Selasa, 15 Desember 2009

Perang Telkom VS Pemda Berimbas ke Pemborong

KRC, MALANG –
Kemarahan serta kekecewaan Telkom terhadap PT Dharma Kumala Utama (PT. DKU) memuncak. Kemarin, Telkom mengancam akan memblack list PT DKU dari proyek galian bila sampai 20 Desember nanti tidak bisa menuntaskan galian di Kota Malang.
Sikap ini menyusul dihentikannya proyek galian Telkom di Jalan Jupri Sukun oleh Satpol PP, Senin (14/12) lalu. Sebelumnya, proyek galian Telkom di beberapa titik di Kota Malang juga dikeluhkan masyarakat karena membahayakan pengendara. Sampai-sampai Wali Kota Malang Peni Suparto geram yang berujung Telkom ‘diadili’ dewan.
Ancaman manajemen Telkom ini disampaikan kepada perwakilan PT DKU di ruangan GM Telkom kemarin. Hadir dalam pertemuan itu, GM Telkom
Ir. Kukuh Pribadijanto, Deputy GM Hari Suseno dan sejumlah staf Telkom. Di hadapan manajemen Telkom itu, PT. DKU mengakui kesalahan yang dilakukannya dan bersedia untuk segera melaksanakan tuntutan dan klaim dari Telkom Kota Malang.
”Ya, saya akan segera memperbaiki kinerja pekerja di lapangan dan akan menuntaskan galian sesuai deadline yang ditentukan,” kata Mujip Kusuma perwakilan PT. DKU mengiyakan permintaan Telkom.
Disaksikan wartawan , Mujip pun mengakui pihaknya sedikit teledor dalam mengerjakan proyek milik Telkom ini. ”Mungkin karena banyak pekerjaan (proyek) lain,” lanjut pria berambut plontos di hadapan petinggi Telkom.
Tentang pekerjaan galian di Jalan Jupri Sukun Kota Malang, Mujip mengaku memang izinnya hanyalah per titik. Bukan galian memanjang seperti yang dilakukan oleh pekerjanya di lapangan. Namun karena kontur tanah yang tidak bisa dibor, maka penggalian open cut di permukaan harus dilakukan.
Mujip juga mengakui, pemasangan pita dan papan peringatan yang belum merata di seluruh galian. Akibatnya, Satpol PP sebelumnya telah menghentikan proyek yang menyalahi izin penggalian awal, yakni penggalian per titik.
Mendengar jawaban tersebut, Telkom pun semakin jengah dan meminta agar kinerja PT. DKU segera diperbaiki. Telkom juga mendesak galian harus tuntas semuanya maksimal 20 Desember sesuai dengan deadline yang diberikan DPRD Kota Malang pasca hearing bersama pada 10 Desember lalu.(vr)

Minggu, 13 Desember 2009

MCW Desak Ada Kajian Ulang Dana 4 Miliar Jaminan Perumahan Anggota Dewan

KRC, MALANG -
Tidur anggota DPRD Kota Malang bakal lebih nyenyak tahun depan. Betapa tidak, untuk tidur saja, mereka mendapat anggaran Rp 4 miliar dari uang rakyat di APBD.

Tentu, uang itu bukan dipakai untuk alas tidur, tapi untuk menjamin perumahan 41 anggota dewan dan 3 wakil ketua dewan. "Kalau ada rumah dinas anggaran ini tidak ada. Berhubung tidak ada rumah dinas, maka tunjangan perumahan tetap dianggarkan," kata Piyatmoko Oetomo, ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, siang kemarin.

Moko, sapaan akrab Priyatmoko, mengakui kalau tunjangan perumahan bagi wakil rakyat setiap tahun memang sudah dianggarkan. Alokasinya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau tidak ada dasar hukumnya, kami bisa disel. Kami mengalokasikannya karena sudah ada aturannya, seperti tunjangan beras," kata Moko yang juga wakil ketua dewan ini.

Dia lantas menjelaskan, anggaran tunjangan perumahan itu berbeda. Untuk anggota dewan dialokasikan sebesar Rp 7,5 juta per bulan. Jika diakumulasikan dalam setahun, maka anggarannya sebesar Rp 3,69 miliar. Sedangkan untuk wakil ketua dewan dialokasikan sebesa Rp 9 juta per bulannya atau Rp 324 juta setahun. "Besaran anggaran ini sama dengan tahun anggaran 2009," ujarnya.

Pada saat pembahasan anggaran, tunjangan perumahan itu masuk dalam daftar tunggu. Sebab saat itu yang tersedia anggarannya baru separo, yakni Rp 2 miliar. Namun dalam pembahasannya, anggaran untuk tunjangan perumahan itu dapat dialokasikan secara penuh. "Tunjangan ini menjadi prioritas karena termasuk pada anggaran tidak langsung, seperti gaji," katanya.

Dziaul Haq, ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), menilai angaran tunjangan perumahan itu terlalu besar. Untuk itu, MCW mendesak dilakukan kajian ulang atas atas pengalokasian anggaran tersebut. "Mestinya dengan pengurangan kucuran dana dari pusat, anggaran itu dipangkas. Dewan harusnya mengkaji ulang dan merasionalisasi besaran anggaran itu," katanya.

Selain itu, Dzia juga menilai wakil rakyat tidak konsisten dengan apa yang telah disampaikan. Khususnya pada upaya efisiensi dan pengalokasian banyak anggaran untuk pelayanan publik. Seharusnya, kata dia, wakil rakyat harus memulai melakukan efisiensi pada dirinya sendiri dengan menekan anggaran yang diperuntukkan untuk mereka.

"Kemampuan APBD kan juga perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai karena hanya melihat atusan dalam susunan dan kedudukan dewan kemudian menekan anggaran yang lainnya," tambah dia.(ver)

Selasa, 08 Desember 2009

Semrawut Proyek Fiber Optik Milik Telkom Membuat Masyarakat Dan Walikota Marah

KRC, Malang
MALANG – Tidak hanya warga Kota Malang saja yang geram terhadap maraknya galian kabel fiber optic milik Telkom, Wali Kota Malang, Peni Suparto juga terkejut dengan banyaknya galian kabel di jalanan. Apalagi, banyak galian yang sangat membahayakan pengguna jalan, karena lokasinya berada di persimpangan dan minim pengamanan.
Padahal, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang sudah memberikan peringatan kepada pelaksana galian untuk memberikan pita kuning pengaman di setiap lokasi galian agar tidak membahayakan pengguna jalan. Karena kali beberapa sudah terjadi kecelakaan akibat lubang galian itu. Saat hujan turun, sekitar lubang akan becek dengan tanah yang terguyur hujan.
“Saya sudah keliling dan memang banyak galian yang posisinya membahayakan pengguna jalan. Ada juga galian yang ada di dekat Pos Polisi. Galian itu sudah tidak karu-karuan,” kata wali kota kepada wartawan , kemarin.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu meminta pelaksana galian untuk bertanggungjawab penuh terhadap galian yang dilakukannya. Jalan yang rusak akibat digali harus dikembalikan ke asalnya dengan baik. Jangan sampai menutup lubang galian hanya asal-asalan.
Biasanya, penutupan lubang bekas galian terkesan asal-asalan. Tanah yang menutup galian tidak padat, saat ditutup aspal jalan bekas galian akan tidak rata dengan asalnya. Akibatnya permukaan tanah bekas galian akan terlihat jeglong. Hal itu tidak boleh terjadi lagi, pengembang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan jalan itu seperti semula.
“Kalau sudah tidak rata saat menutupnya dengan aspal, nantinya kami lagi yang harus melakukan perbaikannya. Karena itu, mereka harus bertanggungjawab untuk mengembalikan jalan itu seperti semula,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Pujianto juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan pengawasan terhadap galian yang banyak dilakukan saat ini. Jika perlu DPU ada sanksi bagi pengembang yang tidak melaksanakan aturan galian. Dari informasi yang diterimanya, sudah ada beberapa kecelakaan akibat lubang galian itu. Bahkan, ada anggota dewan yang pernah mengetahui ada pengguna jalan yang terjembab di lubang galian kabel.
“Mengapa galian itu dilaksanakan saat musim hujan tiba. Mengapa tidak dilakukan saat musim terang atau kemarau datang. Harus ada tindakan tegas dari eksekutif bagi pelaksana galian yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur,” pungkasnya. (ver)

Jumat, 04 Desember 2009

BPKP Audit Mendit

KRC, Malang
Proses penyidikan kasus dugaan korupsi di objek wisata Wendit memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen sudah mengajukan permintaan audit investigasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur.

Permintaan kejari kepada BPKP mendapatkan respon. Kemarin, BPKP menurunkan tiga perwakilannya untuk langsung terjun ke Wendit. Sebenarnya BPKP menugaskan empat orang dalam tim investigasi Wendit. Namun ketua tim Sumono masih berhalangan hadir karena ada kegiatan di daerah lainnya.

Tim BPKP tiba di Wendit sekitar pukul 12.30. Mereka melakukan pantauan lapangan hingga pukul 16.00. Saat berada di Wendit, tim melakukan wawancara dengan Plt UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Wendit Sunarko. Wawancara tersebut dilakukan di lantai dua kantor objek wisata. Wawancara tim BPKP dengan Sunarko berlangsung sekitar 2 jam.

"Kami masih wawancara saja. Belum menyebut angka maupun pelangaran yang terjadi," kata Kasi Pidsus Kejari Kepanjen Nurhadi Puspandoyo.

Pada hari pertama, jelas Nurhadi, tim BPKP dan kejaksaan memfokuskan audit di Wendit. Rencananya, tim audit selanjutnya akan melakukan audit di Dinas Pariwisata Pemkab Malang pada hari ini.

Karena audit masih dalam proses pemeriksaam, Nurhadi belum berani membuka semua temuan yang tim BPKP. "Kami masih menunggu BPKP. Jadi masih belum bisa menjelaskan secara rinci dimana dugaan korupsi tersebut terjadi," beber Nurhadi.

Kasus ini mencuat pada saat ditemukan adanya penggandaan tiket tanpa sepengetahuan Bupati Malang. Penggandaan tiket itu diduga terjadi pada tahun baru dan lebaran. Selain itu, hasil dari penggandaan tiket itu tak diserahkan semuanya kepada kas negera. Ada sekitar Rp 650 juta yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tak berhak.

Terpisah M.S Alhaidary, SH, pengacara Sunarko mengatakan, terkait audit yang dilakukan BPKP itu sah dan wajar. Sebab Kejari juga membutuhkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.

Namun sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti, Kejari juga harus menghentikan proses penyidikan. Sebagai tersangka, Sunarko juga harus diberi tempat untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. "Harus transparan. Tersangka juga harus diberi tempat untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata Alhaidary.

"Saya berharap kejaksaan bisa berjalan sesuai dengan rel dan jalurnya," tambah Alhaidary.(ver)

Rabu, 02 Desember 2009

FFI Kerahkan 10.000 Warga

KRC, malang
akan dikerahkan sekitar 10.000 orang demi memeriahkan FFI. Anugerah untuk insan perfilman ini digelar dua hari berturut-turut di beberapa tempat di Kota Batu. Puncaknya akan digelar Minggu, 6 Desember di halaman Museum Satwa atau Batu Mini Zoo (BMZ) untuk pembacaan nominator FFI.

“Nantinya akan ada dua acara puncak selama dua hari itu. Sabtu (5/12) acara lebih difokuskan kepada promosi Kota Batu dengan menggelar kirap budaya dan seni 24 desa yang ada di Batu. Dan Minggu (6/12) baru acara puncak FFI,” beber Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Pemkot Batu, Syamsul Huda, yang juga ketua panitia lokal FFI, Rabu (2/12).

Selain mengerahkan 10.000 warga dan pelajar di Kota Batu, 40 artis perfilman Indonesia juga dipastikan akan meramaikan pembacaan nominator FFI. Untuk memuaskan keingin tahuan warga Batu, sebelum pembacaan nominator para artis akan dikirab keliling Kota Batu.
“Selain itu tentunya akan hadir trio presenter acara musik Dasyat dari RCTI yang akan mempublikasi semua rangkaian kegiatan kami ini,” tandasnya (sl)

Pencuri Teror Warga Sekarbanyu, Terjadi 12 kali pencurian

KRC, Malang
Warga Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, resah, menyusul maraknya aksi pencurian yang terjadi di kampungnya. Dalam dua bulan terakhir ini, sedikitnya terjadi 12 kali pencurian di Desa Sekarbanyu.

Sialnya tak satu pun dari aksi pencurian itu yang berhasil diungkap petugas. Malah petugas terus kecolongan. Seperti yang terjadi pada Senin (30/11) dini hari lalu. Dalam semalam itu empat rumah warga kembali dibobol. Keempat korbannya adalah Jumain, 42, Seniman, 72, dan Nyono, 35, ketiga berada pada satu RT, yakni RT 04/RW 01. Korban seorang lagi yakni Marsuk, 65, tinggal di RT 01/RW 01.

Jumain kehilangan motor Yamaha Jupiter yang dipinjamnya dari tetangga, Misren, 35. Sedang Senimen kehilangan VCD, seekor kelinci, lima ekor ayam, sandal, dan sekaleng susu. Sementara Nyono kehilangan jaket dan celana. Dari rumah Marsuk, pelaku mencuri seekor kambing.
“Saat ini warga resah. Kami harus siaga pada malam hari karena khawatir pencuri kembali beraksi. Yang membuat warga tak habis pikir, belum satu pun pelakunya tertangkap,” kata Misren, guru SDN setempat, Rabu (2/12).

Pelaku beraksi pertama kali di rumah Nyono sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka masuk dengan cara menyongkel jendela samping rumah korban. Diperkirakan pelaku hendak mengincar sepeda motor korban. Namun karena Nyono terbangun oleh tangis anaknya, pelaku ketakutan dan kabur.

Selanjutnya, pelaku pindah dan beraksi di rumah Senimen, yang berjarak 400 meter dari rumah Nyono. Di rumah Senimen, pelaku masuk melalui lantai dua dengan menggunakan tangga. Sasaran yang ketiga, yakni rumah Jumain dan terakhir rumah Marsuk.

“Karena rumah Jumain direnovasi, angin-angin rumahnya terbuka. Setelah membuka angin-angin, pelaku masuk melalui pintu depan usai membuka kunci grendelnya,” papar Misren.

Kades Sekarbanyu, Suwarji, menilai, itu pencurian kecil, sebab barang yang hilang rata-rata nilainya tak seberapa, seperti angsa dan kelinci. “Pencurian semacam itu nggak usah dibesarkan-besarkan karena hanya pencurian kecil sehingga tak dilaporkan. Kami sudah mengecek ke rumah korban masing-masing,” papar Suwarji, Rabu (2/12).
Sumber Surya, dalam dua bulan ini telah terjadi 12 kali pencurian di Desa Sekarbanyu. AKP Kusworo Wibowo SH, Kasat Reskrim Polres Malang mengaku belum mendapat laporan resmi.(gg)

Proyek MBR Jalan Terus, Janji Pemprov Tetap Gelap

PDAM Kota Malang akhirnya meneruskan proyek sambungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), meski dana bantuan yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim hingga kini belum ada kejelasannya. Hanya saja, MBR yang dikerjakan bagi masyarakat yang telah membayar biaya sambungan rumah (SR) sebesar Rp 1 juta.

Menurut Manajer Umum PDAM Kota Malang, Drs Basuki Heryadi, hingga kini belum ada surat pemberitahuan resmi dari Pemprov tentang besar bantuan untuk pemasangan MBR. “Memang kabarnya pemprov akan membantu Rp 250.000 per warga, tetapi hingga kini kami belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi,” kata Basuki , Rabu (2/12).

Diungkapkan Basuki, biaya pemasangan MBR itu kini masih dibahas dalam sidang Tim Anggaran (Timgar) Pemkot dan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Dewan. Memang ada rencana, apabila bantuan dari pemprov hanya Rp 250.000 maka Pemkot Malang akan menalangi sisanya yang Rp 250.000 lewat dana penyertaan modal ke PDAM. Jadi MBR hanya membayar Rp 500.000.

Tentang pemohon miskin yang telanjur membayar biaya SR Rp 1 juta, menurut Basuki nanti jika benar-benar ada subsidi Rp 500.000 maka sisanya akan dikembalikan ke masyarakat. “Teknis pengembaliannya nanti akan kami atur,” tutur Basuki.

Selain MBR, PDAM Kota Malang akan terus meningkatkan kualitas air dan pelayanan. Berkat upayanya itu, PDAM Kota Malang meraih Perpamsi Award nasional kategori pelayanan masyarakat khusus air. Penghargaan itu diserahkan kepada Wali Kota Malang Drs Peni Suparto di Batam bersamaan Musyawarah Nasional ke-11 Persatuan Air Minum.

Menurut Dirut PDAM Kota Malang yang telah habis masa baktinya 1 Desember 2009, Drs Heryadi Santoso, Kota Malang memperoleh penghargaan bersama PDAM Cirebon dan PDAM Kabupaten Bandung, sebagai ketegori PDAM besar yang memiliki 50.000 sampai 100.000 pelanggan. Kini PDAM Kota Malang memiliki 95.000 pelangan. “Saya sebelumnya tidak pernah menduga PDAM Kota Malang akan menerima penghargaan seperti ini,”kata Heryadi Santoso.

Eks-Dewan Minta AC Dihitung, 11 Mobdin DPRD Mangkrak

KORAN RAKYAT,BATU
Ganjalan Pemkot Batu untuk melelang 11 Daihatsu Taruna mobil dinas (mobdin) eks DPRD belum juga lenyap. Mantan anggota DPRD 2004-2009 menolak disalahkan dalam kasus 11 mobdin itu.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batu 2004-2009, Andrek Prana, menegaskan ia sudah memenuhi semua kewajiban sebagai pemegang mobdin, meski ia enggan menjelaskan apa saja yang telah dia lakukan. Ia malah mengatakan seharusnya Sekretaris DPRD Sundjodjo yang juga Plt Sekretaris Kota Batu proaktif menyelesaikan masalah ini sehingga tidak menimbulkan kesan ada kesengajaan menahan mobil-mobil itu lebih lama.

“Kami sadar mobdin itu aset Kota Batu. Masalah ini sebaiknya bisa diselesaikan tanpa harus ramai di media,” beber Andrek, Rabu (2/12).

Menurut Andrek, karena peminjaman melalui sekretaris DPRD (sekwan), anggota dewan juga hanya mau berurusan dengan sekwan, tidak dengan sekretaris kota. Yang dipersoalkan Andrek, mengapa penambahan aksesori pada mobdin itu tidak pernah diperhitungkan sebagai kerugian di pihak peminjam. Padahal banyak anggota dewan yang mengeluarkan uang Rp 10 juta - Rp 15 juta untuk melengkapi mobil itu.

“Kendaraan dinas yang kami terima banyak dalam keadaan kosong. AC dan audio tak ada, velg dan ban tidak standar. Kami yang lengkapi. Tapi semua itu tidak diperhitungkan saat pengembalian,” ujar Andrek.

Sementara itu, Kabag Aset dan Perlengkapan Kota Batu, Achmad Suparto semakin khawatir 11 mobil itu rusak. Selain terpapar sinar matahari yang mengancam kilap cat, mobil itu tidak pernah dipanaskan berbulan-bulan. ”Bagaimana mau memanaskan, kunci kontaknya saja tidak ada,” kata Suparto.
Sedangkan Humas DPRD Kota Batu, Supendi, mengaku tak tahu menahu soal mobdin itu. “Kami hanya menjalankan perintah sekwan sebagai pengambil keputusan. Memang kami mendapat tiga surat dari eksekutif untuk sekwan. Tapi sekwan khan saat ini menjabat plt sekkota. Jadi sekarang kami hanya menunggu perintah sekwan,” tandasnya.

Main di Tepi Sungai, 2 Gadis Cilik Hilang, Warga Menduga Diculik Jin

Warga Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, digegerkan oleh kabar hilangnya dua siswi SDN Pujon Kidul, Rika Vania Yuliana, 10, dan Yuni Retno Asih, 12. Dua gadis cilik warga RT 11 RW 5 Pujon Kidul itu dikabarkan diculik jin saat bermain di tepi Kali Basar, Rabu (1/12) siang.

Ritual pemotongan ayam putih oleh para sesepuh desa dan paranormal pun dilakukan warga di tepi sungai seraya berharap lelembut yang menculik dua siswi itu bisa mengembalikan keduanya dalam keadaan selamat. Namun, hingga berita ini ditulis, Rabu (2/12) malam, Rika dan Yuni belum ditemukan.

Kejadian naas itu berawal ketika keduanya pulang sekolah bersama, Rabu (2/12) pukul 12.30 WIB. Rika, yang duduk di kelas III, dan Yuni, yang siswi kelas V, tersebut memang tinggal bersebelahan rumah.

Seusai pulang sekolah, mereka pun sepakat bermain bersama. Namun, baru saja pulang dan berganti pakaian, Rika –putri pasangan Rochim dan Solikah– diminta ibunya untuk memetik cabai rawit ke kebun mereka, yang ada di dekat Kali Basar.

“Keduanya sempat pamit kepada saya, tapi saya larang karena takut terjadi apa-apa. Tapi mereka tetap ngotot pergi karena mereka bisa bermain lebih lama di sekitar sungai,” ungkap Mak Su, nenek Rika, yang mengaku punya perasaan tidak enak dan berusaha mencegah cucunya bermain.

Namun dengan alasan ingin menyusul bapaknya di kebun, Rika tetap pergi. Kkhawatiran sang nenek ternyata benar. Hingga sore, keduanya masih belum pulang juga ke rumah. Orangtua Yuni, Ponari dan Suwati, pun ikut cemas sehingga akhirnya menyusul ke kebun. Namun hingga senja tiba, kedua orangtua korban tak jua menemukan kedua siswi SDN Pujon Kidul itu.

“Kami sudah mencarinya ke mana-mana tetapi tak ketemu juga. Pencarian juga kami lakukan di tepi sungai tapi tetap nihil,” ungkap Agus, salah seorang warga Pujon Kidul, yang juga ikut membantu pencarian.

Mendapati anak mereka tak kunjung ditemukan, Solikah dan Suwati histeris. Beberapa kali keduanya pingsan karena tak mampu menahan ketakutan dan kepanikan karena anak mereka masih hilang. “Biarkan saya sendiri yang mencari Yuni. Dia pasti masih di sungai,” teriak Suwati.

Dengan bercucuran air mata dia berusaha berdiri untuk pergi ke tepi sungai, tetapi belum sempat berdiri tubuhnya sudah ambruk dan jatuh pingsan untuk ke tiga kali. Hal yang sama juga terjadi atas Solikah, yang akhirnya hingga sore tetap pingsan.

Sebagian warga menduga hilangnya kedua bocah perempuan itu bukan karena terseret aliran air, mengingat sejak dua hari lalu debit air di sungai itu tidak bertambah. Apalagi, sejak Selasa (1/12) tak ada hujan. Dugaan itu semakin diperkuat ketika di sekitar aliran sungai tak ditemukan longsoran tanah yang biasa terjadi jika air meluap.

“Di sekitar sungai banyak ‘penunggu’-nya. Kemungkinan mereka disembunyikan jin atau lelembut dan sejenisnya. Kami pun sudah berusaha mendatangkan paranormal. Tadi kami sudah menggelar ritual potong ayam putih agar mereka dikembalikan,” ungkap seorang warga yang ada di pinggir sungai.

Tak hanya ritual memotong ayam putih saja yang dilakukan, warga desa juga menyiapkan sesaji lain seperti kembang dan kemenyan yang ditaburkan ke sungai. Namun beberapa warga lain berpendapat keduanya telah menjadi korban penculikan.

“Semua upaya dan peluang apapun sudah kami kerahkan agar keduanya cepat ditemukan. Kami harap keduanya bisa kembali dengan selamat,” harap Huda, sesepuh desa yang melakukan upacara ritual.

Dia mengesampingkan kemungkinan bahwa dua bocah itu menjadi korban penculikan untuk ditebus dengan uang. Karena kedua korban berasal dari keluarga kalangan petani sederhana.
Diwawancara terpisah, Kapolsek Pujon, AKP Liesnariadi, mengatakan, pihak keluarga belum membuat laporan kehilangan anak. Meskipun begitu, pihaknya tetap mengerahkan petugas untuk melakukan pencarian –termasuk memastikan apakah keduanya menjadi korban sindikat jual-beli anak.

“Kami akan terus melakukan pencarian. Termasuk menyebarkan informasi tentang hilangnya dua siswi ini ke berbagai Polsek di Malang Raya,” ujarnya

Kakak Diduga Bunuh Adik

KORAN RAKYAT,MALANG
Warga Jl Kemuning, RT 03 RW 09, Lowokwaru, dikejutkan oleh kematian tidak wajar salah satu warganya. Irawan Indarwanto, 37, warga Jl Kemuning 7, ditemukan tergeletak di lantai dekat ruang makan.

Tubuhnya membujur menghadap ke selatan dan ditutupi kain selimut tebal warna abu-abu. Dada sebelah kanan berdarah dan ditemukan luka bekas tusukan benda tumpul selebar kurang lebih tiga sentimeter.

Saat ditemukan warga, korban yang akrab disapa Wawan itu belum meninggal. Saksi mata yang pertama mengetahui kejadian itu mengatakan, napas Wawan tersengal-sengal. Sayangnya, Wawan meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA).

Dugaan warga, kematian Wawan terkait erat dengan kakak kandungnya, Nugroho Indargunung, yang menderita kelainan mental. Pria berusia 46 tahun ini adalah orang pertama yang memberi tahu warga soal kondisi Wawan.

Istri ketua RT 03 Tutik Santono yang pertama diberi tahu oleh Nugroho tentang kondisi adiknya menaruh curiga bahwa Nugroho ada di balik seputar kematian Wawan. "Pokoknya sangat janggal,'' ujar Tutik di rumahnya.

Rumah Tutik berjarak hanya sekitar 15 meter dari rumah yang ditempati Wawan. Saat berada di teras rumah, sekitar pukul 09.00, dia didatangi Nugroho. Tutik diberi tahu bahwa Wawan sudah mati. "Bu, adik saya mati karena terjatuh. Tolong lihat ke rumah,'' kata Tutik menirukan penuturan Nugroho.

Mendengar kabar duka, Tutik bergegas memberi tahu suaminya, Santono. Sayangnya saat itu suaminya sedang makan. Maka Tutik pergi sendiri melihat kondisi Wawan. Saat masuk rumah, terlihat Wawan sudah terbujur di lantai dekat ruang makan dan ditutupi dengan kain selimut tebal warna abu-abu. Untuk memastikan jika orang yang ditutupi adalah Wawan, Tutik meminta Nugroho membuka selimut. Setelah dibuka, Tutik kaget karena dada Wawan terlihat bergerak-gerak dan dadanya terluka. "Jelas Wawan masih hidup. Saya pun langsung minta penjelasan Nugroho bagaimana proses jatuhnya,'' kata Tutik.

Nugroho mengatakan adiknya saat itu melompat-lompat di tempat tidur, lalu terjatuh ke lantai. Saat jatuh itulah, tangannya membawa benda tumpul dan diduga mengenai dadanya. Melihat adiknya terluka, Nugroho berniat membawa adiknya ke rumah sakit, namun batal dilakukan karena beralasan malu.

Tutik bergegas pulang untuk memanggil suaminya guna melihat kondisi Wawan. Dalam waktu singkat, kabar Wawan kritis terluka tusukan menyebar luas ke seluruh warga di Jl Kemuning.

Sebelum membawa Wawan ke RS, warga terlebih dahulu memanggil ibu kandung Wawan dan Nugroho yang sedang berjualan daging babi di Pasar Tawangmangu, sekitar satu kilometer dari rumahnya. Fatma Setiowati, 71, ibu kandung kedua pria itu, kaget melihat Wawan kritis. Dia bergegas melarikan anaknya ke RS menggunakan mobil milik Tutik. Sayangnya, dalam perjalanan, Wawan meninggal karena kehabisan darah.

Sementara warga menghubungi polisi. Sekitar 20 menit kemudian, polisi tiba dan melakukan olah TKP serta membawa Nugroho ke Polresta Malang untuk menjalani pemeriksaan. Untuk membawa Nugroho ke kantor polisi, petugas mengalami kesulitan. Sebab, mendadak sakit gangguan jiwa Nugroho kambuh. Dia menolak dan memilih mengurung diri di dalam rumah.

Setelah dibujuk petugas, akhirnya Nugroho bersedia ikut petugas masuk ke mobil patroli. Dia keluar rumah sambil memegang Alkitab dan sebungkus rokok filter.

Di sela-sela perjalanan masuk ke mobil petugas, Nugroho membantah telah membunuh adiknya. "Adik saya terjatuh dari tempat tidur. Begitu jatuh di lantai, tangannya yang memegang benda tumpul menusuk sendiri ke dada,'' katanya.

Sayang dia tidak menyebutkan benda tumpul yang dibawa Wawan. Namun, dari olah TKP, polisi menyita tiga buah obeng dan pisau belati. Meski telah menyita barang bukti, polisi masih tetap ragu benda itu memiliki keterkaitan dengan kematian Wawan.

Kasat Reskrim Polresta Malang AKP Rofiq Ripto Himawan mengatakan, di barang bukti yang disita, tidak ada bekas darahnya. "Kemungkinan benda tumpul yang digunakan untuk menusuk itu sudah dibuang,'' ucap dia.

Polisi sekarang berusaha mengorek keterangan Nugroho untuk mengungkap seputar kematian Wawan karena dialah yang terakhir bertemu Wawan. Polisi memiliki waktu 1 x 24 jam untuk mengetahui apakah Nugroho terlibat atau tidak terkait kematian Wawan.

Informasi yang diperoleh, Fatma adalah janda lima anak yang telah ditinggal mati suaminya sejak 1995 lalu. Dari ke lima anaknya itu, yang tinggal di rumah hanya dua, yakni Nugroho (anak nomor 4) dan Wawan (anak nomor 5). Wawan menderita kelainan mental sejak kecil, sementara Nugroho mengalami kelainan mental sejak duduk di bangku kuliah semester akhir. Untuk mengobati sakit jiwanya, keluarga sudah membawa mereka berobat ke RSJ Lawang, namun hanya bertahan sekitar tiga bulan. "Dia pulang sendiri jalan kaki, mengaku tidak kerasan,'' ujar seorang warga.

Kabar kematian Wawan juga mengejutkan gurunya di Balai Latihan Kerja Bhakti Luhur Jl Setaman 21. "Dia mantan siswa di sini. Orangnya memiliki tingkat keterbelakangan mental engan grade (tingkat) moderat," kata penanggung jawab BLK Suprahana.

Wawan mengenyam bangku sekolah selama kurang lebih 5 hingga 6 tahunan. Tahun 2006 lalu, Wawan sudah tidak lagi sekolah. Dari semua murid di BLK yang memang dikhususkan untuk anak yang mengalami keterbelakangan mental, Wawan termasuk paling sulit mengalami kemajuan.

Selama sekolah, tujuan utamanya bukan untuk melatih keterampilan, melainkan memberinya kesibukan agar pikirannya tidak kosong. Jika pikirannya kosong, dia kerap marah-marah. Apabila marah, Wawan tidak merusak atau menyerang orang. Dia melampiaskan hanya dengan berteriak-teriak.

Sebagai mantan guru yang pernah mendidiknya, Suprahana tidak percaya bahwa Wawan terluka akibat loncat-loncat di tempat tidur. "Dia tidak pernah melampiaskan aktivitas kejiwaannya dengan cara meloncat-loncat. Hanya berteriak,'' katanya. (hn)

GOR Pertamina Telan Dana 6 Milyar Untuk UB


KRC, MALANG -
PT Pertamina membangun Gedung Olahraga (GOR) di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Pembangunan GOR ini menghabiskan dana sekitar Rp 6 Miliar yang disupport penuh dari Pertamina.
“Pemberian bantuan ini merupakan salah satu program CSR Pertamina serta merupakan kepedulian Pertamina kepada dunia olahraga dan pendidikan,” ungkap Direktur Keuangan PT Pertamina, Ferederick ST kepada Koran Rakyat kemarin.
Luas bangunan ini berkisar 1800 meter persegi, dan sebelumnya adalah lahan untuk lapangan basket outdoor yang sering dimanfaatkan pelajar maupun mahasiswa untuk turnamen ataupun latihan sehari-hari. Dengan direnovasinya lapangan, para mahasiswa dan pelajar dapat bermain basket indoor lengkap dengan fasilitas lainnya.
Fasilitas lain yang juga tersedia adalah ruang ganti pemain, ruang panitia, tribun, kamar mandi, ruang official dan ruang rias. Untuk sementara GOR ini memang diperuntukkan bagi bola basket tetapi tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
Frederik menjelaskan Pertamina setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 250 Milyar hingga Rp 500 Miliar dikucurkan kepada seluruh elemen masyarakat dimana separuh diantaranya adalah pinjaman lunak dan sisanya bantuan hibah ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
“Sampai saat ini kami masih memprioritaskan PTN di seluruh Indonesia. Bantuan yang kami berikan dapat berupa pembangunan infrastruktur ataupun pemberian beasiswa kepada mahasiswa ataupun dosen”, ujar alumni Teknik Mesin ITB ini.
Sementara itu, Rektor UB Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito mengungkapkan UB telah menerima bantuan dari berbagai pihak untuk mendirikan enam bangunan. Keenam bangunan tersebut adalah GOR (dibantu PT Pertamina), gedung serbaguna (dibantu Bank Mandiri), Asrama mahasiswa dengan daya tampung 3500 orang (dibantu Kementerian Perumahan Rakyat), gedung vokasi (dibantu Prince Al Waleed dari Arab Saudi) dan Rumah Sakit Akademik (Bantuan khusus dari Depdiknas).
Bantuan ini, menurut Rektor sangat membantu mengatasi dilema yang dihadapi institusi pendidikan tinggi saat ini dimana pada satu sisi dituntut untuk meningkatkan kualitas sementara disisi lain kemampuan pemerintah dan masyarakat dinilai masih sangat rendah.
Sementara itu usai diresmikan, GOR ini langsung dimanfaatkan untuk turnamen bola basket antar SMA se-Malang Raya. (sol)

Jumat, 20 November 2009

Dianggap Peninggalan Sejarah Dibongkar Terkena Protes

LAWANG - Renovasi pendapa yang terdapat di kantor Kecamatan Lawang menuai kecaman dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Para wakil rakyat tersebut menilai, pendapa tersebut merupakan peninggalan bersejarah. Sebab, pendapa itu dibangun pada masa kolonial Belanda.

"Eman, pendapa Lawang itu bangunan bersejarah. Kenapa harus dibongkar total," kata Achmad Andi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut, pendapa lama merupakan aset bersejarah yang seharusnya dipertahankan. Bangunan pendopo lama disangga kayu jati untuh yang memiliki panjang 8 meter.

Andi menyadari, pendapa lama membutuhkan renovasi. Namun, urai dia, tidak seharusnya membongkar seluruh konstruksi bangunan lama. Dan seharusnya renovasi juga tak perlu meninggalkan bentuk awal pendapa lama. "Seharusnya dijadikan cagar budaya," tambahnya.Dia merasa prihatin dengan pola renovasi yang dilakukan pemkab. Andi khawatir, satu-persatu bangunan bersejarah milik pemkab lainnya akan bernasib sama. Hilang tanpa bekas.

Dari pantauan Radar, semua konstruksi kayu diganti dengan beton. Pembangunan pendapa itu sendiri saat ini sudah 80 persen penggarapannya.

Bangunan berukuran 14 meter X 14 meter tersebut dibangun menggunakan anggaran APBD 2009. Besarnya anggaran yang disiapkan sekitar Rp 272 juta. Dikerjakan oleh CV Frimas selama 75 hari kalender.

Protes juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko. Dia menilai, pendapa yang dibangun pada era Belanda itu terkait dengan berdirinya Kecamatan Lawang. Seharusnya, papar Sekretaris DPD PDIP Kabupaten Malang tersebut, pada awal perencanaan pembangunan terlebih dahulu ada kajian. Jangan serta merta membongkar bangunan lama dan menggantinya dengan yang baru. "Seharusnya bangunan bersejarah diselamatkan," tandas Hari.

Guna menghindari kejadian serupa, Hari akan meminta agar pemkab menginventarisir bangunan sejarah milik pemkab.

Sementara itu, kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Malang Romdhoni menjelaskan, renovasi pendapa Lawang sudah sesuai dengan permintaan pihak kecamatan. Permintaan itu dilakukan karena kondisi pendapa kecamatan sudah tidak layak dipergunakan kembali. Selain gentingnya bocor, konstruksi bangunannya juga sudah mulai bergeser.

Karena dianggap sudah membahayakan, akhirnya diputuskan untuk merenovasi total. Kendati demikian, dia berjanji aspek sejarah tak akan ditinggalkan. Menurutnya, pilar kayu jati tetap akan di pergunakan. Bentuknya pun juga tidak bergeser dengan bangunan lama. "Nilai artistik pendapa tetap akan kami pertahankan. Sekarang sudah 80 persen selesai," kata Romdhoni.

Dia juga mengatakan, sebenarnya pendapa Kecamatan Lawang sudah sering direnovasi. (ag)

Kamis, 19 November 2009

Pemkab Gugat BPN Kota Malang

KRC, Malang
Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan pemkab diajukan karena BPN menerbitkan sebuah sertifikat di atas tanah yang dulunya dikuasai pemkab.

Tanah yang disengketakan itu luasnya 980 meter persegi. Lokasinya di Jalan Muhammad Yamin Gang 5, Kota Malang. Mulai tahun 1980-2000, lahan yang letaknya persis di belakang SMAN 2 Kota Malang itu digunakan untuk gudang dinas bina marga.

Nilai tanah itu kini ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Angka tersebut dihitung dari luas tanah kali NJOP (nilai jual objek pajak) yang ada di kawasan tersebut. Berdasarkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang)yang diterima , NJOP di lokasi itu berkisar Rp 900 ribu - Rp 1,2 juta per meter persegi.

Plh Kabag Hukum Pemkab Malang Subur Hutagalung kemarin menerangkan, isi gugatan yang dilayangkan pemkab adalah minta hakim memerintahkan BPN mencabut sertifikat hak milik yang terbit atas tanah tersebut. "Kami sudah sidang dua kali. Masih pembuktian-pembuktian," ungkap Subur.

Pemkab cukup kaget karena SHM (sertifikat hak milik) yang terbit di tanah itu atas nama Hariyanto. Sosok Hariyanto adalah pensiunan pegawai dinas bina marga pemkab yang ditempatkan di gudang tersebut mulai 1983 silam. Hariyanto rupanya diam-diam mengajukan hak atas tanah ke BPN. Tanpa kesulitan, BPN pun menyetujui pengajuan Hariyanto dan menerbitkan SHM bernomor 12.06.04.05.1.00740 pada 2008.

"Dia itu adalah pegawai bina marga yang dahulu ditempatkan untuk menjaga gudang. Lha kok diam-diam tanah itu bersertifikat atas nama dia," sesal Subur.

Menurut pegawai eselon IV di Kabupaten Malang tersebut, pada 1983 pemkab memberikan surat perintah kepada Hariyanto untuk menempati sekaligus menjaga gudang yang ada. Surat perintah itu terbit karena pemkab sebelumnya sudah membangun gudang untuk kepentingan dinas bina marga.

Sebelum ada Hariyanto, kata Subur, pemkab sudah menugaskan seorang pegawainya bernama Marzuki untuk menempati lahan gudang tersebut. Lalu ditambah lagi seorang petugas PMK bernama Sukri dan pegawai pemkab lainnya bernama Niko. "Kok tahu-tahu ada sertifikat atas nama Hariyanto. Kami jelas tidak terima," ucap dia.

Apa bukti kepemilikan pemkab atas tanah tersebut?Subur mengaku ada. Namun dia menolak membebebrkan bukti kepemilikan tanah pemkab selain di pengadilan. "Bangunan gudangnya masih ada," tandasnya.

Kepala Kantor BPN Kota Malang Sjahruddin Latif yang dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin, mengaku lupa masalah yang terjadi antara pemkab dengan Hariyanto. Sebab gugatan-gugatan dan masalah tentang pertanahan cukup banyak.

Soal indikasi ada orang dalam yang ikut bermain, Latif mengatakan itu harus dicek terlebih dahulu. Sebab tidak semudah itu menuduh. Indikasi adanya orang dalam bisa dilihat dalam proses pengukuran tanah. Pada pengukuran tanah tidak ada konfirmasi dari BPN kepada Pemkab Malang selaku pengguna tanah. "Saya lupa. Nanti kita cek. Saya masih ada acara di Regent (Hotel Regent)," elak Latif. (kt)

Innalilahi Wainailahi Rojiun Gus Mad Wafat

KRC,MALANG –
Kota Malang kemarin kehilangan seorang Ulama' besar. Dia adalah KH Ahmad Suyuti Dahlan, pengasuh Ponpes Nurul Ulum, Yayasan Pendidikan Ar Rohmah, Sukun. Kiai yang akrab disapa Gus Mad tersebut meninggal dunia pada Selasa pagi pukul 09.15 di RSSA Malang karena serangan jantung.

Ribuan pelayat mengantarkan jenazah putra pasangan KH Ahmad Dahlan dan Siti Rohayah ke peristirahatan terakhir di kompleks pesantren. Jenazah Gus Mad dimakamkan tepat di sebelah makam Nyai Rohmah Nur, pendiri Ponpes Nurul Ulum.

Kiai yang getol menangani pengguna narkoba dan kalangan preman lewat istighatsah Pondok Bambu itu meninggal di usia 72 tahun. Dia meninggalkan seorang istri, yakni Nyai Kholifatus Zahro, tujuh anak (Ali Mustofa Asady, Lailatul Maftukhah, Musyafi'ah, Ahmad Musyafak Asady, Mufidah, Tis'atul Mukaromah, dan Ahmad Syaifuddin Asady). Juga, 35 orang cucu.

Sayangnya, dalam kesempatan terakhir di dunia tersebut Gus Mad tidak didampingi sang istri karena sedang menunaikan ibadah haji. Juga dua anaknya yang mendampingi sang ibu di tanah suci Makkah. Mereka adalah Ahmad Musyafak dan Syaifuddin.

Ali Mufti, santri yang selalu mendampingi Gus Mad, membeberkan, wafatnya Gus Mad sungguh di luar dugaan. Karena pada Senin lalu aktivitas kiai yang lahir di kawasan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen tahun 1937 itu masih padat. Siang harinya bahkan masih memimpin jamaah pengajian di Masjid Rohmatul Ummah, Klojen. Sedang sore hari sempat mengunjungi salah satu putrinya, yakni Tis'atul di kawasan Krebet. Meski dalam kunjungan itu Gus Mad tidak sempat turun dari mobil karena hanya menyerahkan ikan segar. ''Sampai hampir maghrib baru pulang ke pondok," beber Ali.

Sekitar pukul 22.30 ia dikabari kalau Gus Mad drop. ''Saya langsung balik dan membawanya ke rumah sakit," ungkap dia. Sayang, setelah mendapat perawatan sekitar 10 jam, Gus Mad menghembuskan nafas terakhir. ''Yai mengidap penyakit jantung sejak lima tahun lalu. Juga diabet dan asam urat," tambah Ali. (nic)

85% Slintutan Keterbukaan Penggunaan Uang Sekolah

KRC, MALANG –
Era keterbukaan dalam pengelolaan sekolah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan ada sekitar 85 persen pengelola sekolah di Kota Malang masih belum transparan secara keuangan. Sehingga kerap menimbulkan keresahan di kalangan wali siswa.

Banyaknya sekolah yang belum transparan itu terungkap dalam workshop Sistem Pengelolaan yang Akuntabel di Hotel Gajahmada Graha, pagi kemarin. Drs Ahmad Rofi MA, komite sekolah SMP Maarif 2, mengungkapkan, dari 24 SMPN atau sederajat di Kota Malang, baru ada 8 sekolah yang dinilai sudah terbuka dari sisi keuangan.

Sedang untuk SMP swasta dan sederajat dari 84 sekolah yang ada, hanya 9 sekolah yang masuk kategori transparan. Jadi lebih dari 80 persen sekolah dianggap masih belum terbuka. "Itu artinya selama ini kerjasama sekolah, komite sekolah, atau orang tua masih sangat kurang," kata Rofi kemarin.

Menurut dia, kurang adanya transparansi ini karena sejak pembuatan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah) belum melibatkan semua pihak yang ada di unsur sekolah. Sehingga orang tua siswa atau komite sekolah juga tidak tahu darimana, untuk apa saja dana yang selama ini masuk dan keluar. "Saya kira memang semua harus dilibatkan saat menyusun RAPBS, termasuk pelaporannya," tandas dia.

Workshop yang diselenggarakan oleh Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) ini memang berangkat dari penelusuran tim Pattiro yang banyak menemukan sekolah belum transparan. Pihak sekolah terkadang "ketakutan" ketika didatangi komite sekolah yang ingin menanyakan keluar masuknya dana. Padahal mestinya sekolah bisa terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. "Terkadang memang sekolah kesulitan menyusun maupun membuat laporan keuangan. Karena itu kami juga ingin membuat pelatihan bagaimana membuat sistem pengelolaan keuangan sekolah yang benar," kata M. Sahal Luthfi, bidang advokasi Pattiro.

Ia menambahkan, belum semua kepala sekolah maupun bendahara tahu bagaimana cara merancang, menyusun, dan melaporkan keuangan yang benar. Kondisi akan sangat berbahaya jika sampai terjadi kesalahan dalam membuat laporan. Dampaknya bisa akan masuk ke ranah hukum. "Maka sistem pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel dan transparan ini harus bisa dijalankan semua sekolah," papar alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ini. (ic)


Gara-gara lilin tak dimatikan, rumah di Perumahan Permata Jingga Blok Sawo Jingga 33 kemarin malam terbakar. Isi rumah ludes. Si jago merah juga melalap habis atap rumah yang ditempati dua mahasiswa asal Kalimantan, M. Riza Ramadan dan Alvin, tersebut.

Wiharjono -salah satu saksi mata- mengatakan, secara pasti dia tidak mengetahui titik api di rumah kakak beradik itu. Tiba-tiba saja dia melihat rumah yang jaraknya hanya beberapa meter dari kediamannya tersebut terbakar. "Saya kaget sekali karena asap tebal diikuti nyala api tiba-tiba tampak di atas rumah itu," ungkapnya.

Tak hanya Wiharjono yang kaget. Para tetangga lainnya juga langsung berdatangan. Sayang, para warga tak bisa banyak membantu memadamkan api dan menyelamatkan isi rumah karena kondisi rumah terkunci rapat. Saat itu dua penghuni rumah sedang keluar. Hingga kemarin, dua kakak beradik itu masih schok sehingga tidak bisa dimintai keterangan. "Tahu-tahu rumah itu terbakar. Kejadiannya sekitar pukul 22.00," tambah Wahyu, warga lain.

Api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00, setelah dua dari enam mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, total kerugian akibat kebakaran belum bisa ditaksir. Yang jelas, banyak barang berharga di dalam rumah yang hangus. Untungnya, satu mobil Honda Jazz nopol N 174 ZZ bisa diselamatkan.

Beberapa anggota Polsekta Lowokwaru di lokasi kejadian membeberkan bahwa kemungkinan besar kebakaran tersebut dipicu nyala api lilin. Sebab, sejak pukul 19.00, listrik di kawasan perumahan tersebut padam. Listrik sempat hidup, tapi sebentar lalu mati lagi. Diduga, karena lampu mati, penghuni menyalakan lilin.

Pada pukul 19.30, Alvin keluar rumah. Namun, lilin telah dimatikan. Lalu, sang kakak, Riza, pulang dan kembali menyalakan lilin. "Pukul 21.00, Riza keluar rumah. Lilin tidak mematikan. Saat itu lilin diletakkan di atas meja dekat kasur," ungkap anggota Polsekta Lowokwaru yang tidak mau namanya dikorankan. (ik)

Rabu, 18 November 2009

Honor KPU Kabupaten 15 miliar

KRC, Malang –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dan Pemkab Malang menjamin honor panitia pemilihan bupati (pilbup) tak dipotong. Kedua lembaga pemerintah tersebut memberikan garansi akan memberikan honor panitia pilbup minimal sama dengan pemilihan presiden 2009. Jaminan itu sekaligus mencegah ancaman boikot yang dilakukan panitia pilbup.

Panitia pilbup terdiri dari KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Hitungan kasarnya, honor untuk mereka Rp 16 miliar.

Jumlah petugas PPK 165 orang (5 panitia x 33 kecamatan). Itu belum ditambah dengan 4 petugas sekretariat di masing-masing PPK. Petugas PPS 1.170 orang (3 orang x 390 desa), masing-masing PPS ditambah 3 orang sekretariat. Petugas KPPS 36.783 orang (4.087 TPS x 9 orang), dan petugas PPDP 4.087 orang.

"Yang jelas kedua pihak menjamin masalah honor tak diutak-atik lagi. Sama dengan pilpres," tegas Abdul Holik, Ketua KPU Kabupaten Malang usai rapat kerja antara KPU dengan Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik di pendapa, Selasa (17/11) lalu.

Ancaman mogok sempat dilontarkan KPU kabupaten beberapa hari sebelumnya. KPU berencana mogok setelah usulan dananya pada APBD 2010 tak disetujui. KPU kabupaten mengusulkan Rp 28,9 miliar, namun pemkab hanya menyediakan Rp 15,7 miliar. Dikhawatirkan dengan dana yang minim, berdampak signifikan pada menurunnya honor panitia.

Apabila honor panitia pilbup lebih kecil daripada honor saat pilpres, bukan tidak mungkin panitia akan bekerja asal-asalan dan memboikot pilbup.

Selain jaminan honor tidak diutak-atik, Holik memaparkan, rapat kerja juga menghasilkan tiga kesepakatan lain. Pertama, pilbup harus terlaksana sesuai jadwal. Kedua, KPU dan pemkab sepakat masa tahapan 6 bulan. Ketiga, kedua pihak kembali menghitung ulang anggaran pilbup untuk menghasilkan angka yang benar-benar realistis. "Akan ada rapat lagi untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini (Selasa). Kita berhitung bersama," ucap pria asal Pagak tersebut.

Apabila tahapan disepakati enam bulan, maka pelaksanaan pilbup putaran pertama diperkirakan awal Agustus 2010. Dan apabila ada pilbup putaran dua, maka digelar akhir September 2010.

Umar Khayyan, anggota KPU divisi perencanaan anggaran menambahkan, bila pilbup digelar awal Agustus, maka skema masa tugas panitia menggunakan 6-5-5. Yakni enam bulan masa tugas KPU, lima bulan masa tugas PPK, dan lima bulan masa tugas PPS. "Secara otomatis akan membuat alokasi anggaran susut," sambung Umar.

Penghitungan ulang anggaran pilbup versi KPU, lanjut Holik, sengaja diproyeksikan untuk dua putaran. Langkah itu sebagai antisipasi apabila pilbup benar-benar digelar dua putaran. "Kita tidak akan tahu satu atau dua putaran. Sehingga lebih baik berjaga-jaga dua putaran," kata Holik. (ik)

Pedagang Pasar Blimbing Protes


KRC,MALANG –
Puluhan pedagang Pasar Blimbing Rabu (18/11) meluruk Kantor Pasar Blimbing di Pasar Blimbing kemarin. Mereka menuntut Kepala Pasar untuk mencabut portal yang menghalangi jalan bagi motor atau becak milik pedagang yang sering digunakan sebagai alat bongkar muat dagangan. Aksi pedagang pun berakhir damai dan tertib setelah ditemukan keputusan bersama dalam pertemuan dengan Kepala Pasar Blimbing.
Zubair seorang pedagang setempat mengatakan sangat terganggu dengan adanya portal penutup jalan di pintu masuk bagian depan dan belakang areal pasar. Portal berupa tongkat besi setinggi sekitar 1 meter yang dipasang berjajar lebih dari tiga pancang itu kontan menghalangi jalan masuk bagi motor-motor milik pedagang.
”Karena portal itu kami jadi harus melakukan bongkar muat dengan jarak yang cukup jauh. Selain capek juga tidak efektif,” kata pedagang yang baru saja memiliki bedak atas nama sendiri di pasar itu.
Seorang wanita berambut ikal yang mengaku menjual bahan sembako di dalam pasar juga menyampaikan kekesalannya. Menurutnya pihak pasar memasang portal tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. ”Silahkan jika ingin memasang portal, tetapi lebih baik diberi kelonggaran bagi pedagang yang ingin melakukan bongkar muat untuk membawa motornya masuk. Itu saja, selain itu saya setuju sekali ditutup. Sangat capek jika harus membawa beras puluhan kilo dengan jarak puluhan meter lebih dari sekali setiap hari,” ujarnya kesal.
Atas kebijakan yang dikatakan belum pernah disosialisasikan tersebut para pedagang lantas menemui Kepala Pasar Blimbing Subaedi. Lebih dari 1 jam pertemuan akhirnya diakhiri dengan kata sepakat dengan beberapa keputusan bersama.
”Portal akan ditutup pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Jika ada pelanggaran aturan saya langsung akan menegur penanggung jawab yang tadi sudah disepakati bersama,” ujar Subaedi seusai pertemuan. Aturan tersebut menurut Subaedi sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang pelarangan kendaraan roda dua dan selebihnya masuk dalam areal pasar. Hal tersebut selain menyebabkan jalan pasar menjadi semakin sempit, karena motor banyak yang diparkir di dalam, pasar pun akan tampak lebih kotor.
Tentang sosialisasi pada pedagang, Subaedi membantah bahwa dirinya belum melakukan sosialisasi pada pedagang. Menurutnya, sebelumnya telah ada undangan rapat untuk membahas rencana pemasangan portal. Namun karena banyak pedagang yang tidak memenuhi undangan, pihak pasar pun segera memasang portal tanpa menunggu persetujuan dari pedagang.
”Sudah saya sosialisasikan sebelumnya. Bahkan ada spanduknya di depan sana. Karena pedagang yang tidak mau datang jadi portal pun langsung kami pasang,” tandasnya.
Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar tradisional dengan jumlah pedagang yang cukup banyak, sekitar 2.000 pedagang baik pedagang pasar pagi maupun pedagang biasa. Pedagang pasar pagi adalah pedagang yang menyediakan barang dagangan berupa sayur, buah, sembako dan juga daging-dagingan.(ic)

Senin, 16 November 2009

Aspindo Pertanyakan Layanan PLN Buruk


KRC, Malang
Kalangan industri di Malang Raya mengeluhkan pemadaman listrik yang kembali kacau. Listrik tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Kondisi ini terjadi selama satu minggu terakhir. Padahal, jika mengacu pada SKB (surat keputusan bersama) lima menteri tentang pemadaman bergilir beberapa waktu lalu, seharusnya masalah listrik sudah berangsur normal.

Sekretaris Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Malang Ronny Handoyo mengatakan kondisi satu minggu ini pemadaman listrik makin tidak karu-karuan. Kondisi ini semakin menambah beban usaha. "Ada sebagian perusahaan yang mendapatkan jadwal padam bergilir, lalu listrik padam tiba-tiba tanpa pemberitahuan," jelas Ronny.

Dia mencontohkan, di perusahaan yang dipimpinnya. Tiga hari lalu, tiba-tiba listrik padam tanpa disertai pemberitahuan awal. Ketika itu, pemadaman berlangsung selama empat jam.

Mengacu jadwal pemadaman bergilir dari kesepakatan SKB lima menteri, kata Ronny, sebenarnya sudah relatif membaik. Artinya, masalah listrik mendekati normal beberapa waktu lalu. Karena, ada perusahaan yang sudah tidak mendapatkan jatah padam.

"Perusahaan di Kota Malang yang bergabung Apindo itu lebih dari 100 perusahaan. Setelah kami cek, pengalaman yang menimpa di anggota lain (perusahaan) juga sama (tiba-tiba padam)," tambah Ronny. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan Apindo Kota Malang akan memantau perkembangan soal listrik terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada perubahan, maka Apindo Kota Malang akan merapatkan barisan. Intinya, mempertanyakan konsistensi masalah tersebut kepada PLN.

Bagian personalia PT Karya Niaga Bersama (PR Grendel) Asmuri mengatakan sampai November ini jadwal pemadaman bergilir masih berjalan. Yakni, pada 11 November lalu dan 30 November nanti. Berikutnya, 16 Desember. "Setiap kali padam, lamanya empat sampai lima jam. Kalau tiba-tiba listrik padam tanpa pemberitahuan, jelas kami sangat terganggu," kata Asmuri.

Tak jauh berbeda perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang. Perusahaan yang tergolong penggunaan listrik di atas 245 KVA, masih menjalankan jatah padam bergilir dan mengalami pemadaman mendadak. Terhadap hal ini, melalui DPP Apindo Jatim, sudah melayangkan protes keberatan. Paling tidak, masalah tersebut bisa segera diakhiri dengan mencari solusi yang lebih baik. Hanya saja, sampai kini juga belum ada kejelasan yang menggembirakan.

"Dampaknya besar lho. Di industri plastik dan baja misalnya, kerugiannya besar. Karena industri tersebut butuh pemanasan kontinu," ucap Ketua Apindo Kabupaten Malang Sucipto. Jadi, kalau listrik kemudian padam, maka mesin akan macet dan bukan tidak mungkin akan rusak. Di perusahaan baja, kesiapan menanggung kerugian jauh lebih besar lagi. Dengan listrik padam mendadak, baja bisa beku di dalam mesin.

Sepengetahuan dia, tercatat 10-12 perusahaan yang masih menjalankan jadwal padam bergilir tersebut. Di antaranya, PT Bentoel, PT Karoseri Adiputro, PT Karoseri Morodadi, PT Sidobangun, dan PT Makmur Jaya. "Besarnya kerugian berbeda-beda. Dan, saya tidak memiliki data kerugian dari masing-masing perusahaan tersebut," katanya. (ca/ik)

Berbahu Premanisme Penutupan Wisma Tumapel


KRC, MALANG –
Penutupan Wisma Tumapel dengan seng setinggi tiga meter, mematik reaksi kalangan dewan. Bahkan Komisi A DPRD Kota Malang, berencana akan melihat langsung penghuni Wisma Tumapel. Total sampai kemarin, masih ada 13 KK yang menjadi penghuni wisma.
Sidak dimaksudkan untuk melihat dan mendengar keluhan belasan warga yang hingga saat ini tetap ngotot bertahan. Dewam juga meminta ada itikad baik dari Rektorat Universitas Negeri Malang (UM) untuk kembali melakukan dialog dengan warga.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menyebut, penutupan pagar seng di sekeliling Wisma Tumapel, dianggap sebagai usaha untuk menekan dan memberikan efek negatif bagi para penghuni didalamnya. Sikap seperti itu bahkan dianggap menjurus ke arah premanisme. ‘’Menutup dengan pagar seng, sepertinya adalah usaha memberikan pressure pada penghuni agar cepat pindah. Sebuah institusi pendidikan, rasanya tidak pantas jika melakukan hal-hal yang berbau preman seperti itu,’’ ujar Arief pada wartawan kemarin.
Dalam kajian undnag-undang pasal per pasal, Arief mengakui jika UM memang benar dan berhak untuk segera mengosongkan lahan mereka.
Namun, kata dia, seharusnya ada cara yang lebih manusiawi bagi para penghuni lama agar mengerti dan mau berpindah dari tempat tersebut.
‘’Seharusnya pihak Rektor juga mendengarkan kesulitan mereka. Bagaimanapun mereka juga pernah berjasa bagi UM di masa lalu,’’ imbuhnya lagi.
Sementara di dalam Wisma Tumapel, Iwan, salah seorang penghuni menyebut, pembangunan pagar dan keinginan merenovasi memang sedikit janggal.
Seingat pria yang menempati jatah ayahnya di Wisma nomor 22 itu, terahir renovasi dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Sebelumnya, hampir setiap dua tahun sekali Wisma Tumapel selalu direnovasi. Seperti di cat ulang ataupun diperbaiki atap-atapnya.
‘’Ini tiba-tiba ditutup seng seperti itu. Jika mau direnovasi yang seperti apa bentuknya. Sedangkan renovasi terahir itu dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu,’’ ujar Iwan di kediamannya.
Iwan mengaku belum jelas, bagaimana nasib penghuni yang masih belum pensiun dan tentang hak tempat tinggal mereka. Putra dari dosen UM, Mukadi ST itu mengatakan, ayahnya masih pensiun dalam 4 tahun ke depan.
‘’Saya juga belum mengerti nantinya nasib yang belum pensiun bagaimana. Belum pernah ada informasi dari rektorat tantang Wisma Tumapel. Saya akan tetap tinggal disini hingga ada pemberitahuan lagi atau bahkan ketika Wisma nantinya benar akan dibongkar,’’ imbuhnya.
Dia juga menampik jika dikatakan Wisma Tumapel sudah tidak aman lagi. Bahkan alasan keamanan itulah yang dipakai pembenar untuk pemasangan pagar seng. ’’Buktinya kami masih tetap tinggal disini dan aman-aman saja,’’ katanya.
Keadaan dalam Wisma Tumapel pun mulai terlihat berubah. Sejumlah galian semen terlihat dibeberapa titik terpisah. Kantor satpam pun terlihat semakin lengkap dengan sejumlah perabot yang sering terlihat seperti kantor-kantor dalam sebuah lahan proyek.
Terpisah, Kepala Humas UM, Dr Zulkarnain Nasution MPd menuturkan, alasan utama pemagaran wisma Tumapel ini dilakukan untuk keamanan. Karena wisma yang dulunya berpenghuni 42 orang itu kini hanya dihuni sekitar 11 orang saja.
Sehingga banyak rumah yang kosong. Kondisi itu rupanya dimanfaatkan orang yang berbuat jahat dengan mencuri benda-benda yang berharga yang ditinggal pemiliknya.
‘’Ada beberapa laporan yang masuk mengenai kasus pencurian bahkan perusakan di rumah ini. Karena itu perlu ada pengamanan dengan cara memasang pagar seng itu,’’ tegasnya.
Ditegaskannya, keputusan memagar seng ini juga sudah diberitahukan kepada RT di wilayah itu. Sehingga tidak benar jika pemagaran itu adalah tindakan pengusiran terhadap warga yang masih bertahan.
Apalagi, kata dia, sesuai kebijakan Rektor UM, penghuni rumah dinas sudah sepakat untuk tinggal di sana hingga akhir Desember mendatang. Statusnya adalah pinjam pakai, tanpa ada biaya sewa kecuali kebutuhan pribadi seperti listrik dan juga air.
Ketua Perhumas Malang Raya ini menuturkan, di lokasi Wisma Tumapel ini rencananya memang akan dilakukan alih fungsi lahan. Kalau sebelumnya lokasi ini ditinggali oleh dosen, maka ke depan akan difungsikan untuk tamu-tamu kampus dan juga mahasiswa program kerjasama.
‘’Selama ini mahasiswa program kerjasama UM harus menyewa hotel selama program kerjasama berlangsung. Dengan fasilitas akomodasi yang baru nantinya diharapkan mereka tidak kesulitan lagi soal penginapan,’’ kata dia.
Fasilitas ini diharapkan juga bisa menjadi income bagi kampus yang akan menyongsong status Badan Hukum Pendidikan (BHP) ini. Sayangnya pria yang mengawali karir dari seorang Satpam ini tak bisa memberi keterangan apakah rencana alih fungsi lahan ini juga akan diberlakukan untuk rumah dinas UM yang lain. (ic)

Kemenangan Geng Wahyudi Dalam Rakercabsus Masih Rawan



KRC, MALANG –
Kemenangan Muhammad Geng Wahyu di arena Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan, belum putusan final. Sebaliknya, tragedi Batu atau Soekarwo II sangat mungkin terjadi di Kabupaten Malang .
Hal di atas diungkapkan Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) kepada WARTAWAN usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, kemarin siang. ‘’Semua bisa terjadi. Artinya, dalam kondisi seperti ini, dua kemungkinan sangat mungkin terjadi dan itu tergantung DPP,” tandasnya memastikan.
Seperti diketahui, Muhammad Geng Wahyudi berhasil mengungguli enam bakal calon Bupati (Bacabup) PDIP Kabupaten Malang, Minggu (15/11) lalu.
Polisi yang juga pengusaha pabrik rokok ini berhasil mengantongi 718 suara atau 60 persen dari total suara pemilih yang mencapai 1.103. Sedang rival dekatnya Bambang DH Suyono hanya mampu meraih 331 suara, disusul HM Suhadi dengan 17 suara.
Secara gamblang, Kusnadi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, memutar balik ‘rekaman’ peristiwa Rakercabsus PDIP Batu dan Rakerdasus DPD PDIP untuk menentukan Cagub dari PDIP Jatim. Bahkan, terjadi juga di beberapa daerah di Jatim yang ternyata diluar dugaan.
Saat Rakercabsus PDIP Kota Batu, lanjut dia, Eddy Rumpoko dinyatakan menang mutlak dan (alm) Imam Kabul berada di posisi kedua. Meski bukan kader PDIP Batu, kala itu nama Eddy ditempatkan di posisi pertama diusulkan ke DPP untuk mendapat rekom menjadi Cawali Kota Batu dari PDIP.
Hasilnya di luar dugaan DPP PDIP justru merekomendasi (alm) Imam Kabul sebagai Cawali PDIP. Tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, apa alasan DPP merekom almarhum, yang ketika itu masih menjabat Walikota Batu.
‘’Tetapi, karena pak Imam Kabul meninggal dunia akhirnya rekomen diserahkan kembali ke Mas Eddy Rumpoko. Andaikata pak Imam Kabul tidak meninggal, sudah tentu rekom tetap diberikan ke dia, karena putusan DPP mutlak adanya,’’ paparnya.
Sebagai penguat tragedi Batu, Kusnadi lantas menceritakan secara detil kejadian serupa untuk Soekarwo. Meski menang mutlak di Rakerdasus PDIP Jatim, tetapi Soekarwo tetap tidak mendapatkan rekomen menjadi Cagub Jatim dari PDIP. Sebaliknya, rekom malah diserahkan untuk Sucipto, yang ketika itu berada di posisi kedua.
Dikatakannya, menang pemilihan di Rakercabsus belum bisa dianggap mewakili suara keseluruhan rakyat. Artinya, suara yang diperoleh Geng di Rakercabsus belum mewakili suara rakyat Kabupaten Malang. ‘’Itu baru suara rakyat PDIP Malang. Apa rakyat Malang hanya PDIP saja,” tuturnya bernada tanya.
Selain itu, lanjut dia, DPP akan memperhitungkan apakah wakilnya bisa menang saat Pilbup digelar nanti. Untuk menang di Pilgub tidak cukup hanya mengandalkan kemenangan di Rakercabsus.
‘’Lho, calon dari partai lain juga harus diukur. Kira-kira seimbang tidak jago kita di Pilgub. Yang lebih penting, bisa menang tidak saat Pilgub digelar. Inilah, beberapa hal yang menjadi patokan DPP sebelum menurunkan rekomnya,” ujarnya.(ik)

Rabu, 04 November 2009

Exploitasi ABT di Batu Rawan Buat Warga Malang


.

KRC, BATU -
Praktik pemanfaatan air bawah tanah (ABT) secara ilegal oleh PT Bunga Wangsa Sejati (BWS) di kawasan Oro-Oro Ombo Kota Batu berpotensi memunculkan kerugian terhadap warga Kota dan Kabupaten Malang. Tetangga Kota Batu ini terancam mengalami penurunan debit air sumur karena posisinya ada di bagian bawah Kota Batu. Air tanah yang tersedot oleh perusahaan pelaksana pembangunan Museum Satwa itu mengurangi persediaan air di dalam tanah.

"Pengambilan air bawah tanah itu berdampak kepada wilayah dengan radius 20 hingga 40 kilometer. Itu ada dasar teori dan penelitiannya. Oleh karena itu, pemanfaatan ABT tidak boleh sembarangan. Izinnya dikendalikan provinsi," kata Purnawan D. Negara, Koordinator Walhi simpul Malang, kemarin.

Seperti diberitakan, warga Temas-Sisir Kota Batu dan LSM menghadang penggunaan ABT di Museum Satwa sejak 27 Oktober 2009. Warga dan LSM juga mendesak Pemkot Batu menutup pengambilan ABT tersebut karena belum mengantongi izin. Bahkan, warga dan LSM juga men-deadline penutupan tersebut, jika tidak dilakukan, masyarakat akan menutup paksa. Akhirnya usaha itu berhasil, penyedotan ABT oleh PT BWS dihentikan Senin (2/11) lalu.

Rencananya, kata dia, sumur ABT akan dibangun oleh PT BWS di tiga titik. Pengeboran pertama dilakukan sedalam 180 meter. Air yang didapat mencapai 2 liter per detik. Sedangkan pengeboran kedua belum terlaksana karena ada protes dari warga dan beberapa elemen masyarakat.

Purnawan menerangkan, ABT itu berasal dari dua sumber air di bawah tanah, yakni berupa sungai bawah tanah dan cekungan air bawah tanah. Keduanya ada di kedalaman lebih dari 100 meter. Sungai bawah tanah berasal dari sebuah aliran kecil yang ada di puncak gunung. Alirannya bertambah besar seiring dengan makin turunnya ketinggian tanah. Sebab, ada tambahan air resapan dari zona-zona yang dilalui sungai bawah tanah tersebut.

Begitu pula dengan ABT berwujud cekungan di dalam tanah. Pasokan air yang masuk ke cekungan itu berasal dari air yang meresap dalam radius beberap kilometer dari lokasi pengambilan air. Dengan kondisi itu, maka adanya pengambilan ABT yang sembarangan dan tanpa izin, maka akan sangat merugikan banyak pihak. "Jadi sebenarnya pelanggaran ABT di daerah Batu punya dampak sangat luas. Tak hanya bagi masyarakat Batu sendiri," kata Purnawan.

Purnawan mengkritik Pemkot Batu yang tidak merespons dengan cepat permasalahan yang menyangkut ABT. Dia menyesalkan ketika Pemkot Batu tidak tegas dan peka dengan ekologisnya sendiri. Pemanfaatan ABT yang berizin punya kewajiban melakukan konservasi. Apabila ada yang memanfaatkan ABT tanpa izin, sama dengan menghindar dari kewajiban konservasi. "Katanya ingin jadi kota pariwisata yang berwawasan lingkungan. Mestinya, ada pelanggaran ABT harus cepat diingatkan. Saat ini semua tahu bahwa air tanah dalam kondisi kritis. Sehingga harus benar-benar dijaga," sarannya. (dd)

Selasa, 03 November 2009

Kado Harliknas Layanan PLN Malang Buruk Sekolahpun Tak Ada Perhatian



KRC, Malang
Sudah membayar mahal-mahal, sekolah tak ada listrik. Itulah yang dialami para siswa SMKN 7 Malang yang menempati gedung baru kampus 2 di Jl Satsuit Tubun IV Sukun, Kota Malang. Prihatin dengan kondisi itu, para siswa kelas 2 jurusan analisis kimia (AK) SMKN 7 kemarin menggelar aksi menuntut pemasangan jaringan listrik.

Aksi dimulai pukul 11.00. Mereka membikin coretan-coretan yang berupa tuntutan untuk pemasangan listrik. Tidak ada aksi teriak-teriak. Mereka hanya merentangkan poster di dalam kelas saat ada wartawan datang. Beberapa poster bertuliskan; Listrik saja masuk desa, masak di sini tidak. Mari kita dukung perjuangan kembalinya pejuang listrik. Katanya melayani, kok malah menyusahkan.

Tulisan-tulisan di kertas itu mereka bawa seraya diangkat bergantian. Sebagian lagi ditempel pada jendela tembok dan pintu di luar kelas. "Sudah sekitar sebulan ini kami tidak bisa membuka komputer dan praktik di lab kimia," ujar Rizki Hidayat, siswa kelas 2.

Rizki bercerita, awalnya ketika masuk ada listriknya. Tapi sekitar satu bulan, listrik sudah tidak ada. Informasi yang diterima, dulu sekolah menyambung listrik dengan sistem sewa, tapi tiba-tiba diputus. Namun siswa tidak tahu apa alasannya. Siswa hanya ingin ada saluran listrik agar komputer bisa menyala dan bisa memanfaatkan sejumlah peralatan IT di sekolah itu.

Fitri Kanti, siswi lainnya, juga mengaku kecewa dengan tidak adanya sambungan listrik di sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) tersebut. "Di desa saja ada, kok di sini tak ada," ujar gadis itu.

Malahan, untuk materi yang harus menggunakan komputer, para siswa bergantian dengan laptop milik guru mereka. Namun jika baterai laptop habis, tetap tidak bisa di-charge. Praktis, pembelajaran kembali dilakukan secara manual dengan menggunakan media papan tulis.

Selain itu, sejumlah siswa juga minta pihak yang berwenang segera menyambung aliran listrik. Sebab, mereka telah membayar cukup mahal. Untuk masuk dikenakan uang gedung Rp 4,5 juta per siswa, sedangkan SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kelas regular biaya masuk Rp 1,75 juta dan SPP-nya Rp 165 ribu per bulan.

Meski ada aksi, para guru di sejumlah kelas masih terus mengejar. Namun, saat ganti jam pelajaran, siswa dari kelas lain turut keluar sebentar untuk bergerombol. Terhadap aksi itu, para guru pun tidak ada yang berani memberikan komentar. Mereka diam saja saat ditanya wartawan. Para guru minta wartawan langsung konfirmasi ke kepala sekolah. Aksi berakhir sekitar pukul 12.00.

Kepala SMKN 7 Hari Sunyoto mengatakan, sebenarnya sekolah sudah lama mengajukan sambungan listrik ke PLN. Hasilnya, kata dia, PLN menyampaikan belum ada kuota untuk gedung SMK itu. Lalu sekolah menyewa sambungan listrik dengan izin pesta dengan membayar Rp 1,2 juta tiap minggu. Tapi, setelah beberapa bulan, sekolah tidak mampu membayar lagi dan akhirnya diputus. Lalu sekolah menggunakan genset. Karena voltasenya tidak stabil, banyak komputer banyak yang rusak. Sejak itu pun genset tak lagi dipakai.

Kepala sekolah yang juga merangkap sebagai kepala SMPN 19 ini menambahkan, sebenarnya pihak sekolah telah mengajukan penyambungan dengan biaya besar. Karena, untuk ke sekolah memang tidak ada jaringan. "Kami sudah membayar Rp 23 juta dan akan membayar lagi Rp 23 juta untuk penyambungan 13 ribu watt," jelas dia.

Kemarin dia mengaku telah bertemu dengan rekanan PLN untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Hari, dijanjikan dalam minggu-minggu ini listrik sudah tersambung. Untuk itu, dia minta siswa bersabar terlebih dulu.



PLN Tak Berkutik

Terpisah, asisten manajer pemasaran PLN APJ Malang G.E. Santjoko membeberkan, kasus itu sama sekali di luar tanggung jawab PLN. Sebab, ketika dia bertemu langsung dengan kepala sekolah, persoalan utama yang membuat sekolah belum teraliri listrik adalah jaringan bermasalah. Sedang pengadaan jaringan selama ini dilakukan sekolah dengan menunjuk instalatir rekanan.

''Rupanya pemilihan instalatir tidak tepat. Banyak proyek belum diadakan sehingga sambungan tidak bisa dilakukan segera," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, bisa saja PLN memasang langsung instalasi listrik di sekolah itu. Tapi karena daftar tunggu saat ini mencapai 10 ribu lebih calon pelanggan, maka SMKN 7 juga harus sabar menunggu. Tapi dalam perjalanan SMKN 7 bersedia mengadakan jaringan sendiri agar aliran listrik cepat nyambung. Ini karena jarak sekolah dengan infrastruktur terdekat mencapai 130 meter.

''Karena sekolah mau memasang jaringan sendiri, kami tidak masalah. Tapi rupanya pemasangan jaringan bermasalah. Saya cek kotak-kotak meteran saja belum terbeli," terang Santjoko.

Karena jaringan bermasalah, hingga kemarin PLN juga belum mau menerima hibah. Apalagi barang-barangnya tidak jelas. Padahal, hibah atau penyerahan tersebut disertai dengan berita acara. ''Kami minta sekolah menuntaskan dulu persoalan dengan instalatir. Baru setelah itu PLN bisa menyambung ke meteran," tandasnya. (tot)

Senin, 02 November 2009

Vidio Syuur mahasiswa Ditemukan Petugas Beredar di Malang


UMM Kecolongan Video Mesum
KRC, Malang
Sebuah video mesum kemarin beredar luas di Malang Raya. Tragisnya, video yang sepertinya diambil menggunakan handycam secara sembunyi-sembunyi itu, dilakukan oleh dua pasangan lawan jenis, yang diduga mahasiswa. Lebih disayangkan lagi, lokasi pengambilan diprediksi di kampus Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Apalagi dalam video berdurasi 12 menit 27 detik tersebut, secara jelas terlihat sebuah spanduk yang bertuliskan UMM.
Kedua aktor yang sama-sama menggunakan baju putih tersebut, terlihat menikmati ’aktivitas’ yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Meski tidak sampai telanjang, namun perbuatan keduanya, terutama si laki-laki, sudah jauh menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.
Seperti (maaf) berciuman, kemudian si laki-laki mengerayangi tubuh wanita bagian depan. Baik menggunakan tangan maupun ciuman. Saat sang pangeran ’gerilya’ sang putri membelai rambut pangeran dengan mesra, sekalipun sorot mata wanita itu, tampak melihat kanan kiri, mungkin takut terlihat orang.
Di bagian yang lain, laki-laki itu terlihat menyembunyikan mukanya di bagian selangkangan wanita. Sementara tas milik wanita, menutupi kepala laki-laki tersebut.
Adegan mesum itu sempat terhenti karena ada dua orang yang melintas di depan mereka. Tapi setelah dua orang itu pergi, para aktor melanjutkan aktivitas.
Dalam rekaman tersebut juga jelas terlihat muka keduanya, karena resolusi rekaman yang cukup tinggi. Termasuk lokasi pengambilan, meski suara keduanya tidak terdengar, melainkan hanya suara si kameraman. ’’Lho..lho iku lapo, karcis-karcis lima ribu, seneng ya,’’ celetuk suara kameraman.
’’Kalau melihat spanduknya, lokasinya di kampus III UMM. Jika tidak di GKB (gedung kuliah bersama, Red.) I mungkin di GKB II. Apalagi di rekaman paling akhir, gedung itu terlihat jelas,’’ kata salah satu mahasiswa UMM yang sudah melihat rekaman video tersebut.
Memang di bagian akhir rekaman, ’kameraman’ terlihat terus mengikuti pergerakan dua ’aktor’ itu. Praktis terlihat jelas, lokasi tempat pengambilan adegan-adegan tersebut. Plus cumbuan-cumbuan yang mereka lakukan sembari berjalan.
Selain itu, dalam rekaman juga terlihat sebuah spanduk ditempel di dinding yang bertuliskan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibawahnya bertulis juga Fakultas Kelautan dan Perikanan UMM.
Terkait beredarnya gambar mesum ini, Kasat Samapta Polresta Malang AKP Susanto mengaku sedang menyelidiki. Pihaknya juga sudah menginformasikan temuan video mesum ini ke pihak Reskrim. ’’Saya kaget saat anggota mengatakan menemukan video mesum dan ini harus saya selidiki,’’ urai Santo kemarin.
Sementara terpisah Kasat Reskrim Polresta Malang AKP R Ripto Himawan mengatakan belum menerima limpahan, ataupun temuan video mesum tersebut. ’’Ada ya, belum-belum ada pengaduan kepada kami,’’ tandas Ripto kemarin. (nun)

Dana ADB 8 M Di Launching Walikota Malang



KRC,MALANG –
Program bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 8 miliar untuk Pemkot Malang, kemarin dilaunching oleh Wali Kota Malang Peni Suparto di Hotel Santika, bersamaan dengan diklat teknis fungsional penyusunan sistem informasi manajemen pelayanan publik yang dibiayai ADB.
Pemkot Malang juga telah menyiapkan dana pendampingang untuk program itu dari APBD Kota Malang sebesar 20 persen dari total proyek itu atau sekitar Rp 2 miliar. Total ada kucuran dana Rp 10 miliar bagi Pemkot Malang untuk proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi atau SCBD-P (sustainable capacity building for decentralization project) yang akan berjalan selama tiga tahun. Mulai tahun ini sampai tahun 2011 mendatang.
“Kami sudah menyiapkan sekitar 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya untuk pelatihan-pelatihan, sisanya untuk perumusan kebijakan, penganggaran dan kegiatan lainnya. Total ada 28 bulan untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Kepala Bappeda Pemkot Malang Bachtiar Ismail kepada wartawan kemarin.
Diakuinya, kucuran dana dari ADB bukan untuk proyek fisik. Semuanya dilakukan untuk proyek non fisik. Pelatihan akan dilakukan pada aparatur daerah di semua eselon sampai dengan staf. Proyek non fisik yang dilakukan itu untuk peningkatan kompetensi aparatur daerah.
Ada lima capaian yang diharapkan terwujud pada akhir masa proyek itu, peningkatan pelayanan pada masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, percepatan desentralisasi, dan tercapainya good governance.
“Semuanya untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur daerah. Kucuran dana itu sepenuhnya untuk proyek non fisik,” ungkapnya.
Program ini telah dikenalkan sejak tahun 2004 lalu, butuh waktu 4 sampai 5 tahun bagi ADB untuk melakukan identifikasi lapangan dan persiapan-persiapan pencaiaran anggaran itu. Kota Malang masuk salah satu dari 38 kota dan kabupaten yang ada di 10 provinsi yang mendapatkan kucuran dana ADB dalam proyek SCBD-P. Kota Malang masuk dalam proyek tahap II dan III yang ditetapkan melalui surat Dirjen Otoda Depdagri. (dd)

Rabu, 28 Oktober 2009

Warga Protes Museum Satwa Dianggap Arogan Tak Sosialisasi Langsung Kantongi Ijin

KRC, BATU –
Pengelola Museum Satwa, pengembangan wisata Jatim Park II, harus berpikir ulang untuk memanfaatkan air bawah tanah (ABT) dalam operasionalnya. Sebab, rencana pemanfaatan ABT itu mendapat tentangan keras dari warga dan aktivis lingkungan lingkungan Fokal Mesra (forum kajian air dan lingkungan menuju selaras alam).

Penolakan itu disampaikan perwakilan warga dan Fokal Mesra dalam Sidang Pembahasan Dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) Batu Mini Zoo, di Kantor Kecamatan Batu, siang kemarin.

Sidang pembahasan Amdal itu diselenggarakan PT Bunga Wangsa Sejati, pemrakarsa pembangunan Museum Satwa dan Batu Mini Zoo, bekerja sama dengan KLH (kantor lingkungan hidup) Kota Batu. Sebelum sidang dimulai rencananya ada tinjauan lapangan, namun ternyata dibatalkan karena waktu yang terbatas. Dan, yang disayangkan Kepala KLH Bambang Parianom juga meninggalkan tempat di tengah sidang.

Dalam sidang tersebut, selain menghadang rencana penggunaan ABT, sejumlah persoalan juga dilontarkan pada sidang tersebut. Mulai dari saluran drainase, kelancaran arus lalu lintas, ruang terbuka hijau, arus lalu lintas, parkir, toilet, tenaga kerja, hingga kejelasan nama proyek pembangunan wisata tersebut.

Jumain, ketua RW 1 Kelurahan Sisir menegaskan penolakan penggunaan ABT oleh wisata Museum Satwa. Sebab, jika Musem Satwa menggunakan ABT, dikhawatirkan akan mematikan sumber air yang selama ini dimanfaatkan warganya. Baik itu yang memanfaatkan dari sumber maupun sumur. "Sekarang yang memakai pompa debitnya sudah menurun, dan sumur juga sudah ada yang mati. Kalau menggunakan ABT, bagaimana nasib warga kami," kata Jumain, di hadapan para pemrakarsa, dan konsultan pembangunan Museum Satwa.

Selain mempersoalkan pemanfaatan ABT, Jumain juga meminta manajemen memikirkan persoalan arus lalu lintas, luberan parkir, MCK, hingga perekrutan tenaga kerja.

Parno Muttaqien, perwakilan Fokal Mesra menyayangkan perizinan dan pelaksanaan pembangunannya. Terlebih lagi, warga mengetahui adanya pembangunan itu setelah dimuat di media massa. "Ini pembangunan sangat arogan. Perizinan muncul sebelum sosialisasi, sampai-sampai Pak Lurah saja tidak tahu. Mau diapakan Batu ini," keluh dia.

Wahyu Prihanta, kepala Suku Tebs UMM (LSM lingkungan) mempertanyakan kejelasan pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, ada ketidaksamaan antara yang tertulis dengan yang dibangun. "Museum satwa dengan zoo (kebun binatang) itu sangat berbeda. Kalau memang ada kebun binatang, tidak selembar pun perizinan dari BKSDA yang kami lihat di berkas ini," katanya.

Titien Setiyo Rini, tim leader, CV Asvinda Teknika Konsultan penyusunan amdal Museum Satwa mengatakan akan memperhitungkan kembali pemanfaatan ABT. Selain menggunakan PDAM, Museum Satwa akan mencari sumber-sumber baru. Titien juga menyampaikan menjalankan masukan-masukan yang diterima. Baik itu masukan dari sejumlah pejabat pemerintah maupun perwakilan masyarakat dan LSM atas dokumen Amdal yang disusun.

Nani Yulianti, Koordinator Kesehatan Hewan Museum Satwa menambahkan, ada dua proyek besar di pengembangan Jatim Park II. Dia menyebutkan, selain membangun museum satwa, juga ada semacam kawasan satwa bagi beberapa hewan yang dilepas secara liar di dalamnya. "Proses perizinan di BKSDA masih dalam proses. Petugas BKSDA beserta direktorat jendral konservasi juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi," ujar dia. (rr)

Rabu, 21 Oktober 2009

Jabatan Basah Dirut PDAM Mulai Digulirkan


keterangan foto : Dirut Saat Memimpin Rapat dengan pejabat PDAM Kota Malang


KRC, MALANG –
Bursa Direktur Umum PDAM Kota Malang mulai digulirkan, tampaknya bakal segera berganti. Hal itu terjadi lantaran masa jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM, Heryadi Santoso, bakal berakhir Desember mendatang.
Wajar kalau mendekati November, sejumlah calon pengganti, mulai ancang-ancang. Bahkan konon kabarnya, sejumlah nama mulai melakukan pendekatan ke berbagai pihak, yang dinilai bisa memuluskan langkah untuk duduk menjadi ‘PDAM-1’.
Kondisi itu, sudah dicium Pemkot Malang, sebagai pemegang saham terbesar perusahaan penjual air minum ini. Bahkan Dewan Pengawas PDAM, mulai melakukan persiapan untuk menyeleksi nama-nama tersebut.
Ketua Dewan Pengawas PDAM, Bambang DH Suyono menjelaskan, saat ini sudah dilakukan persiapan seleksi nama-nama yang akan dijaring untuk menduduki Dirut PDAM. Termasuk persyaratan-persyaratan untuk menjadi Dirut.
‘’Nanti kami akan membentuk tim seleksi. Meski yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa Dirut PDAM ada pada wali kota. Kami hanya menyajikan saja kepada wali kota,’’ kata Yono kepada wartawan , kemarin.
Sekkota Malang ini menambahkan, masa jabatan Direksi PDAM Kota Malang tidak bersamaan. Desember mendatang hanya masa jabatan Dirut yang akan berakhir. Sebelumnya, pada awal Agustus lalu, jabatan direktur teknik sudah habis lebih dulu dan penggantinya sudah dilantik.
Mengenai persyaratan, ungkap Yono, Pemkot selaku owner tetap akan memberlakukan persyaratan dan aturan sesuai Permendagri Nomor 2 tahun 2007. Jabatan direksi dapat diisi pegawai PDAM yang masa aktif, asalkan memiliki pengalaman 10 tahun dan berumur paling tinggi 55 tahun.
Untuk calon direktur dari luar pegawai PDAM, batasan usianya paling tinggi 50 tahun dan pernah mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
Selain berpengalaman, juga lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
‘’Untuk PNS, dianggap diluar dari pegawai PDAM. Karena status PNS dengan pegawai PDAM berbeda,’’ ungkap mantan Manajer Persema ini.
Disinggung soal direksi yang ada dapat naik menjadi Dirut, Yono menegaskan, soal itu masih dikonsultasikan kepada Depdagri. Pasalnya, dalam Permendagri disebutkan hanya pengangkatan direksi, bukan Dirut, Dirtek atau Dirum.
Tidak menutup kemungkinan, salah satu dari dua direksi yang ada bisa menjabat sebagai Dirut. Tapi, Dirut yang lama bisa dipilih kembali jika baru kali pertama periode menjabat sebagai Dirut. Direksi dapat diangkat kembali satu periode berikutnya atau dibatasi hanya dua periode.
‘’Aturan itu yang masuk kami konsultasikan kepada pusat di Jakarta. Bunyi dalam aturan yang ada hanya direksi. Kalau ada perpindahan direksi bagaimana, itu yang masih kami konsultasikan,’’ tandasnya. (mr)

Senin, 28 September 2009

TR Sengkaling Membawa Korban Tewas Usai Berenang


KRC,MALANG -
Wisata berujung maut. Usai berenang di TR Sengkaling, Abdul Manan, warga Desa Manyar Timur, Kecamatan Peterongan, Jombang tewas karena gagal jantung.
Sebelum menghembuskan napas terakhir di RS Islam Dinoyo, pria 55 tahun itu masih berenang di kolam renang Tirta Alam dalam kompleks TR Sengkaling. Bukan itu saja, Manan masih sempat mejeng di depan juru foto komersial yang biasa mangkal.
Ridwan, salah seorang saksi mata menuturkan, usai difoto, tiba-tiba ia melihat Manan sudah lemas. ’’Setelah itu sudah ramai, karena banyak orang yang datang untuk melihat,’’ jelasnya.
Pimpinan TR Sengkaling, Hariadi Gunawan menjelaskan, usai foto bersama istri dan anaknya itu, tiba-tiba Manan mengeluh pusing kepada istrinya, Lilis. Selain itu, napasnya pun terengah-engah.
’’Istrinya terkejut dan berusaha mencarikan teh panas, tetapi suaminya terlanjur pingsan sebelum teh diminum,’’ jelas Hariadi. Mengetahui kondisi itu, Manan sempat dibawa ke ruang P3K Sengkaling. Dengan sigap, paramedis langsung memberi pertolongan pertama berupa napas buatan dan oksigen.
Tak lama mendapat pertolongan pertama, petugas TR Sengkaling membawa Manan ke RSI Dinoyo. ‘’Begitu masuk UGD RSI Dinoyo, korban langsung mendapat perawatan. Antara lain napas buatan dan oksigen. Aktivitas jantung juga terus dimonitor dokter,’’ jelas Hariadi sembari menyebut nama dokter Tri Wahyu yang ikut menangani korban.
Meski berupaya keras, nyawa Maman tetap tak tertolong. Sekitar 14.15 WIB, Manan dipastikan meninggal karena gagal jantung. Lilis, istri Manan yang mendampingi di RSI Dinoyo bisa menerima kabar duka itu. ‘’Istri Manan menerima kejadian itu sebagai musibah,’’ terangnya.
Sebelumnya paramedis TR Sengkaling sempat mendapat informasi tentang kondisi kesehatan Manan. Berdasarkan keterangan istrinya, beberapa hari terakhir korban sering mengeluh sesak nafas dan perut kembung. Selain itu, korban memang belum pernah melakukan chek up dokter sehingga tidak diketahui kondisi jantungnya.
Sekalipun meninggal akibat gagal jantung, namun manajemen TR Sengkaling tetap memberikan kepedulian berbentuk uang duka. Termasuk mengutus Puji Viati dari Bagian Umum dan pengemudi Syamsul Bakri mengantar jenazah ke Jombang.
Hariadi menambahkan, selama ini pihaknya sudah memberi imbauan kepada pengunjung yang menderita penyakit ayan dan jantung untuk hati-hati. Imbauan tertulis itu dipasang di kolam renang dan beberapa tempat.
Terpisah, Kapolsek Dau, AKP Fatkhur Rokhman membenarkan kejadian tersebut. Berikut pertolongan pertama yang sudah dilakukan TR Sengkaling.
‘’Saat di ruang P3K, korban yang pingsan itu sempat diberi bantuan nafas buatan. Hanya saja, korban tidak cepat sadar sehingga langsung dibawa ke rumah sakit,’’ ujar Fatkhur.
‘’Jadi, korban meninggal tidak saat berenang atau di dalam kolam renang. Namun, saat perjalanan pulang bersama rombongannya yang berjumlah sekitar enam orang, termasuk korban,’’ imbuh Fatkhur (jj)

Kamis, 27 Agustus 2009

Komisi X DPR RI Kebut Uji Publik UU Film Acara Tertutup Untuk Wartawan

Koran Rakyat, BATU –
Tak hanya dewan di tingkat daerah yang mengebut penuntasan penyusunan peraturan. Wakil rakyat di Senayan juga memiliki agenda serupa, berpacu dengan waktu menuntaskan penyusunan rancangan undang-undang (RUU). Siang kemarin, Tim Komisi X DPR RI menggelar uji publik RUU Perfilman di Ruang Bina Praja Pemkot Batu.

Tim uji publik yang dipimpin Abdul Hamid Wahid itu berupaya menuntaskan penyusunan revisi sejumlah pasal di UU No.8/1992 tentang Film. "Setelah dilakukan kajian dan pembahasan yang intensif, undang-undang perfilman yang ada tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Hamid, dalam jumpa pers sebelum memulai uji publik.

Dari kajian yang komprehensif itu juga, sambung Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, undang-undang yang ada sudah tidak mungkin dipertahnakan karena mengandung sejumlah kelemahan. Di antaranya, belum mengakomodasi keberpihakan terhadap nilai-nilai pengembangan tata kelola perfilman yang baik, multikultralisme dan keadilan.

Turut hadir dalam uji publik itu, Trulyanti Habibie Sutrisno, Anwar Arifin, Sarwobudi Wiryanti Sukamdani, Dedy Sutomo, Hafid Ma'soem, Nurul Qomar, Yusuf Supendi, dan Mudaffar Syah. Hadir juga, Ukus Kuswara, direktur perfilman Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, juga dihadiri sejumlah lembaga perfilman, pelaku perfilman, lembaga budaya dan seni serta pejabat Pemkot Batu.

Sayang, uji publik tersebut tidak bisa diliput leluasa oleh wartawan. Karena, wartawan yang hendak memasuki ruangan uji publik dilarang masuk oleh petugas Satpol PP Pemkot Batu. Larangan itu mengakibatkan keributan kecil antara wartawan dengan petugas. "Saya hanya menjalankan perintah. Kata Pak Eko (Eko Suhartono, kepala bagian humas dan protokol Pemkot Batu) wartawan tidak boleh masuk," kata petugas di balik pintu yang menghalangi wartawan masuk ke ruangan.

Saat didesak, petugas berseragam cokelat itupun memanggil Eko Suhartono. Sementara itu, Eko mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kebijakan tertutup untuk wartawan itu merupakan permintaan panitia uji publik dari penyelenggara. "Saya hanya melanjutkan saja, itu permintaan panitia dari Jakarta," kata Eko.

Sejurus kemudian Eko kembali masuk ke ruangan dan meminta panitia uji publik menemui wartawan. Kepada sejumlah wartawan, panitia juga mengatakan tidak boleh masuk. Saat didesak, dia meminta waktu untuk konfirmasi dengan rombongan tim Komisi X DPR RI yang hadir. Selang beberapa saat tak kunjung ada penjelasan.

"Bagaimana bisa mendengar sambutan, usulan, penolakan maupun yang lainnya dari peserta uji publik kalau tertutup begini," protes wartawan kepada Eko.

Pegawai protokol yang simpati dengan wartawan menawarkan diri membantu wartawan merekam perbincangan yang ada di dalam. Sementara, Eko hanya membuka salah satu pintu dan mempersilakan wartawan mendengar. Bahkan untuk mengambil foto, wartawan hanya bisa mengambil dari balik sebelah pintu yang dibuka itu dengan penjagaan petugas satpol. Uji publik itu baru terbuka untuk wartawan setelah salah seorang wartawan melobi anggota dewan yang ada di Senayan. (rr)

Selasa, 11 Agustus 2009

Dewan Sisakan Utang, Setwan Angkat Tangan




KRC, MALANG -
Sekretariat dewan (setwan) DPRD Kota Malang tidak akan cawe-cawe dengan tanggungan anggota dewan yang belum tuntas. Bahkan, setwan akan menyurati pihak ketiga yang selama ini bermitra dengan dewan dalam hal utang piutang, yakni Bank Jatim dan BPR Tugu Artha. Setwan meminta agar persoalan utang diselesaikan secara pribadi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Malang Kaolan mengatakan, langkah itu dilakukan karena setwan tidak ingin terbebani dengan tanggungan anggota dewan. Apalagi, masa kerja anggota dewan tinggal dua pekan ke depan. Di lain hal, gaji terakhir anggota dewan telah dibayarkan awal Agustus lalu. "Tanggungan dewan di Bank Jatim dan BPR Tugu Artha sudah hampir habis. Tinggal beberapa saja yang belum melunasi," ujarnya, kemarin. Hanya saja, dia tidak menyebutkan nama-nama anggota dewan yang masih punya tanggungan pada dua bank milik pemerintah itu dengan alasan kurang etis.

Bagaimana dengan tanggungan dengan pihak lain? Tentang hal itu, dia menjamin tidak ada lagi tanggungan anggota dewan selain di Bank Jatim dan BPR Tugu Artha. Karena selama ini setwan hanya merekomendasikan dua bank tersebut. Selain itu tidak bisa. "Jaminan para anggota dewan adalah SK pengangkatan sebagai anggota dewan. Kami hanya merekomendasikan dua bank saja untuk urusan itu. Tidak tahu kalau di luar dengan jaminan lain," beber dia.

Tentang besaran utang, lanjut Kaolan, setwan selalu menyesuaikan dengan kemampuan gaji dewan. Dari data, besarnya utang para anggota dewan dikisaran Rp 50 sampai Rp 60 juta. Namun, tidak semua anggota dewan melakukan aplikasi utang. "Besarnya memang tak sampai Rp 100 juta, tapi ada yang mengajukan utang lagi begitu tanggungan pertama selesai," tambahnya.

Sementara itu, untuk urusan uang jasa purnabhakti, Kaolan menyatakan bahkan jasa itu baru bisa dicairkan setelah SK gubernur tentang habisnya masa bhakti anggota dewan periode 2004-2009 turun. Besarnya enam kali uang representatif. Khusus untuk anggota dewan yang terkena PAW, maka hanya menerima lima kali uang representatif. Untuk ketua dewan, satu kali uang representatif besarnya Rp 2,1 juta, wakil ketua dewan Rp 1,680 juta, dan anggota biasa Rp 1,575 juta.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo memastikan bahwa tanggungan utang anggota dewan pada Bank Jatim telah tuntas. Bahkan, utang-utang di bank Jatim telah tuntas saat masa kerja dewan melewati tiga tahun. "Untuk Bank Jatim sudah tuntas, mungkin di BPR masih ada dua atau tiga anggota dewan yang belum selesai," kata dia.

Untuk itupun, dia sudah melaporkan pada setwan agar semua tanggungan itu menjadi tanggungan pribadi. Ini karena masa pelantikan dewan baru dipastikan berlangsung pada 24 Agustus mendatang. "Pelantikan tetap 24 Agustus dan tidak mungkin dimajukan. Kami menyesuaikan jadwal gubernur yang sangat padat," ujar Moko -sapaan akrab Priyatmoko Oetomo. (ard)

Rabu, 05 Agustus 2009

Berkas Korupsi Janji Dilimpahkan Bulan Agustus

KRC,MALANG -
Pelimpahan berkas tersangka dugaan korupsi anggaran dewan tahun 2004 tinggal selangkah lagi. Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memastikan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang ini dilakukan sebelum masa jabatan dewan 2004-2005 berakhir. Tepatnya, sebelum 18 Agustus nanti. Kepastian itu kemarin disampaikan Kajari Kota Malang Witono.

Menurutnya, pelimpahan akan segera dilakukan. Karena semua proses penyidikan, termasuk tambahan materi tentang asuransi anggota dewan tahun 2004 telah tuntas dilakukan. Sayangnya, Witono masih merahasiakan tahapan proses pemberkasan sebelum benar-benar dilimpahkan ke PN. "Tahap apa sekarang, saya tidak bisa menyebut. Yang jelas tidak sampai masa jabatan dewan berakhir, berkas sudah ada di PN," kata dia.

Berdasarkan keterangan sumber di kejari, sebenarnya pelimpahan berkas dugaan korupsi DPRD dengan tersangka Agus Sukamto dan Ahmad Zainuri itu akan diserahkan pada PN sebelum peringatan Hari Adhiyaksa pada 22 Juli lalu sekaligus sebagai kado kejaksaan. Namun, karena beberapa pertimbangan, maka pelimpahan berkas ditunda. "Sudah tuntas semua. Tinggal mbendel saja," kata sumber ini.

Penundaan pelimpahan berkas korupsi DPRD ini telah terjadi berulang kali. April lalu setelah pemilihan legislatif usai, rencananya berkas akan dilimpahkan. Lalu, ada jadwal sebelum pilpres berlangsung. Tapi gagal karena ada materi susulan, yakni seputar asuransi dewan tahun 2004 yang dinilai menyalahi aturan.

Dalam perjalanan, penyidik kasus ini mengatakan bahwa pelimpahan bisa dilakukan tanpa harus menunggu pembahasan materi asuransi. Namun, lagi-lagi gagal dan baru kemarin Witono menegaskan bahwa berkas bakal dilimpahkan sebelum masa jabatan DPRD periode 2004-2009 berakhir.

Seperti diketahui, kasus korupsi anggaran dewan tahun 2004 yang merugikan negara Rp 5,002 miliar ini sebenarnya diangkat dalam penyidikan tahun 2005 lalu. Namun, terhenti di tengah jalan tanpa alasan jelas. Lalu, pada Agustus 2008 penyidikan kasus tersebut dilanjutkan lagi. Artinya, sudah satu tahun kejari melakukan penyidikan lanjutan.

Dari hasil penyidikan terhadap Agus dinyatakan bahwa sebagai ketua panggar (panitia anggaran) dia telah mengesampingkan Tap DPRD 31/2002 pasal 53 tentang tugas panggar. Kesalahannya, panggar tidak menjalankan tugas memberi saran dan pendapat pada eksekutif. Sehingga banyak sekali anggaran dewan yang menyimpang dari aturan. (den)

Selasa, 21 Juli 2009

Pemborong Belum Dibayar Pembangunan los PKL Velloudrome Ribut




KRC,MALANG -
Ganjalan dana yang menghambat penyerahan los PKL buku Vellodrome hingga kemarin belum menemukan titik terang. Bahkan, pemborong mengajukan satu syarat pada Dinas Pasar Pemkot Malang jika los-los itu ingin diserahkan kepada pedagang. Syarat tersebut adalah jaminan tertulis dari pemkot tentang tanggungan PKL yang belum tuntas.

Agung Mustofa, pemborong los PKL mengatakan, pengajuan syarat tersebut karena pihaknya tidak ingin rugi. Apalagi, dari 71 pedagang, baru sekitar 16 orang yang melunasi biaya pembangunan senilai Rp 7,5 juta per orang.

Sedangkan 55 pedagang lainnya rata-rata baru membayar sebagian, bahkan ada yang sama sekali belum membayar. "Kalau sampai besok (hari ini) dinas pasar tidak bisa memberikan jaminan tertulis, maka saya belum bisa menyerahkan los itu," kata Agung, kemarin.

Seperti diberitakan, Kamis (16/7) lalu puluhan PKL buku Vellodrome ngluruk dinas pasar. Mereka menagih janji soal pedagang yang akan diberi kemudahan akses mengajukan kredit pada bank yang ditunjuk pemkot. Karena, hingga pekan lalu pengajuan kredit ke BPR Tugu Artha tak kunjung mendapat kepastian.

Padahal, PKL sangat membutuhkan los untuk berjualan. Menyikapi persoalan itu, dinas pasar menempuh jalan lobi pada pemborong agar los diserahkan kepada PKL. Namun, tampaknya lobi itu pun belum berhasil. "Saya memang sempat diskusi dengan kasi retribusi. Tapi saya tidak mau asal mengambil keputusan," ucap Agung.

Apalagi, lanjutnya, proses pembangunan los permanen tersebut menghabiskan dana lebih dari Rp 500 juta. "Sebanyak 71 los sudah selesai semua. Tapi saya tetap belum bisa menyerahkan pada pedagang kalau tidak ada jaminan. Saya tunggu sampai besok (hari ini)," tegasnya.

Agung beralasan, jika nekat menyerahkan los itu, maka dirinya yang dirugikan. Pasalnya, sebagian besar pedagang belum membayar. Agung khawatir terjadi masalah di belakang hari. "Bukannya saya tidak percaya dengan pedagang. Yang jelas saya tetap butuh jaminan tertulis dari dinas pasar siapa yang akan menanggung kekurangan pembangunan," bebernya.

Terpisah, Koordinator PKL Buku Vellodrome Hudiana Utama mengatakan bahwa PKL akan tetap menagih janji pemkot. Apalagi jadwalnya los permanen yang dibangun oleh pemborong itu diserahkan akhir Juni lalu. "Kami akan kembali ke dinas pasar untuk menanyakan nasib PKL. Karena dulu janjinya kalau mau pindah difasilitasi kredit untuk pembangunan dan modal," kata Hudiana.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Pungutan Dinas Pasar Pemkot Malang Slamet Riyadi mengaku belum bisa memutuskan permintaan pemborong. Karena otoritas kebijakan ada di tangan kepala dinas. Yang jelas, dinas pasar tidak tinggal diam dengan kondisi PKL. "Kami akan mencari jalan terbaik agar PKL buku segera bisa beroperasi," kata Slamet. (ded)