-KRC, Malang
Menjelang Ulang Tahun Kota Malang dewan buat kejutan, mereka boikot sidang paripurna yang akan membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun anggaran 2007 dan akhir masa jabatan Wali Kota Malang Drs Peni Suparto, Senin (31/3). Sidang paripurna yang sedianya dilaksanakan Senin (31/3) pukul 10.00 WIB, hanya dihadiri 18 dari 45 anggota dewan, sebagian besar dari FPDIP. Sedang sisanya tidak kunjung hadir tanpa alasan yang jelas. Karena tidak memenuhi kuorum akhirnya, Sekretaris DPRD Kota Malang, Kaolan, mengumumkan penundaan sidang pada Senin (31/3) pukul 21.00 WIB. Beragam spekulasi berkembang seiring pemboikotan sidang paripurna tersebut. Tentu saja tak lepas dari meningkatnya suhu politik menjelang pemilihan wali (Pilwali) Kota Malang 23 Juli mendatang.Ketua FKS Ahmad Azhar Moeslim menyatakan, ketidak hadirannya merupakan sinyal politik agar dalam menjalankan pemerintahan selalu mendengarkan saran-saran wakil rakyat. Karena dewan selalu menjadi sasaran kemarahan warga yang menjadi korban kebijakan pemerintah.“Ini menjadi pelajaran agar pemkot bisa mengubah sikap dalam setiap pengambilan kebijakan. Setidaknya kebijakan yang dikeluarkan, mempertimbangkan saran dari dewan,” tandas Azhar Moeslim kepada .Sementara Ketua FKB Ahmad Fauzan menegaskan, penjadwalan sidang paripurna itu tanpa berkoordinasi dengan panitia musyawarah (Panmus) dewan dan pimpinan fraksi. Yang terjadi, ujug-ujug (tiba-tiba) diadakan sidang paripurna LKPJ Wali Kota. “Mekanisme persidangan ini harus ditaati. Jika tidak, nanti akan merantak (berkembang-red) kemana-mana,” tandasnya.Tak Harus Diterima Wali Kota Malang Drs Peni Suparto saat dikonfirmasi terpisah menyatakan, penyampaian LKPJ yang diboikot dewan ini tidak akan berimplikasi pada roda pemerintahan yang dipimpinnya. Karena LKPJ ini sifatnya hanya progress report yang tidak membutuhkan persetujuan dewan. “LKPJ tidak ada keharusan diterima atau ditolak. Jadi tidak ada masalah,” ujarnya.Sementara Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo kepada wartawan menyatakan, penundaan itu dilakukan agar seluruh fraksi bisa mengikuti proses persidangan. Meski tata tertib memperbolehkan pelaksanaan sidang (setelah ada proses penundaan karena tidak kuorum), namun hal itu tidak dilakukan. “Penundaan sidang ini tidak ada masalah. Kecuali jika penundaan pada hari berikutnya, harus ada penjadwalan ulang. Jadwal sidang ini dibuat berdasarkan rapat Panmus,” kata Priyatmoko.(ard)
Selasa, 08 April 2008
Hj. Dewi Hasanudin Istri Calon Walikota Malang Disambati Pedagang Pasar Blimbing
Koran Rakyat, Malang
Sejumlah ibu-ibu sambat mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu juga beberapa pedagang pasar Blimbing juga sambat kalau sekarang jualan sepi sedangkan kebutuhan Sembako Mahal.Terungkap diselah kunjungan Ny. Hj. Dewi Hasanudin istri calon walikota Malang, ketika berkunjung ke pasar Blimbing Kota Malang.
Para pedagang mengharapkan pada Ny. Hj. Dewi Hasanudin bila nanti suaminya jadi meminta agar bisa melakukan perubahan ekonomi dan melindungi pedagang kecil di kota Malang, termasuk memberikan fasilitas pada pedagang agar berjualan lebih nyaman. Serta bisa menghidupkan kembali pasar yang sedang sepi. Karena banyaknya Hypermark di kota Malang, akibatnya para pembeli cenderung kesupermarket.
Dalam kesempatan itu Hj. Dewi Hasanudin juga sempat meninjau
kios-kios di pasar belimbing, mulai dari kios bagian basah penjual ikan, daging, ayam sampai pada kios kering [penjual sayuran, bumbu dapur, tempe, sembako, buah, penjual baju dan sepatu, serta sempat berhenti di penjual jamu. (pit)
Sejumlah ibu-ibu sambat mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar. Selain itu juga beberapa pedagang pasar Blimbing juga sambat kalau sekarang jualan sepi sedangkan kebutuhan Sembako Mahal.Terungkap diselah kunjungan Ny. Hj. Dewi Hasanudin istri calon walikota Malang, ketika berkunjung ke pasar Blimbing Kota Malang.
Para pedagang mengharapkan pada Ny. Hj. Dewi Hasanudin bila nanti suaminya jadi meminta agar bisa melakukan perubahan ekonomi dan melindungi pedagang kecil di kota Malang, termasuk memberikan fasilitas pada pedagang agar berjualan lebih nyaman. Serta bisa menghidupkan kembali pasar yang sedang sepi. Karena banyaknya Hypermark di kota Malang, akibatnya para pembeli cenderung kesupermarket.
Dalam kesempatan itu Hj. Dewi Hasanudin juga sempat meninjau
kios-kios di pasar belimbing, mulai dari kios bagian basah penjual ikan, daging, ayam sampai pada kios kering [penjual sayuran, bumbu dapur, tempe, sembako, buah, penjual baju dan sepatu, serta sempat berhenti di penjual jamu. (pit)
Kamis, 27 Maret 2008
Hasanudin Mulai Running Dalam Pilkada Kota Malang
KRC, Malang -
Hasanudin Latief makin serius running dalam pemilihan wali (pilwali) Kota Malang, 23 Juli mendatang. Setelah merekrut relawan, posko Hasanudin Center (HC) yang berlokasi di Jl Merbabu 11A secara resmi dibuka. Dalam tasyakuran yang berlangsung sederhana ini dihadiri sejumlah tokoh pendukung, di antaranya Ibnu Tricahyo (pakar politik Unibraw) Suroto (Ketua Apindo Kota Malang). HC ini akan menjadi posko sentral pemenangan pilwali Kota Malang.“Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Kota Malang, bahwa pencalonan Pak Hasan ini benar-benar serius. Kami telah menyiapkan segala infrastruktur untuk memenangkan pilwali,” kata Ketua HC, Achmad Fadillah kepada wartawan, Selasa (25/3).Menurut Fadillah, tampilnya Sam Hasan, panggilan akrab Hasanudin, tidak hanya sekedar untuk meramaikan bursa pilwali. Kehadirannya diyakini akan bisa menandingi atau bahkan mengungguli cawali incumbent Peni Suparto.“Niat Pak Hasan untuk mengabdikan diri di kota kelahirannya. Kalau untuk sekedar mencari sesuatu (kekuasaan dan materi), Pak Hasan sudah punya tempat di Jakarta. Usaha yang dirintisnya sudah jelas berapa pendapatannya,” kata Fadillah.Dengan niatan yang tulus untuk mengabdi ini, lanjutnya, akan menjadi modal utama memikat hati masyarakat Kota Malang. Saat ini tim sukses HC sedang mempersiapkan kendaraan politik yang akan ditumpanginya.“Sinyal dari parpol semakin hari semakin terang. Pada saatnya, parpol itu yang akan mengumumkan pencalonan Pak Hasan,” tandasnya. (jo)
Hasanudin Latief makin serius running dalam pemilihan wali (pilwali) Kota Malang, 23 Juli mendatang. Setelah merekrut relawan, posko Hasanudin Center (HC) yang berlokasi di Jl Merbabu 11A secara resmi dibuka. Dalam tasyakuran yang berlangsung sederhana ini dihadiri sejumlah tokoh pendukung, di antaranya Ibnu Tricahyo (pakar politik Unibraw) Suroto (Ketua Apindo Kota Malang). HC ini akan menjadi posko sentral pemenangan pilwali Kota Malang.“Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Kota Malang, bahwa pencalonan Pak Hasan ini benar-benar serius. Kami telah menyiapkan segala infrastruktur untuk memenangkan pilwali,” kata Ketua HC, Achmad Fadillah kepada wartawan, Selasa (25/3).Menurut Fadillah, tampilnya Sam Hasan, panggilan akrab Hasanudin, tidak hanya sekedar untuk meramaikan bursa pilwali. Kehadirannya diyakini akan bisa menandingi atau bahkan mengungguli cawali incumbent Peni Suparto.“Niat Pak Hasan untuk mengabdikan diri di kota kelahirannya. Kalau untuk sekedar mencari sesuatu (kekuasaan dan materi), Pak Hasan sudah punya tempat di Jakarta. Usaha yang dirintisnya sudah jelas berapa pendapatannya,” kata Fadillah.Dengan niatan yang tulus untuk mengabdi ini, lanjutnya, akan menjadi modal utama memikat hati masyarakat Kota Malang. Saat ini tim sukses HC sedang mempersiapkan kendaraan politik yang akan ditumpanginya.“Sinyal dari parpol semakin hari semakin terang. Pada saatnya, parpol itu yang akan mengumumkan pencalonan Pak Hasan,” tandasnya. (jo)
Kamis, 07 Februari 2008
UKM Kabupaten Malang Diglontor Rp.3 M
Pinjaman UKM Dijatah Rp 3 M
KRC, MALANG -
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Malang menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk menyuntik permodalan UKM di kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas UKM. Dengan demikian diharapkan mampu membuka lahan pekerjaan baru dan menyerap pengangguran yang mencapai angka 58 ribu orang. "Dana ini sifatnya pinjaman lunak dan harus dikembalikan. Karena akan dialokasikan untuk UKM lainnya di tahun mendatang," ujar Kadiskoperindag Sjakur Kullu, ketika dikonfirmasi kemarin.Anggaran tersebut akan diberikan bagi warga kabupaten yang mempunyai bidang usaha dibawah naungan lima dinas, yakni diskoperindag, dinas pertanian dan perkebunan, dinas peternakan dan perikanan, dinas pasar, dan badan pemberdayaan masyarakat Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, pengusaha harus melampirkan fotokopi KTP, melampirkan surat keterangan domisili usaha dari desa, SIUP, Tanda Daftar Pengusaha (TDP), dan mempunyai jaminan bank. Dia mengatakan, semua persyaratan tersebut diseleksi oleh masing-masing dinas dan tim pokja. Dalam tim inilah akan disurvei kelayakan usahanya dengan meninjau lokasi usaha. Bagi pengusaha yang lolos seleksi langsung ditindaklajuti dengan membuat perjanjian dengan Bank Jatim untuk pencairan anggarannya. "Bantuan lunak ini harus dikembalikan dalam jangka waktu dua tahun. Per bulan diwajibkan membayar uang pokok dan bunga sebesar 5,5 persen," terangnya. Sedangkan terkait nominal bantuan untuk setiap pengusaha, Sjakur mengungkapkan, bagi usaha perorangan diberikan bantuan sebesar Rp 25 juta, untuk kategori usaha kelompok dialokasikan sebesar Rp 50 juta, dan usaha koperasi sebesar Rp 100 juta. Terkait pengembalian pinjaman lunak, setiap pengusaha diberikan tenggang waktu selama tiga bulan setelah jatuh tempo untuk pelunasan pinjaman. "Bagi warga yang menginginkan, kami berharap segera mengajukan. Sehingga mempercepat proses pencairannya," tegasnya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Agus Bintoro berharap pemkab untuk aktif menyosialisasikan keberadaan anggaran tersebut ke seluruh desa. Dengan demikian, setiap warga yang mempunyai usaha memiliki hak sama untuk mendapatkan pinjaman. (kk)
KRC, MALANG -
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Malang menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk menyuntik permodalan UKM di kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas UKM. Dengan demikian diharapkan mampu membuka lahan pekerjaan baru dan menyerap pengangguran yang mencapai angka 58 ribu orang. "Dana ini sifatnya pinjaman lunak dan harus dikembalikan. Karena akan dialokasikan untuk UKM lainnya di tahun mendatang," ujar Kadiskoperindag Sjakur Kullu, ketika dikonfirmasi kemarin.Anggaran tersebut akan diberikan bagi warga kabupaten yang mempunyai bidang usaha dibawah naungan lima dinas, yakni diskoperindag, dinas pertanian dan perkebunan, dinas peternakan dan perikanan, dinas pasar, dan badan pemberdayaan masyarakat Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, pengusaha harus melampirkan fotokopi KTP, melampirkan surat keterangan domisili usaha dari desa, SIUP, Tanda Daftar Pengusaha (TDP), dan mempunyai jaminan bank. Dia mengatakan, semua persyaratan tersebut diseleksi oleh masing-masing dinas dan tim pokja. Dalam tim inilah akan disurvei kelayakan usahanya dengan meninjau lokasi usaha. Bagi pengusaha yang lolos seleksi langsung ditindaklajuti dengan membuat perjanjian dengan Bank Jatim untuk pencairan anggarannya. "Bantuan lunak ini harus dikembalikan dalam jangka waktu dua tahun. Per bulan diwajibkan membayar uang pokok dan bunga sebesar 5,5 persen," terangnya. Sedangkan terkait nominal bantuan untuk setiap pengusaha, Sjakur mengungkapkan, bagi usaha perorangan diberikan bantuan sebesar Rp 25 juta, untuk kategori usaha kelompok dialokasikan sebesar Rp 50 juta, dan usaha koperasi sebesar Rp 100 juta. Terkait pengembalian pinjaman lunak, setiap pengusaha diberikan tenggang waktu selama tiga bulan setelah jatuh tempo untuk pelunasan pinjaman. "Bagi warga yang menginginkan, kami berharap segera mengajukan. Sehingga mempercepat proses pencairannya," tegasnya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Agus Bintoro berharap pemkab untuk aktif menyosialisasikan keberadaan anggaran tersebut ke seluruh desa. Dengan demikian, setiap warga yang mempunyai usaha memiliki hak sama untuk mendapatkan pinjaman. (kk)
Jalan Jembatan Dialokasikan Rp.45,3 M
Jalan-Jembatan Dialokasikan Rp 45,3 Miliar
KRC, MALANG -
Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan tampaknya mendapat perhatian besar dari Pemkab Malang. Pada anggaran 2008 ini, pemkab telah merencanakan alokasi sebesar Rp 45,3 miliar untuk mendukung program tersebut. Anggaran tersebut untuk program pembangunan Rp 21,2 miliar, dan program rehabilitasi atau pemeliharaan sebesar Rp 24,1 miliar. Kepala Dinas Bina Marga Pemkab Malang Romdhoni membenarkan adanya anggaran tersebut. Hanya saja, besarnya anggaran yang dialokasikan pada dinasnya itu masih berupa anggaran sementara. "Jumlah sementara memang segitu (Rp 45,3 miliar, Red). Tapi, itukan belum dibahas. Sehingga masih ada kemungkinan bertambah atau berkurang," kata Romdhoni, kemarin.Menurut Romdhoni, anggaran pembangunan maupun pemelihataran infrastruktur di dinasnya memang banyak membutuhkan banyak anggaran. Dari 1.700 kilometer panjang jalan dan jembatan milik kabupaten, kondisi yang baik masih 66 persen. "Target kami pada 2010 nanti bisa mencapai 80 persen," katanya.Dari alokasi anggaran yang ada, sambung Romdhoni, diperkirakan bisa menuntaskan jalan dan jembatan sepanjang 250 kilometer. Lokasinya tersebar di 33 kecamatan. Baik itu infrastruktur milik pemkab di kecamatan maupun di desa. "Jumlah itu juga sudah termasuk program peningkatan jalan dan pembangunan sembilan jembatan," kata dia. Dia menambahkan, program tersebut merupakan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur milik pemkab. Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Suhadi juga membenarkan kondisi infrastruktur pemkab perlu perhatian besar. Sehingga, menurut dia, cukup alasan untuk menjadikannya sebagai salah satu program prioritas. "Tidak hanya pada peningkatan perekonomian dan kemakmuran, program pendidikan juga sangat terbantu dengan baiknya kondisi infrastruktur," kata dia. (jo)
Minggu, 03 Februari 2008
Gonjang-Ganjing Partai Demokrat Kubu Subur Akan Gugat DPP
KRC, Malang
Polemik dalam tubuh Partai Demokrat Kota Malang semakin tajam. Pasalnya kubu Subur Triono berencana akan melakukan gugatan secara hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD). Dalam gugatan tersebut, tim kuasa hukum menduga DPP-PD telah melakukan penipuan terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Malang.Tim kuasa hukum kubu Subur Triono, Setiono Eko Cahyono mengatakan indikasi penipuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan muscab DPC PD Kota Malang tahun lalu. Pada muscab yang digelar pada 23 Januari 2007 itu, perwakilan DPP-PD termasuk DPD-PD Jawa Timur hadir dalam muscab. “Kalau memang tidak ada surat tugas dari DPP, lalu kenapa muscab dilaksanakan dengan pimpinan sidang dari pengurus DPP itu,” tanyanya, Sabtu (2/2). Oleh karena itu pihaknya akan mengecek arsip surat yang terdapat di kantor DPP-PD. Apabila surat tugas untuk muscab 23 Januari 2007 lalu memang tidak pernah dikeluarkan, maka DPP telah melakukan penipuan. Karena perwakilan DPP saat itu turut serta dalam muscab tersebut.Namun seandainya surat tugas memang pernah dikeluarkan, berarti hal tersebut merupakan penggelapan. Eko menceritakan bahwa pada muscab 23 Januari 2007 unsur DPP sebenarnya hadir dan menandatangani draft muscab. Namun setelah pemilihan dimenangkan oleh Subur Triono, pengurus DPP yang hadir tidak bersedia tanda tangan dengan alasan yang tidak jelas. “Padahal semua berita acara dalam tahapan muscab sudah ditandanganinya,” ujarnya. Subur Triono mengatakan lima orang timnya akan berangkat menuju kediaman SBY di Puri Cikeas Indah 2 hari ini, Minggu (3/1). Rencananya mereka akan menyerahkan bukti-bukti pelaksanaan muscab yang diadakan pada 23 Januari 2007 lalu. Bukti-bukti yang akan diserahkan tersebut berupa dokumen, dokumentasi pelaksanaan muscab berupa CD, tanda tangan ranting-ranting dan kliping berita dari media massa baik yang memuat muscab tahun lalu maupun saat ini. “Selain itu kami juga menuliskan kronologis mulai tahun lalu,” terangnya. Subur juga menyatakan bahwa muscab tidak hanya dilaksanakan untuk menggolkan salah satu calon saja. Namun seharusnya digunakan untuk menyusun program-program strategis partai. Hal tersebut bertujuan untuk memantapkan perjuangan partai.“Dari ranting seharusnya juga hadir sebagai peserta peninjau. Aspirasi mereka seharusnya diakomodir dalam muscab,” kata Subur. Sementara itu, ketua terpilih muscab pada 31 Januari 2008, Arif Darmawan belum dapat memberikan komentarnya. Ponsel miliknya tidak dapat dihubungi karena sedang tidak aktif.(ard)
Polemik dalam tubuh Partai Demokrat Kota Malang semakin tajam. Pasalnya kubu Subur Triono berencana akan melakukan gugatan secara hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD). Dalam gugatan tersebut, tim kuasa hukum menduga DPP-PD telah melakukan penipuan terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Malang.Tim kuasa hukum kubu Subur Triono, Setiono Eko Cahyono mengatakan indikasi penipuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan muscab DPC PD Kota Malang tahun lalu. Pada muscab yang digelar pada 23 Januari 2007 itu, perwakilan DPP-PD termasuk DPD-PD Jawa Timur hadir dalam muscab. “Kalau memang tidak ada surat tugas dari DPP, lalu kenapa muscab dilaksanakan dengan pimpinan sidang dari pengurus DPP itu,” tanyanya, Sabtu (2/2). Oleh karena itu pihaknya akan mengecek arsip surat yang terdapat di kantor DPP-PD. Apabila surat tugas untuk muscab 23 Januari 2007 lalu memang tidak pernah dikeluarkan, maka DPP telah melakukan penipuan. Karena perwakilan DPP saat itu turut serta dalam muscab tersebut.Namun seandainya surat tugas memang pernah dikeluarkan, berarti hal tersebut merupakan penggelapan. Eko menceritakan bahwa pada muscab 23 Januari 2007 unsur DPP sebenarnya hadir dan menandatangani draft muscab. Namun setelah pemilihan dimenangkan oleh Subur Triono, pengurus DPP yang hadir tidak bersedia tanda tangan dengan alasan yang tidak jelas. “Padahal semua berita acara dalam tahapan muscab sudah ditandanganinya,” ujarnya. Subur Triono mengatakan lima orang timnya akan berangkat menuju kediaman SBY di Puri Cikeas Indah 2 hari ini, Minggu (3/1). Rencananya mereka akan menyerahkan bukti-bukti pelaksanaan muscab yang diadakan pada 23 Januari 2007 lalu. Bukti-bukti yang akan diserahkan tersebut berupa dokumen, dokumentasi pelaksanaan muscab berupa CD, tanda tangan ranting-ranting dan kliping berita dari media massa baik yang memuat muscab tahun lalu maupun saat ini. “Selain itu kami juga menuliskan kronologis mulai tahun lalu,” terangnya. Subur juga menyatakan bahwa muscab tidak hanya dilaksanakan untuk menggolkan salah satu calon saja. Namun seharusnya digunakan untuk menyusun program-program strategis partai. Hal tersebut bertujuan untuk memantapkan perjuangan partai.“Dari ranting seharusnya juga hadir sebagai peserta peninjau. Aspirasi mereka seharusnya diakomodir dalam muscab,” kata Subur. Sementara itu, ketua terpilih muscab pada 31 Januari 2008, Arif Darmawan belum dapat memberikan komentarnya. Ponsel miliknya tidak dapat dihubungi karena sedang tidak aktif.(ard)
Kuoto 15% PKS Optimis Bisa Maju N1
KRC,Malang
Meskipun tidak memiliki kuota 15 persen suara dan kursi di DPRD Kota Malang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri untuk merebut kursi Wali Kota Malang dalam pemilihan walikota Malang yang akan digelar pada Juli 2008 nanti. Pencalonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPW PKS Jawa Timur melalui keluarnya SK DPW PKS Jatim Nomor 11 tanggal 27 Desember 2007 lalu, yang mengamanatkan Ahmad Subchan sebagai bakal calon walikota.Manajer Operasional Pemenangan (MOP) PKS Kota Malang Ahmad Azhar Moeslim mengatakan posisi eksekutif sangatlah strategis, karena fungsinya sebagai pelaksana kebijakan. Gagasan dan ide untuk kesejahteraan warga Kota malang dapat diterapkan dengan menduduki posisi tersebut. “Perangkat infrastruktur, SDM, dan dana ada di posisi eksekutif,” jelasnya, Sabtu (2/2).Azhar mengaku pihaknya belum menentukan partai mana yang akan diajak untuk berkoalisi. Saat ini PKS masih melakukan konsolidasi internal partai untuk menyolidkan para kadernya. Namun komunikasi juga telah dilakukan dengan beberapa pihak. “Figur bagi kami lebih penting,” ujarnya. Untuk menggolkan targetnya dalam pilwali nanti, PKS akan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki, seperti kader, jaringan dan alat-alat lain untuk melakukan sosialisasi calon yang diusung.Sementara Ahmad Subchan menyatakan akan merebut suara mengambang. Dia memperkirakan suara mengambang dalam di Kota Malang mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen lainnya sudah mempunyai pilihan. “Dari 30 persen itu, 10 persen di antaranya berasal dari PKS,” terangnya. Subchan berpendapat bahwa mengurus Kota Malang sebenarnya sangatlah gampang. Sebab dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, masyarakat Kota Malang mempunyai karakter yang lebih guyub. Kerumitan justru berada(ard)
Meskipun tidak memiliki kuota 15 persen suara dan kursi di DPRD Kota Malang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri untuk merebut kursi Wali Kota Malang dalam pemilihan walikota Malang yang akan digelar pada Juli 2008 nanti. Pencalonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPW PKS Jawa Timur melalui keluarnya SK DPW PKS Jatim Nomor 11 tanggal 27 Desember 2007 lalu, yang mengamanatkan Ahmad Subchan sebagai bakal calon walikota.Manajer Operasional Pemenangan (MOP) PKS Kota Malang Ahmad Azhar Moeslim mengatakan posisi eksekutif sangatlah strategis, karena fungsinya sebagai pelaksana kebijakan. Gagasan dan ide untuk kesejahteraan warga Kota malang dapat diterapkan dengan menduduki posisi tersebut. “Perangkat infrastruktur, SDM, dan dana ada di posisi eksekutif,” jelasnya, Sabtu (2/2).Azhar mengaku pihaknya belum menentukan partai mana yang akan diajak untuk berkoalisi. Saat ini PKS masih melakukan konsolidasi internal partai untuk menyolidkan para kadernya. Namun komunikasi juga telah dilakukan dengan beberapa pihak. “Figur bagi kami lebih penting,” ujarnya. Untuk menggolkan targetnya dalam pilwali nanti, PKS akan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki, seperti kader, jaringan dan alat-alat lain untuk melakukan sosialisasi calon yang diusung.Sementara Ahmad Subchan menyatakan akan merebut suara mengambang. Dia memperkirakan suara mengambang dalam di Kota Malang mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen lainnya sudah mempunyai pilihan. “Dari 30 persen itu, 10 persen di antaranya berasal dari PKS,” terangnya. Subchan berpendapat bahwa mengurus Kota Malang sebenarnya sangatlah gampang. Sebab dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, masyarakat Kota Malang mempunyai karakter yang lebih guyub. Kerumitan justru berada(ard)
Langganan:
Postingan (Atom)
