Dianggap Peninggalan Sejarah Dibongkar Terkena Protes

LAWANG - Renovasi pendapa yang terdapat di kantor Kecamatan Lawang menuai kecaman dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Para wakil rakyat tersebut menilai, pendapa tersebut merupakan peninggalan bersejarah. Sebab, pendapa itu dibangun pada masa kolonial Belanda.

"Eman, pendapa Lawang itu bangunan bersejarah. Kenapa harus dibongkar total," kata Achmad Andi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut, pendapa lama merupakan aset bersejarah yang seharusnya dipertahankan. Bangunan pendopo lama disangga kayu jati untuh yang memiliki panjang 8 meter.

Andi menyadari, pendapa lama membutuhkan renovasi. Namun, urai dia, tidak seharusnya membongkar seluruh konstruksi bangunan lama. Dan seharusnya renovasi juga tak perlu meninggalkan bentuk awal pendapa lama. "Seharusnya dijadikan cagar budaya," tambahnya.Dia merasa prihatin dengan pola renovasi yang dilakukan pemkab. Andi khawatir, satu-persatu bangunan bersejarah milik pemkab lainnya akan bernasib sama. Hilang tanpa bekas.

Dari pantauan Radar, semua konstruksi kayu diganti dengan beton. Pembangunan pendapa itu sendiri saat ini sudah 80 persen penggarapannya.

Bangunan berukuran 14 meter X 14 meter tersebut dibangun menggunakan anggaran APBD 2009. Besarnya anggaran yang disiapkan sekitar Rp 272 juta. Dikerjakan oleh CV Frimas selama 75 hari kalender.

Protes juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko. Dia menilai, pendapa yang dibangun pada era Belanda itu terkait dengan berdirinya Kecamatan Lawang. Seharusnya, papar Sekretaris DPD PDIP Kabupaten Malang tersebut, pada awal perencanaan pembangunan terlebih dahulu ada kajian. Jangan serta merta membongkar bangunan lama dan menggantinya dengan yang baru. "Seharusnya bangunan bersejarah diselamatkan," tandas Hari.

Guna menghindari kejadian serupa, Hari akan meminta agar pemkab menginventarisir bangunan sejarah milik pemkab.

Sementara itu, kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Malang Romdhoni menjelaskan, renovasi pendapa Lawang sudah sesuai dengan permintaan pihak kecamatan. Permintaan itu dilakukan karena kondisi pendapa kecamatan sudah tidak layak dipergunakan kembali. Selain gentingnya bocor, konstruksi bangunannya juga sudah mulai bergeser.

Karena dianggap sudah membahayakan, akhirnya diputuskan untuk merenovasi total. Kendati demikian, dia berjanji aspek sejarah tak akan ditinggalkan. Menurutnya, pilar kayu jati tetap akan di pergunakan. Bentuknya pun juga tidak bergeser dengan bangunan lama. "Nilai artistik pendapa tetap akan kami pertahankan. Sekarang sudah 80 persen selesai," kata Romdhoni.

Dia juga mengatakan, sebenarnya pendapa Kecamatan Lawang sudah sering direnovasi. (ag)

Pemkab Gugat BPN Kota Malang

KRC, Malang
Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan pemkab diajukan karena BPN menerbitkan sebuah sertifikat di atas tanah yang dulunya dikuasai pemkab.

Tanah yang disengketakan itu luasnya 980 meter persegi. Lokasinya di Jalan Muhammad Yamin Gang 5, Kota Malang. Mulai tahun 1980-2000, lahan yang letaknya persis di belakang SMAN 2 Kota Malang itu digunakan untuk gudang dinas bina marga.

Nilai tanah itu kini ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Angka tersebut dihitung dari luas tanah kali NJOP (nilai jual objek pajak) yang ada di kawasan tersebut. Berdasarkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang)yang diterima , NJOP di lokasi itu berkisar Rp 900 ribu - Rp 1,2 juta per meter persegi.

Plh Kabag Hukum Pemkab Malang Subur Hutagalung kemarin menerangkan, isi gugatan yang dilayangkan pemkab adalah minta hakim memerintahkan BPN mencabut sertifikat hak milik yang terbit atas tanah tersebut. "Kami sudah sidang dua kali. Masih pembuktian-pembuktian," ungkap Subur.

Pemkab cukup kaget karena SHM (sertifikat hak milik) yang terbit di tanah itu atas nama Hariyanto. Sosok Hariyanto adalah pensiunan pegawai dinas bina marga pemkab yang ditempatkan di gudang tersebut mulai 1983 silam. Hariyanto rupanya diam-diam mengajukan hak atas tanah ke BPN. Tanpa kesulitan, BPN pun menyetujui pengajuan Hariyanto dan menerbitkan SHM bernomor 12.06.04.05.1.00740 pada 2008.

"Dia itu adalah pegawai bina marga yang dahulu ditempatkan untuk menjaga gudang. Lha kok diam-diam tanah itu bersertifikat atas nama dia," sesal Subur.

Menurut pegawai eselon IV di Kabupaten Malang tersebut, pada 1983 pemkab memberikan surat perintah kepada Hariyanto untuk menempati sekaligus menjaga gudang yang ada. Surat perintah itu terbit karena pemkab sebelumnya sudah membangun gudang untuk kepentingan dinas bina marga.

Sebelum ada Hariyanto, kata Subur, pemkab sudah menugaskan seorang pegawainya bernama Marzuki untuk menempati lahan gudang tersebut. Lalu ditambah lagi seorang petugas PMK bernama Sukri dan pegawai pemkab lainnya bernama Niko. "Kok tahu-tahu ada sertifikat atas nama Hariyanto. Kami jelas tidak terima," ucap dia.

Apa bukti kepemilikan pemkab atas tanah tersebut?Subur mengaku ada. Namun dia menolak membebebrkan bukti kepemilikan tanah pemkab selain di pengadilan. "Bangunan gudangnya masih ada," tandasnya.

Kepala Kantor BPN Kota Malang Sjahruddin Latif yang dikonfirmasi melalui ponselnya, kemarin, mengaku lupa masalah yang terjadi antara pemkab dengan Hariyanto. Sebab gugatan-gugatan dan masalah tentang pertanahan cukup banyak.

Soal indikasi ada orang dalam yang ikut bermain, Latif mengatakan itu harus dicek terlebih dahulu. Sebab tidak semudah itu menuduh. Indikasi adanya orang dalam bisa dilihat dalam proses pengukuran tanah. Pada pengukuran tanah tidak ada konfirmasi dari BPN kepada Pemkab Malang selaku pengguna tanah. "Saya lupa. Nanti kita cek. Saya masih ada acara di Regent (Hotel Regent)," elak Latif. (kt)

Innalilahi Wainailahi Rojiun Gus Mad Wafat

KRC,MALANG –
Kota Malang kemarin kehilangan seorang Ulama' besar. Dia adalah KH Ahmad Suyuti Dahlan, pengasuh Ponpes Nurul Ulum, Yayasan Pendidikan Ar Rohmah, Sukun. Kiai yang akrab disapa Gus Mad tersebut meninggal dunia pada Selasa pagi pukul 09.15 di RSSA Malang karena serangan jantung.

Ribuan pelayat mengantarkan jenazah putra pasangan KH Ahmad Dahlan dan Siti Rohayah ke peristirahatan terakhir di kompleks pesantren. Jenazah Gus Mad dimakamkan tepat di sebelah makam Nyai Rohmah Nur, pendiri Ponpes Nurul Ulum.

Kiai yang getol menangani pengguna narkoba dan kalangan preman lewat istighatsah Pondok Bambu itu meninggal di usia 72 tahun. Dia meninggalkan seorang istri, yakni Nyai Kholifatus Zahro, tujuh anak (Ali Mustofa Asady, Lailatul Maftukhah, Musyafi'ah, Ahmad Musyafak Asady, Mufidah, Tis'atul Mukaromah, dan Ahmad Syaifuddin Asady). Juga, 35 orang cucu.

Sayangnya, dalam kesempatan terakhir di dunia tersebut Gus Mad tidak didampingi sang istri karena sedang menunaikan ibadah haji. Juga dua anaknya yang mendampingi sang ibu di tanah suci Makkah. Mereka adalah Ahmad Musyafak dan Syaifuddin.

Ali Mufti, santri yang selalu mendampingi Gus Mad, membeberkan, wafatnya Gus Mad sungguh di luar dugaan. Karena pada Senin lalu aktivitas kiai yang lahir di kawasan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen tahun 1937 itu masih padat. Siang harinya bahkan masih memimpin jamaah pengajian di Masjid Rohmatul Ummah, Klojen. Sedang sore hari sempat mengunjungi salah satu putrinya, yakni Tis'atul di kawasan Krebet. Meski dalam kunjungan itu Gus Mad tidak sempat turun dari mobil karena hanya menyerahkan ikan segar. ''Sampai hampir maghrib baru pulang ke pondok," beber Ali.

Sekitar pukul 22.30 ia dikabari kalau Gus Mad drop. ''Saya langsung balik dan membawanya ke rumah sakit," ungkap dia. Sayang, setelah mendapat perawatan sekitar 10 jam, Gus Mad menghembuskan nafas terakhir. ''Yai mengidap penyakit jantung sejak lima tahun lalu. Juga diabet dan asam urat," tambah Ali. (nic)

85% Slintutan Keterbukaan Penggunaan Uang Sekolah

KRC, MALANG –
Era keterbukaan dalam pengelolaan sekolah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan ada sekitar 85 persen pengelola sekolah di Kota Malang masih belum transparan secara keuangan. Sehingga kerap menimbulkan keresahan di kalangan wali siswa.

Banyaknya sekolah yang belum transparan itu terungkap dalam workshop Sistem Pengelolaan yang Akuntabel di Hotel Gajahmada Graha, pagi kemarin. Drs Ahmad Rofi MA, komite sekolah SMP Maarif 2, mengungkapkan, dari 24 SMPN atau sederajat di Kota Malang, baru ada 8 sekolah yang dinilai sudah terbuka dari sisi keuangan.

Sedang untuk SMP swasta dan sederajat dari 84 sekolah yang ada, hanya 9 sekolah yang masuk kategori transparan. Jadi lebih dari 80 persen sekolah dianggap masih belum terbuka. "Itu artinya selama ini kerjasama sekolah, komite sekolah, atau orang tua masih sangat kurang," kata Rofi kemarin.

Menurut dia, kurang adanya transparansi ini karena sejak pembuatan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah) belum melibatkan semua pihak yang ada di unsur sekolah. Sehingga orang tua siswa atau komite sekolah juga tidak tahu darimana, untuk apa saja dana yang selama ini masuk dan keluar. "Saya kira memang semua harus dilibatkan saat menyusun RAPBS, termasuk pelaporannya," tandas dia.

Workshop yang diselenggarakan oleh Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) ini memang berangkat dari penelusuran tim Pattiro yang banyak menemukan sekolah belum transparan. Pihak sekolah terkadang "ketakutan" ketika didatangi komite sekolah yang ingin menanyakan keluar masuknya dana. Padahal mestinya sekolah bisa terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. "Terkadang memang sekolah kesulitan menyusun maupun membuat laporan keuangan. Karena itu kami juga ingin membuat pelatihan bagaimana membuat sistem pengelolaan keuangan sekolah yang benar," kata M. Sahal Luthfi, bidang advokasi Pattiro.

Ia menambahkan, belum semua kepala sekolah maupun bendahara tahu bagaimana cara merancang, menyusun, dan melaporkan keuangan yang benar. Kondisi akan sangat berbahaya jika sampai terjadi kesalahan dalam membuat laporan. Dampaknya bisa akan masuk ke ranah hukum. "Maka sistem pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel dan transparan ini harus bisa dijalankan semua sekolah," papar alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ini. (ic)


Gara-gara lilin tak dimatikan, rumah di Perumahan Permata Jingga Blok Sawo Jingga 33 kemarin malam terbakar. Isi rumah ludes. Si jago merah juga melalap habis atap rumah yang ditempati dua mahasiswa asal Kalimantan, M. Riza Ramadan dan Alvin, tersebut.

Wiharjono -salah satu saksi mata- mengatakan, secara pasti dia tidak mengetahui titik api di rumah kakak beradik itu. Tiba-tiba saja dia melihat rumah yang jaraknya hanya beberapa meter dari kediamannya tersebut terbakar. "Saya kaget sekali karena asap tebal diikuti nyala api tiba-tiba tampak di atas rumah itu," ungkapnya.

Tak hanya Wiharjono yang kaget. Para tetangga lainnya juga langsung berdatangan. Sayang, para warga tak bisa banyak membantu memadamkan api dan menyelamatkan isi rumah karena kondisi rumah terkunci rapat. Saat itu dua penghuni rumah sedang keluar. Hingga kemarin, dua kakak beradik itu masih schok sehingga tidak bisa dimintai keterangan. "Tahu-tahu rumah itu terbakar. Kejadiannya sekitar pukul 22.00," tambah Wahyu, warga lain.

Api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00, setelah dua dari enam mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, total kerugian akibat kebakaran belum bisa ditaksir. Yang jelas, banyak barang berharga di dalam rumah yang hangus. Untungnya, satu mobil Honda Jazz nopol N 174 ZZ bisa diselamatkan.

Beberapa anggota Polsekta Lowokwaru di lokasi kejadian membeberkan bahwa kemungkinan besar kebakaran tersebut dipicu nyala api lilin. Sebab, sejak pukul 19.00, listrik di kawasan perumahan tersebut padam. Listrik sempat hidup, tapi sebentar lalu mati lagi. Diduga, karena lampu mati, penghuni menyalakan lilin.

Pada pukul 19.30, Alvin keluar rumah. Namun, lilin telah dimatikan. Lalu, sang kakak, Riza, pulang dan kembali menyalakan lilin. "Pukul 21.00, Riza keluar rumah. Lilin tidak mematikan. Saat itu lilin diletakkan di atas meja dekat kasur," ungkap anggota Polsekta Lowokwaru yang tidak mau namanya dikorankan. (ik)

Honor KPU Kabupaten 15 miliar

KRC, Malang –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dan Pemkab Malang menjamin honor panitia pemilihan bupati (pilbup) tak dipotong. Kedua lembaga pemerintah tersebut memberikan garansi akan memberikan honor panitia pilbup minimal sama dengan pemilihan presiden 2009. Jaminan itu sekaligus mencegah ancaman boikot yang dilakukan panitia pilbup.

Panitia pilbup terdiri dari KPU, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Hitungan kasarnya, honor untuk mereka Rp 16 miliar.

Jumlah petugas PPK 165 orang (5 panitia x 33 kecamatan). Itu belum ditambah dengan 4 petugas sekretariat di masing-masing PPK. Petugas PPS 1.170 orang (3 orang x 390 desa), masing-masing PPS ditambah 3 orang sekretariat. Petugas KPPS 36.783 orang (4.087 TPS x 9 orang), dan petugas PPDP 4.087 orang.

"Yang jelas kedua pihak menjamin masalah honor tak diutak-atik lagi. Sama dengan pilpres," tegas Abdul Holik, Ketua KPU Kabupaten Malang usai rapat kerja antara KPU dengan Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik di pendapa, Selasa (17/11) lalu.

Ancaman mogok sempat dilontarkan KPU kabupaten beberapa hari sebelumnya. KPU berencana mogok setelah usulan dananya pada APBD 2010 tak disetujui. KPU kabupaten mengusulkan Rp 28,9 miliar, namun pemkab hanya menyediakan Rp 15,7 miliar. Dikhawatirkan dengan dana yang minim, berdampak signifikan pada menurunnya honor panitia.

Apabila honor panitia pilbup lebih kecil daripada honor saat pilpres, bukan tidak mungkin panitia akan bekerja asal-asalan dan memboikot pilbup.

Selain jaminan honor tidak diutak-atik, Holik memaparkan, rapat kerja juga menghasilkan tiga kesepakatan lain. Pertama, pilbup harus terlaksana sesuai jadwal. Kedua, KPU dan pemkab sepakat masa tahapan 6 bulan. Ketiga, kedua pihak kembali menghitung ulang anggaran pilbup untuk menghasilkan angka yang benar-benar realistis. "Akan ada rapat lagi untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini (Selasa). Kita berhitung bersama," ucap pria asal Pagak tersebut.

Apabila tahapan disepakati enam bulan, maka pelaksanaan pilbup putaran pertama diperkirakan awal Agustus 2010. Dan apabila ada pilbup putaran dua, maka digelar akhir September 2010.

Umar Khayyan, anggota KPU divisi perencanaan anggaran menambahkan, bila pilbup digelar awal Agustus, maka skema masa tugas panitia menggunakan 6-5-5. Yakni enam bulan masa tugas KPU, lima bulan masa tugas PPK, dan lima bulan masa tugas PPS. "Secara otomatis akan membuat alokasi anggaran susut," sambung Umar.

Penghitungan ulang anggaran pilbup versi KPU, lanjut Holik, sengaja diproyeksikan untuk dua putaran. Langkah itu sebagai antisipasi apabila pilbup benar-benar digelar dua putaran. "Kita tidak akan tahu satu atau dua putaran. Sehingga lebih baik berjaga-jaga dua putaran," kata Holik. (ik)

Pedagang Pasar Blimbing Protes

KRC,MALANG –
Puluhan pedagang Pasar Blimbing Rabu (18/11) meluruk Kantor Pasar Blimbing di Pasar Blimbing kemarin. Mereka menuntut Kepala Pasar untuk mencabut portal yang menghalangi jalan bagi motor atau becak milik pedagang yang sering digunakan sebagai alat bongkar muat dagangan. Aksi pedagang pun berakhir damai dan tertib setelah ditemukan keputusan bersama dalam pertemuan dengan Kepala Pasar Blimbing.
Zubair seorang pedagang setempat mengatakan sangat terganggu dengan adanya portal penutup jalan di pintu masuk bagian depan dan belakang areal pasar. Portal berupa tongkat besi setinggi sekitar 1 meter yang dipasang berjajar lebih dari tiga pancang itu kontan menghalangi jalan masuk bagi motor-motor milik pedagang.
”Karena portal itu kami jadi harus melakukan bongkar muat dengan jarak yang cukup jauh. Selain capek juga tidak efektif,” kata pedagang yang baru saja memiliki bedak atas nama sendiri di pasar itu.
Seorang wanita berambut ikal yang mengaku menjual bahan sembako di dalam pasar juga menyampaikan kekesalannya. Menurutnya pihak pasar memasang portal tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. ”Silahkan jika ingin memasang portal, tetapi lebih baik diberi kelonggaran bagi pedagang yang ingin melakukan bongkar muat untuk membawa motornya masuk. Itu saja, selain itu saya setuju sekali ditutup. Sangat capek jika harus membawa beras puluhan kilo dengan jarak puluhan meter lebih dari sekali setiap hari,” ujarnya kesal.
Atas kebijakan yang dikatakan belum pernah disosialisasikan tersebut para pedagang lantas menemui Kepala Pasar Blimbing Subaedi. Lebih dari 1 jam pertemuan akhirnya diakhiri dengan kata sepakat dengan beberapa keputusan bersama.
”Portal akan ditutup pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Jika ada pelanggaran aturan saya langsung akan menegur penanggung jawab yang tadi sudah disepakati bersama,” ujar Subaedi seusai pertemuan. Aturan tersebut menurut Subaedi sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang pelarangan kendaraan roda dua dan selebihnya masuk dalam areal pasar. Hal tersebut selain menyebabkan jalan pasar menjadi semakin sempit, karena motor banyak yang diparkir di dalam, pasar pun akan tampak lebih kotor.
Tentang sosialisasi pada pedagang, Subaedi membantah bahwa dirinya belum melakukan sosialisasi pada pedagang. Menurutnya, sebelumnya telah ada undangan rapat untuk membahas rencana pemasangan portal. Namun karena banyak pedagang yang tidak memenuhi undangan, pihak pasar pun segera memasang portal tanpa menunggu persetujuan dari pedagang.
”Sudah saya sosialisasikan sebelumnya. Bahkan ada spanduknya di depan sana. Karena pedagang yang tidak mau datang jadi portal pun langsung kami pasang,” tandasnya.
Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar tradisional dengan jumlah pedagang yang cukup banyak, sekitar 2.000 pedagang baik pedagang pasar pagi maupun pedagang biasa. Pedagang pasar pagi adalah pedagang yang menyediakan barang dagangan berupa sayur, buah, sembako dan juga daging-dagingan.(ic)

Aspindo Pertanyakan Layanan PLN Buruk

KRC, Malang
Kalangan industri di Malang Raya mengeluhkan pemadaman listrik yang kembali kacau. Listrik tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Kondisi ini terjadi selama satu minggu terakhir. Padahal, jika mengacu pada SKB (surat keputusan bersama) lima menteri tentang pemadaman bergilir beberapa waktu lalu, seharusnya masalah listrik sudah berangsur normal.

Sekretaris Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Malang Ronny Handoyo mengatakan kondisi satu minggu ini pemadaman listrik makin tidak karu-karuan. Kondisi ini semakin menambah beban usaha. "Ada sebagian perusahaan yang mendapatkan jadwal padam bergilir, lalu listrik padam tiba-tiba tanpa pemberitahuan," jelas Ronny.

Dia mencontohkan, di perusahaan yang dipimpinnya. Tiga hari lalu, tiba-tiba listrik padam tanpa disertai pemberitahuan awal. Ketika itu, pemadaman berlangsung selama empat jam.

Mengacu jadwal pemadaman bergilir dari kesepakatan SKB lima menteri, kata Ronny, sebenarnya sudah relatif membaik. Artinya, masalah listrik mendekati normal beberapa waktu lalu. Karena, ada perusahaan yang sudah tidak mendapatkan jatah padam.

"Perusahaan di Kota Malang yang bergabung Apindo itu lebih dari 100 perusahaan. Setelah kami cek, pengalaman yang menimpa di anggota lain (perusahaan) juga sama (tiba-tiba padam)," tambah Ronny. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan Apindo Kota Malang akan memantau perkembangan soal listrik terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada perubahan, maka Apindo Kota Malang akan merapatkan barisan. Intinya, mempertanyakan konsistensi masalah tersebut kepada PLN.

Bagian personalia PT Karya Niaga Bersama (PR Grendel) Asmuri mengatakan sampai November ini jadwal pemadaman bergilir masih berjalan. Yakni, pada 11 November lalu dan 30 November nanti. Berikutnya, 16 Desember. "Setiap kali padam, lamanya empat sampai lima jam. Kalau tiba-tiba listrik padam tanpa pemberitahuan, jelas kami sangat terganggu," kata Asmuri.

Tak jauh berbeda perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang. Perusahaan yang tergolong penggunaan listrik di atas 245 KVA, masih menjalankan jatah padam bergilir dan mengalami pemadaman mendadak. Terhadap hal ini, melalui DPP Apindo Jatim, sudah melayangkan protes keberatan. Paling tidak, masalah tersebut bisa segera diakhiri dengan mencari solusi yang lebih baik. Hanya saja, sampai kini juga belum ada kejelasan yang menggembirakan.

"Dampaknya besar lho. Di industri plastik dan baja misalnya, kerugiannya besar. Karena industri tersebut butuh pemanasan kontinu," ucap Ketua Apindo Kabupaten Malang Sucipto. Jadi, kalau listrik kemudian padam, maka mesin akan macet dan bukan tidak mungkin akan rusak. Di perusahaan baja, kesiapan menanggung kerugian jauh lebih besar lagi. Dengan listrik padam mendadak, baja bisa beku di dalam mesin.

Sepengetahuan dia, tercatat 10-12 perusahaan yang masih menjalankan jadwal padam bergilir tersebut. Di antaranya, PT Bentoel, PT Karoseri Adiputro, PT Karoseri Morodadi, PT Sidobangun, dan PT Makmur Jaya. "Besarnya kerugian berbeda-beda. Dan, saya tidak memiliki data kerugian dari masing-masing perusahaan tersebut," katanya. (ca/ik)

Berbahu Premanisme Penutupan Wisma Tumapel

KRC, MALANG –
Penutupan Wisma Tumapel dengan seng setinggi tiga meter, mematik reaksi kalangan dewan. Bahkan Komisi A DPRD Kota Malang, berencana akan melihat langsung penghuni Wisma Tumapel. Total sampai kemarin, masih ada 13 KK yang menjadi penghuni wisma.
Sidak dimaksudkan untuk melihat dan mendengar keluhan belasan warga yang hingga saat ini tetap ngotot bertahan. Dewam juga meminta ada itikad baik dari Rektorat Universitas Negeri Malang (UM) untuk kembali melakukan dialog dengan warga.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menyebut, penutupan pagar seng di sekeliling Wisma Tumapel, dianggap sebagai usaha untuk menekan dan memberikan efek negatif bagi para penghuni didalamnya. Sikap seperti itu bahkan dianggap menjurus ke arah premanisme. ‘’Menutup dengan pagar seng, sepertinya adalah usaha memberikan pressure pada penghuni agar cepat pindah. Sebuah institusi pendidikan, rasanya tidak pantas jika melakukan hal-hal yang berbau preman seperti itu,’’ ujar Arief pada wartawan kemarin.
Dalam kajian undnag-undang pasal per pasal, Arief mengakui jika UM memang benar dan berhak untuk segera mengosongkan lahan mereka.
Namun, kata dia, seharusnya ada cara yang lebih manusiawi bagi para penghuni lama agar mengerti dan mau berpindah dari tempat tersebut.
‘’Seharusnya pihak Rektor juga mendengarkan kesulitan mereka. Bagaimanapun mereka juga pernah berjasa bagi UM di masa lalu,’’ imbuhnya lagi.
Sementara di dalam Wisma Tumapel, Iwan, salah seorang penghuni menyebut, pembangunan pagar dan keinginan merenovasi memang sedikit janggal.
Seingat pria yang menempati jatah ayahnya di Wisma nomor 22 itu, terahir renovasi dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Sebelumnya, hampir setiap dua tahun sekali Wisma Tumapel selalu direnovasi. Seperti di cat ulang ataupun diperbaiki atap-atapnya.
‘’Ini tiba-tiba ditutup seng seperti itu. Jika mau direnovasi yang seperti apa bentuknya. Sedangkan renovasi terahir itu dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu,’’ ujar Iwan di kediamannya.
Iwan mengaku belum jelas, bagaimana nasib penghuni yang masih belum pensiun dan tentang hak tempat tinggal mereka. Putra dari dosen UM, Mukadi ST itu mengatakan, ayahnya masih pensiun dalam 4 tahun ke depan.
‘’Saya juga belum mengerti nantinya nasib yang belum pensiun bagaimana. Belum pernah ada informasi dari rektorat tantang Wisma Tumapel. Saya akan tetap tinggal disini hingga ada pemberitahuan lagi atau bahkan ketika Wisma nantinya benar akan dibongkar,’’ imbuhnya.
Dia juga menampik jika dikatakan Wisma Tumapel sudah tidak aman lagi. Bahkan alasan keamanan itulah yang dipakai pembenar untuk pemasangan pagar seng. ’’Buktinya kami masih tetap tinggal disini dan aman-aman saja,’’ katanya.
Keadaan dalam Wisma Tumapel pun mulai terlihat berubah. Sejumlah galian semen terlihat dibeberapa titik terpisah. Kantor satpam pun terlihat semakin lengkap dengan sejumlah perabot yang sering terlihat seperti kantor-kantor dalam sebuah lahan proyek.
Terpisah, Kepala Humas UM, Dr Zulkarnain Nasution MPd menuturkan, alasan utama pemagaran wisma Tumapel ini dilakukan untuk keamanan. Karena wisma yang dulunya berpenghuni 42 orang itu kini hanya dihuni sekitar 11 orang saja.
Sehingga banyak rumah yang kosong. Kondisi itu rupanya dimanfaatkan orang yang berbuat jahat dengan mencuri benda-benda yang berharga yang ditinggal pemiliknya.
‘’Ada beberapa laporan yang masuk mengenai kasus pencurian bahkan perusakan di rumah ini. Karena itu perlu ada pengamanan dengan cara memasang pagar seng itu,’’ tegasnya.
Ditegaskannya, keputusan memagar seng ini juga sudah diberitahukan kepada RT di wilayah itu. Sehingga tidak benar jika pemagaran itu adalah tindakan pengusiran terhadap warga yang masih bertahan.
Apalagi, kata dia, sesuai kebijakan Rektor UM, penghuni rumah dinas sudah sepakat untuk tinggal di sana hingga akhir Desember mendatang. Statusnya adalah pinjam pakai, tanpa ada biaya sewa kecuali kebutuhan pribadi seperti listrik dan juga air.
Ketua Perhumas Malang Raya ini menuturkan, di lokasi Wisma Tumapel ini rencananya memang akan dilakukan alih fungsi lahan. Kalau sebelumnya lokasi ini ditinggali oleh dosen, maka ke depan akan difungsikan untuk tamu-tamu kampus dan juga mahasiswa program kerjasama.
‘’Selama ini mahasiswa program kerjasama UM harus menyewa hotel selama program kerjasama berlangsung. Dengan fasilitas akomodasi yang baru nantinya diharapkan mereka tidak kesulitan lagi soal penginapan,’’ kata dia.
Fasilitas ini diharapkan juga bisa menjadi income bagi kampus yang akan menyongsong status Badan Hukum Pendidikan (BHP) ini. Sayangnya pria yang mengawali karir dari seorang Satpam ini tak bisa memberi keterangan apakah rencana alih fungsi lahan ini juga akan diberlakukan untuk rumah dinas UM yang lain. (ic)

Kemenangan Geng Wahyudi Dalam Rakercabsus Masih Rawan

KRC, MALANG –
Kemenangan Muhammad Geng Wahyu di arena Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan, belum putusan final. Sebaliknya, tragedi Batu atau Soekarwo II sangat mungkin terjadi di Kabupaten Malang .
Hal di atas diungkapkan Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) kepada WARTAWAN usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, kemarin siang. ‘’Semua bisa terjadi. Artinya, dalam kondisi seperti ini, dua kemungkinan sangat mungkin terjadi dan itu tergantung DPP,” tandasnya memastikan.
Seperti diketahui, Muhammad Geng Wahyudi berhasil mengungguli enam bakal calon Bupati (Bacabup) PDIP Kabupaten Malang, Minggu (15/11) lalu.
Polisi yang juga pengusaha pabrik rokok ini berhasil mengantongi 718 suara atau 60 persen dari total suara pemilih yang mencapai 1.103. Sedang rival dekatnya Bambang DH Suyono hanya mampu meraih 331 suara, disusul HM Suhadi dengan 17 suara.
Secara gamblang, Kusnadi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, memutar balik ‘rekaman’ peristiwa Rakercabsus PDIP Batu dan Rakerdasus DPD PDIP untuk menentukan Cagub dari PDIP Jatim. Bahkan, terjadi juga di beberapa daerah di Jatim yang ternyata diluar dugaan.
Saat Rakercabsus PDIP Kota Batu, lanjut dia, Eddy Rumpoko dinyatakan menang mutlak dan (alm) Imam Kabul berada di posisi kedua. Meski bukan kader PDIP Batu, kala itu nama Eddy ditempatkan di posisi pertama diusulkan ke DPP untuk mendapat rekom menjadi Cawali Kota Batu dari PDIP.
Hasilnya di luar dugaan DPP PDIP justru merekomendasi (alm) Imam Kabul sebagai Cawali PDIP. Tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, apa alasan DPP merekom almarhum, yang ketika itu masih menjabat Walikota Batu.
‘’Tetapi, karena pak Imam Kabul meninggal dunia akhirnya rekomen diserahkan kembali ke Mas Eddy Rumpoko. Andaikata pak Imam Kabul tidak meninggal, sudah tentu rekom tetap diberikan ke dia, karena putusan DPP mutlak adanya,’’ paparnya.
Sebagai penguat tragedi Batu, Kusnadi lantas menceritakan secara detil kejadian serupa untuk Soekarwo. Meski menang mutlak di Rakerdasus PDIP Jatim, tetapi Soekarwo tetap tidak mendapatkan rekomen menjadi Cagub Jatim dari PDIP. Sebaliknya, rekom malah diserahkan untuk Sucipto, yang ketika itu berada di posisi kedua.
Dikatakannya, menang pemilihan di Rakercabsus belum bisa dianggap mewakili suara keseluruhan rakyat. Artinya, suara yang diperoleh Geng di Rakercabsus belum mewakili suara rakyat Kabupaten Malang. ‘’Itu baru suara rakyat PDIP Malang. Apa rakyat Malang hanya PDIP saja,” tuturnya bernada tanya.
Selain itu, lanjut dia, DPP akan memperhitungkan apakah wakilnya bisa menang saat Pilbup digelar nanti. Untuk menang di Pilgub tidak cukup hanya mengandalkan kemenangan di Rakercabsus.
‘’Lho, calon dari partai lain juga harus diukur. Kira-kira seimbang tidak jago kita di Pilgub. Yang lebih penting, bisa menang tidak saat Pilgub digelar. Inilah, beberapa hal yang menjadi patokan DPP sebelum menurunkan rekomnya,” ujarnya.(ik)

Exploitasi ABT di Batu Rawan Buat Warga Malang

.

KRC, BATU -
Praktik pemanfaatan air bawah tanah (ABT) secara ilegal oleh PT Bunga Wangsa Sejati (BWS) di kawasan Oro-Oro Ombo Kota Batu berpotensi memunculkan kerugian terhadap warga Kota dan Kabupaten Malang. Tetangga Kota Batu ini terancam mengalami penurunan debit air sumur karena posisinya ada di bagian bawah Kota Batu. Air tanah yang tersedot oleh perusahaan pelaksana pembangunan Museum Satwa itu mengurangi persediaan air di dalam tanah.

"Pengambilan air bawah tanah itu berdampak kepada wilayah dengan radius 20 hingga 40 kilometer. Itu ada dasar teori dan penelitiannya. Oleh karena itu, pemanfaatan ABT tidak boleh sembarangan. Izinnya dikendalikan provinsi," kata Purnawan D. Negara, Koordinator Walhi simpul Malang, kemarin.

Seperti diberitakan, warga Temas-Sisir Kota Batu dan LSM menghadang penggunaan ABT di Museum Satwa sejak 27 Oktober 2009. Warga dan LSM juga mendesak Pemkot Batu menutup pengambilan ABT tersebut karena belum mengantongi izin. Bahkan, warga dan LSM juga men-deadline penutupan tersebut, jika tidak dilakukan, masyarakat akan menutup paksa. Akhirnya usaha itu berhasil, penyedotan ABT oleh PT BWS dihentikan Senin (2/11) lalu.

Rencananya, kata dia, sumur ABT akan dibangun oleh PT BWS di tiga titik. Pengeboran pertama dilakukan sedalam 180 meter. Air yang didapat mencapai 2 liter per detik. Sedangkan pengeboran kedua belum terlaksana karena ada protes dari warga dan beberapa elemen masyarakat.

Purnawan menerangkan, ABT itu berasal dari dua sumber air di bawah tanah, yakni berupa sungai bawah tanah dan cekungan air bawah tanah. Keduanya ada di kedalaman lebih dari 100 meter. Sungai bawah tanah berasal dari sebuah aliran kecil yang ada di puncak gunung. Alirannya bertambah besar seiring dengan makin turunnya ketinggian tanah. Sebab, ada tambahan air resapan dari zona-zona yang dilalui sungai bawah tanah tersebut.

Begitu pula dengan ABT berwujud cekungan di dalam tanah. Pasokan air yang masuk ke cekungan itu berasal dari air yang meresap dalam radius beberap kilometer dari lokasi pengambilan air. Dengan kondisi itu, maka adanya pengambilan ABT yang sembarangan dan tanpa izin, maka akan sangat merugikan banyak pihak. "Jadi sebenarnya pelanggaran ABT di daerah Batu punya dampak sangat luas. Tak hanya bagi masyarakat Batu sendiri," kata Purnawan.

Purnawan mengkritik Pemkot Batu yang tidak merespons dengan cepat permasalahan yang menyangkut ABT. Dia menyesalkan ketika Pemkot Batu tidak tegas dan peka dengan ekologisnya sendiri. Pemanfaatan ABT yang berizin punya kewajiban melakukan konservasi. Apabila ada yang memanfaatkan ABT tanpa izin, sama dengan menghindar dari kewajiban konservasi. "Katanya ingin jadi kota pariwisata yang berwawasan lingkungan. Mestinya, ada pelanggaran ABT harus cepat diingatkan. Saat ini semua tahu bahwa air tanah dalam kondisi kritis. Sehingga harus benar-benar dijaga," sarannya. (dd)

Kado Harliknas Layanan PLN Malang Buruk Sekolahpun Tak Ada Perhatian

KRC, Malang
Sudah membayar mahal-mahal, sekolah tak ada listrik. Itulah yang dialami para siswa SMKN 7 Malang yang menempati gedung baru kampus 2 di Jl Satsuit Tubun IV Sukun, Kota Malang. Prihatin dengan kondisi itu, para siswa kelas 2 jurusan analisis kimia (AK) SMKN 7 kemarin menggelar aksi menuntut pemasangan jaringan listrik.

Aksi dimulai pukul 11.00. Mereka membikin coretan-coretan yang berupa tuntutan untuk pemasangan listrik. Tidak ada aksi teriak-teriak. Mereka hanya merentangkan poster di dalam kelas saat ada wartawan datang. Beberapa poster bertuliskan; Listrik saja masuk desa, masak di sini tidak. Mari kita dukung perjuangan kembalinya pejuang listrik. Katanya melayani, kok malah menyusahkan.

Tulisan-tulisan di kertas itu mereka bawa seraya diangkat bergantian. Sebagian lagi ditempel pada jendela tembok dan pintu di luar kelas. "Sudah sekitar sebulan ini kami tidak bisa membuka komputer dan praktik di lab kimia," ujar Rizki Hidayat, siswa kelas 2.

Rizki bercerita, awalnya ketika masuk ada listriknya. Tapi sekitar satu bulan, listrik sudah tidak ada. Informasi yang diterima, dulu sekolah menyambung listrik dengan sistem sewa, tapi tiba-tiba diputus. Namun siswa tidak tahu apa alasannya. Siswa hanya ingin ada saluran listrik agar komputer bisa menyala dan bisa memanfaatkan sejumlah peralatan IT di sekolah itu.

Fitri Kanti, siswi lainnya, juga mengaku kecewa dengan tidak adanya sambungan listrik di sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) tersebut. "Di desa saja ada, kok di sini tak ada," ujar gadis itu.

Malahan, untuk materi yang harus menggunakan komputer, para siswa bergantian dengan laptop milik guru mereka. Namun jika baterai laptop habis, tetap tidak bisa di-charge. Praktis, pembelajaran kembali dilakukan secara manual dengan menggunakan media papan tulis.

Selain itu, sejumlah siswa juga minta pihak yang berwenang segera menyambung aliran listrik. Sebab, mereka telah membayar cukup mahal. Untuk masuk dikenakan uang gedung Rp 4,5 juta per siswa, sedangkan SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kelas regular biaya masuk Rp 1,75 juta dan SPP-nya Rp 165 ribu per bulan.

Meski ada aksi, para guru di sejumlah kelas masih terus mengejar. Namun, saat ganti jam pelajaran, siswa dari kelas lain turut keluar sebentar untuk bergerombol. Terhadap aksi itu, para guru pun tidak ada yang berani memberikan komentar. Mereka diam saja saat ditanya wartawan. Para guru minta wartawan langsung konfirmasi ke kepala sekolah. Aksi berakhir sekitar pukul 12.00.

Kepala SMKN 7 Hari Sunyoto mengatakan, sebenarnya sekolah sudah lama mengajukan sambungan listrik ke PLN. Hasilnya, kata dia, PLN menyampaikan belum ada kuota untuk gedung SMK itu. Lalu sekolah menyewa sambungan listrik dengan izin pesta dengan membayar Rp 1,2 juta tiap minggu. Tapi, setelah beberapa bulan, sekolah tidak mampu membayar lagi dan akhirnya diputus. Lalu sekolah menggunakan genset. Karena voltasenya tidak stabil, banyak komputer banyak yang rusak. Sejak itu pun genset tak lagi dipakai.

Kepala sekolah yang juga merangkap sebagai kepala SMPN 19 ini menambahkan, sebenarnya pihak sekolah telah mengajukan penyambungan dengan biaya besar. Karena, untuk ke sekolah memang tidak ada jaringan. "Kami sudah membayar Rp 23 juta dan akan membayar lagi Rp 23 juta untuk penyambungan 13 ribu watt," jelas dia.

Kemarin dia mengaku telah bertemu dengan rekanan PLN untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Hari, dijanjikan dalam minggu-minggu ini listrik sudah tersambung. Untuk itu, dia minta siswa bersabar terlebih dulu.



PLN Tak Berkutik

Terpisah, asisten manajer pemasaran PLN APJ Malang G.E. Santjoko membeberkan, kasus itu sama sekali di luar tanggung jawab PLN. Sebab, ketika dia bertemu langsung dengan kepala sekolah, persoalan utama yang membuat sekolah belum teraliri listrik adalah jaringan bermasalah. Sedang pengadaan jaringan selama ini dilakukan sekolah dengan menunjuk instalatir rekanan.

''Rupanya pemilihan instalatir tidak tepat. Banyak proyek belum diadakan sehingga sambungan tidak bisa dilakukan segera," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, bisa saja PLN memasang langsung instalasi listrik di sekolah itu. Tapi karena daftar tunggu saat ini mencapai 10 ribu lebih calon pelanggan, maka SMKN 7 juga harus sabar menunggu. Tapi dalam perjalanan SMKN 7 bersedia mengadakan jaringan sendiri agar aliran listrik cepat nyambung. Ini karena jarak sekolah dengan infrastruktur terdekat mencapai 130 meter.

''Karena sekolah mau memasang jaringan sendiri, kami tidak masalah. Tapi rupanya pemasangan jaringan bermasalah. Saya cek kotak-kotak meteran saja belum terbeli," terang Santjoko.

Karena jaringan bermasalah, hingga kemarin PLN juga belum mau menerima hibah. Apalagi barang-barangnya tidak jelas. Padahal, hibah atau penyerahan tersebut disertai dengan berita acara. ''Kami minta sekolah menuntaskan dulu persoalan dengan instalatir. Baru setelah itu PLN bisa menyambung ke meteran," tandasnya. (tot)

Vidio Syuur mahasiswa Ditemukan Petugas Beredar di Malang

UMM Kecolongan Video Mesum
KRC, Malang
Sebuah video mesum kemarin beredar luas di Malang Raya. Tragisnya, video yang sepertinya diambil menggunakan handycam secara sembunyi-sembunyi itu, dilakukan oleh dua pasangan lawan jenis, yang diduga mahasiswa. Lebih disayangkan lagi, lokasi pengambilan diprediksi di kampus Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Apalagi dalam video berdurasi 12 menit 27 detik tersebut, secara jelas terlihat sebuah spanduk yang bertuliskan UMM.
Kedua aktor yang sama-sama menggunakan baju putih tersebut, terlihat menikmati ’aktivitas’ yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Meski tidak sampai telanjang, namun perbuatan keduanya, terutama si laki-laki, sudah jauh menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.
Seperti (maaf) berciuman, kemudian si laki-laki mengerayangi tubuh wanita bagian depan. Baik menggunakan tangan maupun ciuman. Saat sang pangeran ’gerilya’ sang putri membelai rambut pangeran dengan mesra, sekalipun sorot mata wanita itu, tampak melihat kanan kiri, mungkin takut terlihat orang.
Di bagian yang lain, laki-laki itu terlihat menyembunyikan mukanya di bagian selangkangan wanita. Sementara tas milik wanita, menutupi kepala laki-laki tersebut.
Adegan mesum itu sempat terhenti karena ada dua orang yang melintas di depan mereka. Tapi setelah dua orang itu pergi, para aktor melanjutkan aktivitas.
Dalam rekaman tersebut juga jelas terlihat muka keduanya, karena resolusi rekaman yang cukup tinggi. Termasuk lokasi pengambilan, meski suara keduanya tidak terdengar, melainkan hanya suara si kameraman. ’’Lho..lho iku lapo, karcis-karcis lima ribu, seneng ya,’’ celetuk suara kameraman.
’’Kalau melihat spanduknya, lokasinya di kampus III UMM. Jika tidak di GKB (gedung kuliah bersama, Red.) I mungkin di GKB II. Apalagi di rekaman paling akhir, gedung itu terlihat jelas,’’ kata salah satu mahasiswa UMM yang sudah melihat rekaman video tersebut.
Memang di bagian akhir rekaman, ’kameraman’ terlihat terus mengikuti pergerakan dua ’aktor’ itu. Praktis terlihat jelas, lokasi tempat pengambilan adegan-adegan tersebut. Plus cumbuan-cumbuan yang mereka lakukan sembari berjalan.
Selain itu, dalam rekaman juga terlihat sebuah spanduk ditempel di dinding yang bertuliskan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibawahnya bertulis juga Fakultas Kelautan dan Perikanan UMM.
Terkait beredarnya gambar mesum ini, Kasat Samapta Polresta Malang AKP Susanto mengaku sedang menyelidiki. Pihaknya juga sudah menginformasikan temuan video mesum ini ke pihak Reskrim. ’’Saya kaget saat anggota mengatakan menemukan video mesum dan ini harus saya selidiki,’’ urai Santo kemarin.
Sementara terpisah Kasat Reskrim Polresta Malang AKP R Ripto Himawan mengatakan belum menerima limpahan, ataupun temuan video mesum tersebut. ’’Ada ya, belum-belum ada pengaduan kepada kami,’’ tandas Ripto kemarin. (nun)

Dana ADB 8 M Di Launching Walikota Malang

KRC,MALANG –
Program bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 8 miliar untuk Pemkot Malang, kemarin dilaunching oleh Wali Kota Malang Peni Suparto di Hotel Santika, bersamaan dengan diklat teknis fungsional penyusunan sistem informasi manajemen pelayanan publik yang dibiayai ADB.
Pemkot Malang juga telah menyiapkan dana pendampingang untuk program itu dari APBD Kota Malang sebesar 20 persen dari total proyek itu atau sekitar Rp 2 miliar. Total ada kucuran dana Rp 10 miliar bagi Pemkot Malang untuk proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi atau SCBD-P (sustainable capacity building for decentralization project) yang akan berjalan selama tiga tahun. Mulai tahun ini sampai tahun 2011 mendatang.
“Kami sudah menyiapkan sekitar 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya untuk pelatihan-pelatihan, sisanya untuk perumusan kebijakan, penganggaran dan kegiatan lainnya. Total ada 28 bulan untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Kepala Bappeda Pemkot Malang Bachtiar Ismail kepada wartawan kemarin.
Diakuinya, kucuran dana dari ADB bukan untuk proyek fisik. Semuanya dilakukan untuk proyek non fisik. Pelatihan akan dilakukan pada aparatur daerah di semua eselon sampai dengan staf. Proyek non fisik yang dilakukan itu untuk peningkatan kompetensi aparatur daerah.
Ada lima capaian yang diharapkan terwujud pada akhir masa proyek itu, peningkatan pelayanan pada masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, percepatan desentralisasi, dan tercapainya good governance.
“Semuanya untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur daerah. Kucuran dana itu sepenuhnya untuk proyek non fisik,” ungkapnya.
Program ini telah dikenalkan sejak tahun 2004 lalu, butuh waktu 4 sampai 5 tahun bagi ADB untuk melakukan identifikasi lapangan dan persiapan-persiapan pencaiaran anggaran itu. Kota Malang masuk salah satu dari 38 kota dan kabupaten yang ada di 10 provinsi yang mendapatkan kucuran dana ADB dalam proyek SCBD-P. Kota Malang masuk dalam proyek tahap II dan III yang ditetapkan melalui surat Dirjen Otoda Depdagri. (dd)