Pemborong Belum Dibayar Pembangunan los PKL Velloudrome Ribut

KRC,MALANG -
Ganjalan dana yang menghambat penyerahan los PKL buku Vellodrome hingga kemarin belum menemukan titik terang. Bahkan, pemborong mengajukan satu syarat pada Dinas Pasar Pemkot Malang jika los-los itu ingin diserahkan kepada pedagang. Syarat tersebut adalah jaminan tertulis dari pemkot tentang tanggungan PKL yang belum tuntas.

Agung Mustofa, pemborong los PKL mengatakan, pengajuan syarat tersebut karena pihaknya tidak ingin rugi. Apalagi, dari 71 pedagang, baru sekitar 16 orang yang melunasi biaya pembangunan senilai Rp 7,5 juta per orang.

Sedangkan 55 pedagang lainnya rata-rata baru membayar sebagian, bahkan ada yang sama sekali belum membayar. "Kalau sampai besok (hari ini) dinas pasar tidak bisa memberikan jaminan tertulis, maka saya belum bisa menyerahkan los itu," kata Agung, kemarin.

Seperti diberitakan, Kamis (16/7) lalu puluhan PKL buku Vellodrome ngluruk dinas pasar. Mereka menagih janji soal pedagang yang akan diberi kemudahan akses mengajukan kredit pada bank yang ditunjuk pemkot. Karena, hingga pekan lalu pengajuan kredit ke BPR Tugu Artha tak kunjung mendapat kepastian.

Padahal, PKL sangat membutuhkan los untuk berjualan. Menyikapi persoalan itu, dinas pasar menempuh jalan lobi pada pemborong agar los diserahkan kepada PKL. Namun, tampaknya lobi itu pun belum berhasil. "Saya memang sempat diskusi dengan kasi retribusi. Tapi saya tidak mau asal mengambil keputusan," ucap Agung.

Apalagi, lanjutnya, proses pembangunan los permanen tersebut menghabiskan dana lebih dari Rp 500 juta. "Sebanyak 71 los sudah selesai semua. Tapi saya tetap belum bisa menyerahkan pada pedagang kalau tidak ada jaminan. Saya tunggu sampai besok (hari ini)," tegasnya.

Agung beralasan, jika nekat menyerahkan los itu, maka dirinya yang dirugikan. Pasalnya, sebagian besar pedagang belum membayar. Agung khawatir terjadi masalah di belakang hari. "Bukannya saya tidak percaya dengan pedagang. Yang jelas saya tetap butuh jaminan tertulis dari dinas pasar siapa yang akan menanggung kekurangan pembangunan," bebernya.

Terpisah, Koordinator PKL Buku Vellodrome Hudiana Utama mengatakan bahwa PKL akan tetap menagih janji pemkot. Apalagi jadwalnya los permanen yang dibangun oleh pemborong itu diserahkan akhir Juni lalu. "Kami akan kembali ke dinas pasar untuk menanyakan nasib PKL. Karena dulu janjinya kalau mau pindah difasilitasi kredit untuk pembangunan dan modal," kata Hudiana.

Sementara itu, Kabid Pendataan dan Pungutan Dinas Pasar Pemkot Malang Slamet Riyadi mengaku belum bisa memutuskan permintaan pemborong. Karena otoritas kebijakan ada di tangan kepala dinas. Yang jelas, dinas pasar tidak tinggal diam dengan kondisi PKL. "Kami akan mencari jalan terbaik agar PKL buku segera bisa beroperasi," kata Slamet. (ded)

BPK Temukan 22 Item Pelanggaran di PDAM

KRC, Malang
Adanya 22 item yang dianggap melanggar oleh BPK akhirnya diakui manajemen PDAM Kabupaten Malang. Bahkan, dari 22 item tersebut, masih dua item yang belum terselesaikan.

Direktur PDAM Kabupaten Maang M. Hasan mengatakan bahwa sejak rekomendasi BPK turun, dia sudah berupaya menyelesaikan. Menurutnya, dari 22 item yang mendapat rekomendasi BPK, tinggal dua item lagi yang masih dalam proses penyelesaian. "Pada tahun ini dua item tersebut kami targetkan selesai. Karena memang sudah rekomendasi dari BPK," katanya.

Dua item tersebut salah satunya masalah gaji pegawai PDAM. Pasalnya, realisasi biaya gaji masih diambilkan dari biaya operasional sebesar 52 persen. "Seharusnya memang 40 persen sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah. Namun kalau dihitung sebenarnya nilainya sangat kecil bagi para karyawan," aku Hasan saat ditemui kemarin.

Karena terbentur peraturan tersebut, selama tiga tahun ini pihaknya tidak bisa menaikkan gaji pegawai. Mengingat biaya operasional PDAM kabupaten juga sangat cukup minim. "Kami juga tidak bisa langsung menurunkan anggaran gaji menjadi 40 persen dari biaya operasional," kilahnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengajukan permohonan perubahan pada Permendagri No 2 tahun 2007. Permohonan tersebut akan diajukan ke DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jatim untuk diusulkan ke DPP Perpamsi. "Isi usulan itu adalah biaya gaji yang semula 52 persen dari biaya operasional bisa diambilkan dari pendapatan asli PDAM sebesar 40 persen," tambahnya.

Sedangkan item satunya masalah kelebihan setoran yang masuk ke PAD Pemkab Malang. Dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Malang Sujud Pribadi. Intinya, kelebihan setoran tersebut akan dikembalikan sesuai dengan aturan berlaku.

Dan, dia berharap kelebihan setoran tersebut bisa dikembalikan dalam bentuk bangunan kantor untuk PDAM. Mengingat hingga saat ini PDAM masih menempati bangunan lama di Desa Kebonagung, Pakisaji. "Kalau bisa dikembalikan dalam bentuk bangunan," pinta Hasan.

Sedangkan SK Direksi PDAM Kabupaten Malang No.841/10/429.402/2007 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Direksi PDAM yang dianggap tidak sesuai ketentuan, menurut dia, sudah dicabut enam bulan lalu. Sejak saat itu SK tidak berlaku dan uang yang diberikan juga sudah diberhentikan. (jes)

Ketat Persaingan PSB Online

KRC,MALANG -

Persaingan PSB Online SMAN tahun ini benar-benar tak terduga. Ada pergeseran tren persaingan yang terjadi. Jika tahun-tahun sebelumnya SMA kompleks Tugu (SMAN 1, 3, dan 4) selalu menjadi kantong-kantong penyerapan siswa dengan NUN (nilai ujian nasional) tinggi, tidak untuk tahun ini. Bahkan, siswa dengan NUN tinggi berpotensi tergeser ke sekolah-sekolah di bawah grade SMA Tugu.

Kondisi itu terjadi karena pagu di sekolah kompleks Tugu banyak terserap oleh siswa baru dari jalur mandiri atau kelas RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional). Di SMAN I misalnya. Separuh lebih dari total pagu yang mencapai 284 telah terisi dari jalur RSBI.

Di salah satu SMAN yang difavoritkan ini tinggal menyisakan 109 pagu online karena ada tambahan satu kelas jalur mandiri. Begitu juga di SMAN 3 yang telah terisi 102 siswa baru jalur mandiri dari total pagu 204, sedang di SMAN 4 terisi 120 dari mandiri. Sisanya, 120 diambilkan dari online.

Fakta itu sebenarnya tidak menjadi masalah serius jika input dari jalur mandiri sama dengan standar input jalur online. Tapi persoalannya, input dari jalur mandiri tidak sebagus jalur online. Karena faktanya, NUN (nilai ujian nasional) 33-35 banyak terjaring lewat mandiri. Sedang NUN tertinggi jalur mandiri di SMA kompleks Tugu adalah 37.

Padahal, berdasarkan rekap sistem online kemarin, per pukul 13.22 WIB, di SMAN I rata-rata NUN yang masuk adalah 9,37 atau NUN 37,48 dengan rata-rata terendah 9,163 dan rata-rata tertinggi 9,35. Sedang di SMAN 3 rata-rata NUN yang lolos 9,47 atau NUN 37,88 dan SMAN 4 rata-rata 9,09 atau NUN 36,36.

Melihat data-data itu, bisa dipastikan siswa dengan NUN tinggi tidak akan tertampung semua di SMAN Tugu. Bahkan dipastikan ada sekitar 262 calon suswa baru dengan NUN tinggi terlempar dari persaingan di SMA Tugu. Itu karena jumlah NUN dengan jumlah 36,51-40,00 dimiliki 593 siswa lulusan SMP sederajat.

Padahal, pagu yang tersisa di SMA kompleks Tugu pasca pendaftaran jalur online tinggal 331 kursi. ''Dampaknya akan terlihat saat output nanti. Kami khawatir kualitas SMA Tugu akan terus merosot jika seperti ini," ujar salah satu guru SMAN I yang wanti-wanti tidak dikorankan namanya.

Apalagi, tahun ini SMAN 1 membuka lima kelas dari jalur mandiri. Artinya, hanya akan tersisa tiga kelas reguler dengan input NUN tinggi. ''Ini hanya tiga kelas dan masuk kategori kurus, karena lebih gemuk jalur mandirinya," tambahnya.

Di lain hal, kondisi itu akan mempersulit guru karena menangani siswa dengan input standar tengah. Sebaliknya, sekolah-sekolah negeri lain di bawah standar Tugu akan merasakan panen input NUN tinggi. ''Saya prediksi, lima tahun ke depan kualitas sekolah Tugu jauh di bawah SMAN lain. Ini harus dipikirkan serius," tandas guru yang juga mengajar di program RSBI itu.

Jalur Mandiri Diumumkan

Sementara, hasil penerimaan siswa baru (PSB) mandiri di SMAN RSBI kemarin sudah diumumkan. Tidak semua sekolah mampu memenuhi pagu PSB mandiri. Seperti di SMAN 8, dari pagu 160 yang mendaftar hanya berkisar 140, sedang yang diumumkan diterima kemarin hanya 115.

Kepala SMAN 8 Setyo Rahardjo mengatakan, untuk pagu yang tidak terpenuhi melalui PSB mandiri akan dipenuhi dari jalur PSB Online. Sedangkan yang sudah diterima, mulai kemarin hingga hari ini harus melakukan daftar ulang. Jika tidak daftar ulang, maka mereka bisa dianggap mengundurkan diri.

Ditanya soal kemungkinan memberikan keringanan bagi siswa yang kurang mampu, Setyo mengatakan, dalam aturan ada jatah 10 persen siswa yang tidak mampu akan mendapat keringanan. Angka sepuluh persen itu bisa berasal dari jalur PSB mandiri atau PSB Online. "Kalau memang kondisinya tidak mampu, ya tentu akan ada kebijakan khusus," terang dia.

Di SMAN 1, jumlah kelas pendaftar dari jalur PSB mandiri ditambah satu kelas. Jika sebelumnya hanya 144 dalam pengumuman kemarin bertambah menjadi 176. "Ini untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tinggi untuk masuk SMAN 1," ujar Sulthon, kepala SMAN 1 Kota Malang kemarin.

Apa tidak menyalahi aturan? Menurut dia, penambahan pagu itu telah disetujui diknas. Di samping itu, SMAN 1 juga siap untuk menyelenggarakan RSBI dengan tambahan satu kelas lagi, karena semuanya sudah siap. Baik guru maupun ruangan kelas.

Menurut dia, di SMAN 1, semua siswa yang diterima baik melalui jalur PSB mandiri atau PSB Online, akan otomatis menjadi siswa RSBI. Mereka akan mendapat perlakukan dan fasilitas yang sama saat belajar.

Sementara, mereka juga tidak bisa mendaftar lewat jalur online, karena data siswa yang lolos PSB mandiri telah di-blacklist, dan tidak bisa mendaftar di PSB Online. Sehingga, jika yang telah diterima PSB mandiri itu tidak daftar ulang peluangmereka untuk sekolah di SMAN RSBI atau SMAN di Kota Malang akan hilang. (dd)