bahwa pemeriksaan terakhir masuk dalam babak penghimpunan pengembalian uang dari beberapa saksi Pemkot Malang. Data yang berhasil diperoleh, pengembalian uang dari kerugian negara Rp 4,008 miliar tersebut baru seperempatnya. Yakni Rp 1,086 miliar. Sisanya sekitar Rp 3 miliar sama sekali belum dikembalikan. "Data pengembalian itu baru 15 anggota saja dengan sistem mengangsur. Sedangkan 35 anggota dewan lainnya sama sekali belum mengembalikan," ungkapnya.

Besarnya angsuran yang belum dikembalikan 15 anggota dewan tersebut bervariasi. Paling kecil Rp 19 juta dan paling besar Rp 81 juta. Padahal, menurut Ramli, Pemkot Malang telah melayangkan surat imbauan sampai tiga kali. Imbauan pertama pada Juli 2006, kedua November 2006, dan imbauan ketiga Maret 2008. "Idealnya semua memang sudah mengembalikan karena surat imbauan sampai tiga kali. Tapi, data yang kami dapat baru 15 orang yang benar-benar mengangsur," ujar dia.

Data pengembalian anggaran dewan tahun 2004 yang diutarakan Ramli tersebut berbeda dengan keterangan Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo beberapa waktu lalu. Versi Priyatmoko, uang yang telah kembali ke kas daerah Rp 2,5 miliar. Dengan begitu, sisa anggaran yang belum dikembalikan sekitar Rp 1,508 miliar. Data ini hasil terakhir koordinasi Priyatmoko dengan sekretariat dewan (setwan).

Bahkan, lanjut Priyatmoko, pengembalian itu telah dilakukan sejak terbit surat edaran dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) awal 2005. Surat edaran yang dilanjutkan ke Pemkot Malang itu berisi pemberitahuan bahwa tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan periode 1999-2004 tak sesuai dengan peraturan. Karena itu, tunjangan harus dikembalikan ke kas daerah.

Bagaimana dengan anggota dewan 2004-2009? Disinggung soal itu, Ramli mengatakan ada tiga pos anggaran yang tidak diambil oleh anggota dewan 2004-2009. Tiga pos itu adalah biaya adiksi, biaya sosial kemasyarakatan, dan transportasi panitia. Karena itu, kejari akan lebih fokus menyidik anggota dewan periode 1999-2004. Khususnya anggota dewan yang diangkat dengan SK Dewan Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003. "Yang menyusun anggaran adalah mereka dan tidak pernah ada koreksi hak anggaran. Waktu itu eksekutif sendiri tidak memiliki keberanian untuk koreksi," ucap dia.

Lebih lanjut, Ramli menegaskan, kendati sebagian anggota dewan 1999-2004 telah mengembalikan uang, langkah itu tetap tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan. "Yang paling berperan dalam rancangan itu adalah tiga orang di atas. Jika surat izin pemeriksaan diserahkan kepada saya, fakta-fakta akan makin jelas," tandasnya. (ard)