Limbah Medis Di Jual Dibongkar Polwil Malang

KRC MALANG
Polwil Malang membongkar praktik penjualan limbah medis di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Praktik yang sudah berlangsung sejak 2004 lalu ini dibongkar jajaran reserse kriminal (reskrim) Kamis (11/12) lalu. Namun, kasus tersebut baru dibeber di hadapan wartawan kemarin sore.

Dalam penggerebekan di Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) RSSA, polisi menyita puluhan kilogram limbah medis. Di antaranya botol plastik bekas infus, botol kaca bekas obat suntik, selang plastik infus, dan spuet (alat suntik) tanpa jarum. Polisi juga mengamankan Rudi Sutiono, 40, petugas bagian IPL yang kedapatan menjual limbah medis kepada seorang pengepul. Hingga kemarin, Rudi masih diperiksa penyidik polwil.

Praktik jual beli limbah medis ini terbongkar berawal ketika polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa RSSA kerap menjual limbah medis kepada para pengepul barang bekas. Transaksi itu dilakukan di dalam rumah sakit, dekat lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sekitar pukul 15.00.

Meski telah diamankan, hingga kemarin sore, status Rudi masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 43 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.

"Kami sengaja belum menentukan tersangka atau bahkan menahannya (Rudi, Red) dan masih memosisikan sebagai saksi. Kelak jika penyidikan tuntas, polisi akan menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan ini,'' kata Kasubag Reskrim Polwil Malang Kompol Sudibyo.

Hingga sore kemarin, polisi sudah memeriksa tiga saksi. Selain Rudi, yang diperiksa adalah Komsul, 35, sebagai operator dan Abdul Malik, 46, dari bagian sampah nonmedis. Ketiganya adalah karyawan IPL yang berada di bawah koordinasi Kepala IPL Daryono.

Sudibyo mengatakan, sesuai UU Lingkungan Hidup, limbah medis harus didaur ulang atau dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Namun, kenyataannya, dari hasil pemeriksaan para saksi tersebut, prosedur itu tidak dilakukan sepenuhnya. Sebagian dimusnahkan dan sebagian dijual. Lalu, keuntungan dibagi rata antara rumah sakit, petugas pengangkutan dan operator, serta untuk kas daur ulang. Ke depan, polisi akan menyelidiki alur peruntukan uang hasil penjualan yang masuk ke rumah sakit dan kas daur ulang.

Dalam sebulan, bisa terjual antara tiga hingga empat kali dengan berat barang puluhan kilogram. Ada banyak pengepul barang bekas yang selama ini membeli limbah medis. "Saksi menyebut nama hingga empat hingga lima orang,'' kata Sudibyo.

Pemilihan pengepul didasarkan atas tinggi rendahnya harga beli limbah medis yang akan dijual. Siapa yang berani membeli dengan harga tinggi, dia yang mendapatkannya. Namun, rata-rata harga jual limbah medis bervariatif, didasarkan atas jenis barang. "Yang jelas, produk plastik lebih mahal ketimbang kaca,'' ungkap Sudibyo. Misalnya, botol bekas infus dijual Rp 9 ribu/kg, selang infus Rp 2 ribu/kg, botol kaca bekas obat Rp 400/kg, dan spuet Rp 5.500/kg. (rd)

Kirun Kocok Dokter Pada Harlah RSU Saiful Anwar Malang

KRC, Malang
Harlah Rumah sakit umum Saiful Anwar Malang tahun 2008 dan HKN ke 44 di halaman parkir RSSA Malang cukup meriah, para dokter dan perawat serta sejumlah penunggu pasien dikocok perutnya oleh Pelawak Kirun Cs.Sejumlah tamu undangan cukup banyak yang hadir termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Dr.dr. Samsul Islam,SpMk,Mkes beserta ibu juga ikut hadir dalam acara dan disambut oleh Direktur RSSA Malang Dr.Pawik Supriadi,Sp.jp,K.
Kegiatan cukup meriah selain pelawak kirun yang memberikan hiburan juga sejumlah dokter beralih profesi sebagai musisi, mereka pegang gitar dan bernyanyi, sehingga suasana menjadi semakin meriah. Sedangkan Dr. Pawik Direktur RSSU mengharap dengan harlah ini akan bisa jadi pemicu untuk kita tingkatkan pelayanan pada masyarakat, dan semakin berkembang dunia kesehatan. (ard)

Cara Dokter Solidaritas Rekanya Mogok Praktek Layanan Terganggu

KRC,MALANG -
Puluhan dokter di ruang 20 Staf Medik Fungsional (SMF) Mata RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) mogok kerja kemarin. Meski hanya berlangsung 2,5 jam -mulai pukul 08.00 sampai 10.30-, tindakan tersebut cukup mengagetkan. Imbasnya, ratusan pasien terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan.

Mogok kerja tersebut diwujudkan dengan aksi diam. Artinya, benar-benar tidak ada aktivitas yang dilakukan dokter mata. Bentuk lainnya, sebagian dokter mata terlambat naik kerja. Jam kerja yang biasanya dimulai pukul 08.00 tidak dilaksanakan. Baru setelah ada koordinasi dari jajaran pimpinan RSSA, mogok disudahi dan para dokter kembali beraktivitas.

Ketika dikonfirmasi tentang penyulut aksi itu, banyak dokter mata yang memilih diam dan enggan berkomentar. "Maaf, saya tidak bisa komentar. Jangan saya ya," kata dr Nadia Artha Dewi SPM, salah satu dokter mata.

Begitu juga dr Maksum Effendi, dokter mata yang lain. Malah Maksum tidak menyebut aksi diam yang dilakukan para dokter di SMF mata sebagai bentuk mogok. "Tidak ada apa-apa. Dari tadi aktivitas berjalan biasa. Tidak ada yang mogok," ujarnya.

Apakah mogok terkait dengan pemberhentian Ketua SMF Mata dr Safaruddin Refa? Disinggung tentang hal tersebut, Maksum juga tak mau berbicara banyak. Alasannya, bukan wewenangnya untuk mengeluarkan statemen. "Kurang tepat kalau bertanya kepada saya. Lebih baik langsung dengan direktur saja," tandas dia.

Salah satu dokter yang wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan membeberkan, memang benar aksi itu dilakukan karena pemberhentian sementara Refa sebagai ketua SMF mata. Para dokter mata semakin keberatan karena pengganti Refa bukan dokter spesialis mata. "Keberatan bertambah karena penggantinya bukan spesialis mata, tapi spesialis paru-paru," ucapnya.

Kendati rata-rata dokter mata enggan berkomentar panjang lebar, mereka mengeluarkan enam statemen resmi atas aksi tersebut. Antara lain, mereka menganalisis pemecatan Refa dari jabatan ketua SMF mata per 20 November merupakan buntut kasus dugaan korupsi yang menimpa Refa dengan status tersangka. Juga karena Refa dan semua dokter mata menolak pembayaran uang selisih kurang temuan Bawasprof Jatim sebesar Rp 60,4 juta. "Kami memiliki bukti bahwa RSSA sudah mengklaim uang itu kepada PT Askes. Jadi, RSSA yang harus mengembalikan," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Refa tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya membenarkan bahwa dirinya telah diberhentikan dari jabatan ketua SMF dengan SK (surat keputusan) nomor 881/8696/308/2008. Dalam SK itu disebutkan bahwa pemberhentian dilakukan untuk kelancaran pelayanan terhadap pasien. Khususnya di lingkungan poliklinik spesialis mata dan ruang rawat inap 20 RSSA. Sebagai gantinya, direktur menunjuk Dr dr Tahan Persaoran Hutapea SpP MARS sebagai pejabat sementara. "Saya hanya bisa sumeleh (pasrah). Saya sangat menghargai support teman-teman," ujar Refa.

Bagaimana tanggapan Direktur RSSA dr Pawik Supriadi SpJP (K) ? Pawik belum bisa dihubungi. Bahkan, saat ditemui di ruang tata usaha RSSA, Pawik langsung menuju pintu keluar. Hanya sekretarisnya, drg Lalu Suparna, yang mau memberikan keterangan. "Pemberhentian terhadap ketua SMF mata hal yang wajar. Semua didasarkan pada hukum," ucap Lalu.

Dalam SK pemberhentian juga telah dijelaskan alasan-alasan direktur memberhentikan sementara Refa. Bahkan, jika suatu saat nanti penilaian direktur berubah, Refa bisa dikembalikan pada posisi semula. "Ini biasa saja. Dalam sebuah organisasi, pergantian jabatan satu hal wajar," kata dia.

Tentang aksi mogok yang dilakukan para dokter mata, Lalu mengaku belum menerima laporan sama sekali. Laporan yang masuk hanya semua dokter mata melakukan rapat tertutup. Bukan aksi mogok. Jika sampai itu terjadi, manajemen akan mengingatkan kembali soal tugas pokok dokter di lingkungan RSSA. Salah satunya pelayanan. "Tadi (kemarin) sudah diingatkan secara lisan. Semua aktivitas normal kembali," katanya.

Menurut Lalu, di SMF mata ada sepuluh dokter daerah dengan status PNS. Selain itu, ada lima dokter mata dari lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB).

Masih dari RSSA, berdasarkan pengamatan, antrean panjang akibat aksi mogok salah satunya terjadi di poli mata. Jumaat -salah satu pasien- mengaku telah menunggu sekitar tiga jam. Namun, hingga pukul 11.30, sama sekali belum ada panggilan.

Saat aksi mogok, ruang tunggu poli mata dipenuhi seratus lebih calon pasien. Meski pelayanan sedikit terganggu, mereka tetap menunggu. (ard)

Pedagang Pasar Minggu Di Pimpong Pemkot Setelah tergusur Dari Stadion Saat Ini Dihadapkan Dengan Aparat

KRC,MALANG -
Nasib pedagang pasar Minggu semakin tak jelas, setelah terlempar dari Stadion Gajahyana Malang, kemudian dialihkan ke Simpang Balapan kini dihadapkan dengan tentara. Ia ditaruh di lapangan Rampal, yang notabene oleh Pimpinan KOdam V Brawijaya tak diperkenankan, karena kawasan itu murni untuk olahraga bukan jualan. Belum ada jalan hingga kini, disemerupun usulan belum ada kejelasan.

Pemkot Malang akan melakukan ''perlawanan'' terhadap instruksi Pangdam V/Brawijaya soal pedagang Pasar Minggu Rampal (PMR) harus pindah ke sisi utara Lapangan Rampal. Kini pemkot menempuh jalan lobi dengan jajaran pejabat di Kodam V/Brawijaya.

Sekkota Pemkot Malang Bambang Dh Suyono menegaskan, saat ini pemkot akan mempertahankan pedagang di lokasi semula. Sebab, lahan area utara lapangan dinilai kurang representatif. Terutama dari kapasitas. "Belum ada jalan keluar. Sementara tetap dioptimalkan di sana (area selatan lapangan). Kami berharap upaya lobi berhasil," ujarnya.

Bambang membeberkan, sejak pindah 26 Oktober lalu hingga sekarang memang belum ada perjanjian tertulis antara pemkot dengan kodam tentang pemanfaatan Lapangan Rampal. Sebaliknya, relokasi tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara wali kota dengan Pangdam V Brawijaya.

Tidak tahunya, kata dia, ketika jabatan pangdam diserahterimakan pada pejabat baru, pemanfaatkan itu tidak diizinkan. "Alasannya mengganggu kegiatan olahraga. Sampai saat ini kami belum memikirkan jalan keluar lain selain upaya bertahan," terang dia.

Lebih lanjut, kata Bambang, sebenarnya dulu pernah ada kesepakatan lokasi untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL). Bahkan, pangdam telah menyediakan lahan khusus di Jl Belanegara. Hanya saja, itu bukan untuk merelokasi pedagang PMR yang sebelumnya ada di kawasan Jl Simpang Balapan. Tapi untuk relokasi PKL Jl Trunojoyo. "Kalau yang itu sudah ada pernyataan tertulis. Sedang yang sekarang memang belum ada. Koordinasi sampai tataran teknis juga belum," beber Bambang.

Alasannya, sampai saat ini masih tahap pematangan. Apalagi, operasional pedagang pasar wisata tersebut baru empat kali jalan. "Mudah-mudahan pekan ini langkah pendekatan internal dengan pangdam membawa hasil," kata dia.

Bahkan, lanjutnya, jika pihak kodam menginginkan pemkot melakukan pembenahan ulang, seperti pemasangan paving di area selatan akan dilakukan. Dengan syarat, pedagang tetap tersentral di arela selatan lapangan.

Bagaimana jika tidak ada titik temu? Disinggung tentang ini, Bambang menegaskan pemkot akan tetap mencarikan solusi. Yaitu, pindah dari kawasan Rampal. Dengan begitu, kemungkinan besar pedagang tidak akan digeser ke sisi utara. "Ini terpaksa dilakukan jika benar-benar buntu," tegasnya.

Sayang, Bambang belum bisa membeberkan lokasi alternatif yang akan dibidik sebagai lahan baru pedagang PMR. Apakah akan dikembalikan ke kawasan Jl Semeru atau kawasan lain. Alasannya, keputusan tetap menunggu instruksi wali kota. "Pasti akan ada lokasi baru. Mereka semua kan warga Kota Malang dan sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sana," terang Bambang.

Dihubungi terpisah, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Munharto membenarkan bahwa pedagang PMR harus pindah ke sisi utara. Dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kerapian. "Saya sudah konfirmasi langsung dengan Dandim 0833 Kota Malang, memang benar mau dipindah. Selanjutnya langsung saja dengan dandim," ujar Munharto.

Dandim 0833 Kol Inf Bahman ketika dikonfirmasi juga mengakui soal instruksi relokasi pedagang. Bahkan, surat perintah tertulis Pangdam V Brawijaya telah diterimanya beberapa pekan lalu. "Kalau sudah surat perintah, berarti harus. Tapi mungkin saja berubah jika pendekatan yang dilakukan pemkot berhasil," beber dia.

Tapi, menurutnya, relokasi ke sisi utara lebih tepat. Selain bisa bersinergi dengan pengguna sarana olahraga, pedagang bisa beroperasi sepanjang hari. Tepatnya, bisa buka pukul 18.00 sampai 22.00.
Sementara Peni Suparto Walikota Malang mengatakan Alternatif tempat relokasi di Jl Semeru yang ditawarkan pedagang Pasar Minggu Rampal (PMR) bakal kandas. Wali Kota Peni Suparto keberatan apabila mereka harus pindah ke lokasi tersebut. Alasannya, di Jl Semeru bisa menimbulkan kemacetan. Ditambah lagi, warga setempat keberatan apabila dipergunakan untuk jualan.

Peni mengatakan, pedagang seharusnya tidak perlu resah apabila nanti dipindahkan ke sebelah sisi utara lapangan. Mengingat di lokasi tersebut akan menampung seluruh pedagang, yakni 459 pedagang.

Apabila pedagang beralasan lahan yang tersedia terbatas untuk menampung pedagang, dia menilai salah besar. "Kami jamin semua pedagang nanti tertampung," ujar Peni, sesuai membuka Job Market Fair 2008 di gedung Bela Negara Rindam V Brawijaya, kemarin sore.

Meski demikian, kata Peni, pihaknya akan tetap mengupayakan agar pedagang tetap bisa berjualan di lokasi sebelah sisi selatan lapangan. Untuk itu, pemkot akan melakukan koordinasi dengan jajaran pejabat di Kodam V Brawijaya.

Diharapkan dari koordinasi ini nantinya akan ada kesamaan visi dan misi antara pemkot dengan Kodam V Brawijaya. "Pasar di Rampal untuk menghidupkan UKM (usaha kecil menengah) di Kota Malang. Dengan demikian, keberadaan UKM tetap terselamatkan," terangnya.

Peni menambahkan, perpindahan PMR seharusnya tidak menjadi persoalan bagi pedagang. Mengingat pedagang sudah memiliki image yang kuat di mata warga. Artinya, meski lokasi PMR dipindah akan tetap dicari warga. Ini terjadi, karena pedagang sudah memiliki pelanggan tetap (ard)

Direksi Dan Seluruh Karyawan PDAM KOta Malang

Mengucapkan Selamat Dan Sukses

Harlah RSSA Malang Dan Hari Kesehatan Nasional ke 44


Direktur Umum


Drs. Heryadi Santoso, Msi

Kebiasaan Dewan Klenceran Keluar Negeri Maupun Kedaerah Jadi Sorotan MCW

KRC, Malang
Malang Corruption Watch mulai kritisi anggaran dewan kebiasaan kelenceran jadi bahan soroton MCW baik keluar negeri maupun kedaerah tak pernah ada hasilnya.
Anggaran tahun 2009 sekitar Rp 2,6 miliar bagi para wakil rakyat itu selama satu tahun.

Anggaran itu dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2009. Tepatnya dalam pos rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan angka total Rp 2.661.860.000.

Besarnya plafon anggaran tersebut langsung dikritik Malang Corruption Watch (MCW). Ketua Divisi Advokasi MCW Zia'ul Haq mengatakan, alokasi itu tidak rasional. Apalagi, selama ini rapat koordinasi dan rapat luar daerah yang dilakukan anggota dewan tidak membawa hasil maksimal. "Kedoknya saja koordinasi dan studi banding. Tapi faktanya banyak nglencer daripada serius menimba ilmu," sorot Zia -sapaan akrab Zia'ul Haq- kemarin.

Seharusnya, lanjut Zia, produk yang dihasilkan dewan benar-benar jelas. Misalnya, dari kunjungan tersebut, lahir sebuah regulasi yang memihak kepentingan rakyat. Salah satunya peraturan daerah (perda) untuk proteksi masyarakat. Selain itu, plafon anggaran harus dilengkapi dengan rasionalisasi anggaran. "Kunjungan berapa kali, ke mana, dan acuannya apa, masyarakat berhak tahu karena yang digunakan uang rakyat," tandas dia.

Zia sendiri menilai angka Rp 2,6 miliar bukan nilai kecil. Kalau hanya sekadar untuk rapat dan koordinasi ke luar daerah, dana sebesar itu masih bisa dipangkas. Terlebih di Kota Malang banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi secara maksimal. Terutama penanggulangan kemiskinan, pendidikan murah, dan pengentasan pengangguran. "Biasanya, mereka (dewan) akan menghabiskan uang itu mendekati berakhirnya tahun anggaran atau di tengah tahun anggaran," ujar alumnus FISIP UMM tersebut.

Apalagi, bukan hanya pos rapat-rapat dan koordinasi luar daerah yang memakan dana besar. MCW juga menyoroti besarnya plafon anggaran untuk pos lain. Di antaranya, penyambutan tamu dinas luar daerah yang mencapai Rp 600 juta serta program peningkatan kapasitas dewan dengan besaran dana Rp 7,99 miliar. Dana sebesar itu dianggarkan untuk lima kali workshop Rp 1,9 miliar. Belum termasuk pelantikan dewan baru Rp 205 juta.

Serapan dana tak kalah besar adalah untuk pos optimalisasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (16 kegiatan) yang mencapai Rp 2,4 miliar. Selain itu, masih ada beberapa agenda lain dengan kisaran dana Rp 103 juta sampai Rp 998 juta. "Peran masyarakat sangat penting di sini. Jangan sampai uang rakyat dibuang percuma," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi B (bidang keuangan dan perekonomian) DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi menjelaskan, angka-angka tersebut baru plafon sementara. Bahkan baru saja dilempar oleh eksekutif. "Nanti ada bahasan tersendiri, bagaimana rasionalisasinya. Tidak semua bisa disepakati," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) beberapa waktu lalu. Saat itu, semua usulan tidak selalu disetujui. Bahkan, ada beberapa pos yang dipangkas. "Apa yang diplafonkan itu tidak selalu lolos. Dilihat dulu kegunaannya," kata dia.

Pembahasan PPAS diprediksi dibahas minggu ini. Sebab, panitia musyawarah mulai mengadakan rapat penentuan jadwal. "Saya tegaskan lagi, plafon dalam PPAS belum menyentuh angka sesungguhnya. Semua akan dibahas lebih dulu," ujar Syaiful. (ard).

The Gold Award & Silver Award Kado Harla RSSA dan HKN ke 44 Untuk RSSA Malang

Krc, Malang
Kemenangan RSSA Malang dalam menyabet penghargan emas ( the gold Award ) melalui team QCC Irna III dan penghargaan perak ( the silver Award) oleh team QCC Wijaya kusuma anestia dalam kompetisi International convention on quality control circles pada 23-26 di dhaka Bangladesh merupakan kado buat Hari jadi RSSA Malang dan Hari Kesehatan Nasional ke 44.” penghargaan ditingkat dunia RSSA Malang ini diharapkan sebagai kado HKN , tandas Auragustini Ritavipa Djamaris, Skm humas RSSA Malang pada Koran Rakyat Cybermedia belum lama ini.
Dikatakan Ritavipa yang kerap dipanggil bu ita ini bahwa berbagai kegiatan dalam HKN ke 44 dan hari jadi RSSA Malang, mulai dari donor darah pemeriksaan kesehatan gratis serta sosialisasi program Jamkesmas yang nanti dilanjutkan dengan kegiatan Jalan sehat pada Minggu (16/11) mendatang dengan mengambil start dan finish di halaman parkir RSSA Malang dengan disiapkan berbagai doorprize dan hadiah sepeda motor.
Sementara Ketua IDI Kota Malang Dr. Subagjo. Sp.BTKV mengatakan HKN ke 44 ini diharapkan bisa menjadi momen untuk meningkatkan profesional para dokter, sehingga tidak sampai terjadi keluhan dalam pelayanan dimasyarakat. Diakui bahwa saat ini bahwa dibidang kedokteran secara national belum ada kemandirian, sehingga belum bisa maksimal melayani masyarakat khususnya dalam hal sarana dan prasarana serta pembiayaan. Tentunya untuk kedepan bidang kesehatan bisa lebih mandiri, sehingga semua peralatan untuk kegiatan kedokteran tidak impor semua, yang mengakibatkan biaya untuk layanan operasi mahal, dampaknya hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati untuk layanan tersebut. Padahal kalau kita mau untuk menciptakan sendiri bisa asal ada perhatian dari pemerintah.(eas)