Kemenangan Geng Wahyudi Dalam Rakercabsus Masih Rawan

KRC, MALANG –
Kemenangan Muhammad Geng Wahyu di arena Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan, belum putusan final. Sebaliknya, tragedi Batu atau Soekarwo II sangat mungkin terjadi di Kabupaten Malang .
Hal di atas diungkapkan Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) kepada WARTAWAN usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, kemarin siang. ‘’Semua bisa terjadi. Artinya, dalam kondisi seperti ini, dua kemungkinan sangat mungkin terjadi dan itu tergantung DPP,” tandasnya memastikan.
Seperti diketahui, Muhammad Geng Wahyudi berhasil mengungguli enam bakal calon Bupati (Bacabup) PDIP Kabupaten Malang, Minggu (15/11) lalu.
Polisi yang juga pengusaha pabrik rokok ini berhasil mengantongi 718 suara atau 60 persen dari total suara pemilih yang mencapai 1.103. Sedang rival dekatnya Bambang DH Suyono hanya mampu meraih 331 suara, disusul HM Suhadi dengan 17 suara.
Secara gamblang, Kusnadi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, memutar balik ‘rekaman’ peristiwa Rakercabsus PDIP Batu dan Rakerdasus DPD PDIP untuk menentukan Cagub dari PDIP Jatim. Bahkan, terjadi juga di beberapa daerah di Jatim yang ternyata diluar dugaan.
Saat Rakercabsus PDIP Kota Batu, lanjut dia, Eddy Rumpoko dinyatakan menang mutlak dan (alm) Imam Kabul berada di posisi kedua. Meski bukan kader PDIP Batu, kala itu nama Eddy ditempatkan di posisi pertama diusulkan ke DPP untuk mendapat rekom menjadi Cawali Kota Batu dari PDIP.
Hasilnya di luar dugaan DPP PDIP justru merekomendasi (alm) Imam Kabul sebagai Cawali PDIP. Tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, apa alasan DPP merekom almarhum, yang ketika itu masih menjabat Walikota Batu.
‘’Tetapi, karena pak Imam Kabul meninggal dunia akhirnya rekomen diserahkan kembali ke Mas Eddy Rumpoko. Andaikata pak Imam Kabul tidak meninggal, sudah tentu rekom tetap diberikan ke dia, karena putusan DPP mutlak adanya,’’ paparnya.
Sebagai penguat tragedi Batu, Kusnadi lantas menceritakan secara detil kejadian serupa untuk Soekarwo. Meski menang mutlak di Rakerdasus PDIP Jatim, tetapi Soekarwo tetap tidak mendapatkan rekomen menjadi Cagub Jatim dari PDIP. Sebaliknya, rekom malah diserahkan untuk Sucipto, yang ketika itu berada di posisi kedua.
Dikatakannya, menang pemilihan di Rakercabsus belum bisa dianggap mewakili suara keseluruhan rakyat. Artinya, suara yang diperoleh Geng di Rakercabsus belum mewakili suara rakyat Kabupaten Malang. ‘’Itu baru suara rakyat PDIP Malang. Apa rakyat Malang hanya PDIP saja,” tuturnya bernada tanya.
Selain itu, lanjut dia, DPP akan memperhitungkan apakah wakilnya bisa menang saat Pilbup digelar nanti. Untuk menang di Pilgub tidak cukup hanya mengandalkan kemenangan di Rakercabsus.
‘’Lho, calon dari partai lain juga harus diukur. Kira-kira seimbang tidak jago kita di Pilgub. Yang lebih penting, bisa menang tidak saat Pilgub digelar. Inilah, beberapa hal yang menjadi patokan DPP sebelum menurunkan rekomnya,” ujarnya.(ik)

Exploitasi ABT di Batu Rawan Buat Warga Malang

.

KRC, BATU -
Praktik pemanfaatan air bawah tanah (ABT) secara ilegal oleh PT Bunga Wangsa Sejati (BWS) di kawasan Oro-Oro Ombo Kota Batu berpotensi memunculkan kerugian terhadap warga Kota dan Kabupaten Malang. Tetangga Kota Batu ini terancam mengalami penurunan debit air sumur karena posisinya ada di bagian bawah Kota Batu. Air tanah yang tersedot oleh perusahaan pelaksana pembangunan Museum Satwa itu mengurangi persediaan air di dalam tanah.

"Pengambilan air bawah tanah itu berdampak kepada wilayah dengan radius 20 hingga 40 kilometer. Itu ada dasar teori dan penelitiannya. Oleh karena itu, pemanfaatan ABT tidak boleh sembarangan. Izinnya dikendalikan provinsi," kata Purnawan D. Negara, Koordinator Walhi simpul Malang, kemarin.

Seperti diberitakan, warga Temas-Sisir Kota Batu dan LSM menghadang penggunaan ABT di Museum Satwa sejak 27 Oktober 2009. Warga dan LSM juga mendesak Pemkot Batu menutup pengambilan ABT tersebut karena belum mengantongi izin. Bahkan, warga dan LSM juga men-deadline penutupan tersebut, jika tidak dilakukan, masyarakat akan menutup paksa. Akhirnya usaha itu berhasil, penyedotan ABT oleh PT BWS dihentikan Senin (2/11) lalu.

Rencananya, kata dia, sumur ABT akan dibangun oleh PT BWS di tiga titik. Pengeboran pertama dilakukan sedalam 180 meter. Air yang didapat mencapai 2 liter per detik. Sedangkan pengeboran kedua belum terlaksana karena ada protes dari warga dan beberapa elemen masyarakat.

Purnawan menerangkan, ABT itu berasal dari dua sumber air di bawah tanah, yakni berupa sungai bawah tanah dan cekungan air bawah tanah. Keduanya ada di kedalaman lebih dari 100 meter. Sungai bawah tanah berasal dari sebuah aliran kecil yang ada di puncak gunung. Alirannya bertambah besar seiring dengan makin turunnya ketinggian tanah. Sebab, ada tambahan air resapan dari zona-zona yang dilalui sungai bawah tanah tersebut.

Begitu pula dengan ABT berwujud cekungan di dalam tanah. Pasokan air yang masuk ke cekungan itu berasal dari air yang meresap dalam radius beberap kilometer dari lokasi pengambilan air. Dengan kondisi itu, maka adanya pengambilan ABT yang sembarangan dan tanpa izin, maka akan sangat merugikan banyak pihak. "Jadi sebenarnya pelanggaran ABT di daerah Batu punya dampak sangat luas. Tak hanya bagi masyarakat Batu sendiri," kata Purnawan.

Purnawan mengkritik Pemkot Batu yang tidak merespons dengan cepat permasalahan yang menyangkut ABT. Dia menyesalkan ketika Pemkot Batu tidak tegas dan peka dengan ekologisnya sendiri. Pemanfaatan ABT yang berizin punya kewajiban melakukan konservasi. Apabila ada yang memanfaatkan ABT tanpa izin, sama dengan menghindar dari kewajiban konservasi. "Katanya ingin jadi kota pariwisata yang berwawasan lingkungan. Mestinya, ada pelanggaran ABT harus cepat diingatkan. Saat ini semua tahu bahwa air tanah dalam kondisi kritis. Sehingga harus benar-benar dijaga," sarannya. (dd)

Kado Harliknas Layanan PLN Malang Buruk Sekolahpun Tak Ada Perhatian

KRC, Malang
Sudah membayar mahal-mahal, sekolah tak ada listrik. Itulah yang dialami para siswa SMKN 7 Malang yang menempati gedung baru kampus 2 di Jl Satsuit Tubun IV Sukun, Kota Malang. Prihatin dengan kondisi itu, para siswa kelas 2 jurusan analisis kimia (AK) SMKN 7 kemarin menggelar aksi menuntut pemasangan jaringan listrik.

Aksi dimulai pukul 11.00. Mereka membikin coretan-coretan yang berupa tuntutan untuk pemasangan listrik. Tidak ada aksi teriak-teriak. Mereka hanya merentangkan poster di dalam kelas saat ada wartawan datang. Beberapa poster bertuliskan; Listrik saja masuk desa, masak di sini tidak. Mari kita dukung perjuangan kembalinya pejuang listrik. Katanya melayani, kok malah menyusahkan.

Tulisan-tulisan di kertas itu mereka bawa seraya diangkat bergantian. Sebagian lagi ditempel pada jendela tembok dan pintu di luar kelas. "Sudah sekitar sebulan ini kami tidak bisa membuka komputer dan praktik di lab kimia," ujar Rizki Hidayat, siswa kelas 2.

Rizki bercerita, awalnya ketika masuk ada listriknya. Tapi sekitar satu bulan, listrik sudah tidak ada. Informasi yang diterima, dulu sekolah menyambung listrik dengan sistem sewa, tapi tiba-tiba diputus. Namun siswa tidak tahu apa alasannya. Siswa hanya ingin ada saluran listrik agar komputer bisa menyala dan bisa memanfaatkan sejumlah peralatan IT di sekolah itu.

Fitri Kanti, siswi lainnya, juga mengaku kecewa dengan tidak adanya sambungan listrik di sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) tersebut. "Di desa saja ada, kok di sini tak ada," ujar gadis itu.

Malahan, untuk materi yang harus menggunakan komputer, para siswa bergantian dengan laptop milik guru mereka. Namun jika baterai laptop habis, tetap tidak bisa di-charge. Praktis, pembelajaran kembali dilakukan secara manual dengan menggunakan media papan tulis.

Selain itu, sejumlah siswa juga minta pihak yang berwenang segera menyambung aliran listrik. Sebab, mereka telah membayar cukup mahal. Untuk masuk dikenakan uang gedung Rp 4,5 juta per siswa, sedangkan SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kelas regular biaya masuk Rp 1,75 juta dan SPP-nya Rp 165 ribu per bulan.

Meski ada aksi, para guru di sejumlah kelas masih terus mengejar. Namun, saat ganti jam pelajaran, siswa dari kelas lain turut keluar sebentar untuk bergerombol. Terhadap aksi itu, para guru pun tidak ada yang berani memberikan komentar. Mereka diam saja saat ditanya wartawan. Para guru minta wartawan langsung konfirmasi ke kepala sekolah. Aksi berakhir sekitar pukul 12.00.

Kepala SMKN 7 Hari Sunyoto mengatakan, sebenarnya sekolah sudah lama mengajukan sambungan listrik ke PLN. Hasilnya, kata dia, PLN menyampaikan belum ada kuota untuk gedung SMK itu. Lalu sekolah menyewa sambungan listrik dengan izin pesta dengan membayar Rp 1,2 juta tiap minggu. Tapi, setelah beberapa bulan, sekolah tidak mampu membayar lagi dan akhirnya diputus. Lalu sekolah menggunakan genset. Karena voltasenya tidak stabil, banyak komputer banyak yang rusak. Sejak itu pun genset tak lagi dipakai.

Kepala sekolah yang juga merangkap sebagai kepala SMPN 19 ini menambahkan, sebenarnya pihak sekolah telah mengajukan penyambungan dengan biaya besar. Karena, untuk ke sekolah memang tidak ada jaringan. "Kami sudah membayar Rp 23 juta dan akan membayar lagi Rp 23 juta untuk penyambungan 13 ribu watt," jelas dia.

Kemarin dia mengaku telah bertemu dengan rekanan PLN untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Hari, dijanjikan dalam minggu-minggu ini listrik sudah tersambung. Untuk itu, dia minta siswa bersabar terlebih dulu.



PLN Tak Berkutik

Terpisah, asisten manajer pemasaran PLN APJ Malang G.E. Santjoko membeberkan, kasus itu sama sekali di luar tanggung jawab PLN. Sebab, ketika dia bertemu langsung dengan kepala sekolah, persoalan utama yang membuat sekolah belum teraliri listrik adalah jaringan bermasalah. Sedang pengadaan jaringan selama ini dilakukan sekolah dengan menunjuk instalatir rekanan.

''Rupanya pemilihan instalatir tidak tepat. Banyak proyek belum diadakan sehingga sambungan tidak bisa dilakukan segera," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, bisa saja PLN memasang langsung instalasi listrik di sekolah itu. Tapi karena daftar tunggu saat ini mencapai 10 ribu lebih calon pelanggan, maka SMKN 7 juga harus sabar menunggu. Tapi dalam perjalanan SMKN 7 bersedia mengadakan jaringan sendiri agar aliran listrik cepat nyambung. Ini karena jarak sekolah dengan infrastruktur terdekat mencapai 130 meter.

''Karena sekolah mau memasang jaringan sendiri, kami tidak masalah. Tapi rupanya pemasangan jaringan bermasalah. Saya cek kotak-kotak meteran saja belum terbeli," terang Santjoko.

Karena jaringan bermasalah, hingga kemarin PLN juga belum mau menerima hibah. Apalagi barang-barangnya tidak jelas. Padahal, hibah atau penyerahan tersebut disertai dengan berita acara. ''Kami minta sekolah menuntaskan dulu persoalan dengan instalatir. Baru setelah itu PLN bisa menyambung ke meteran," tandasnya. (tot)

Vidio Syuur mahasiswa Ditemukan Petugas Beredar di Malang

UMM Kecolongan Video Mesum
KRC, Malang
Sebuah video mesum kemarin beredar luas di Malang Raya. Tragisnya, video yang sepertinya diambil menggunakan handycam secara sembunyi-sembunyi itu, dilakukan oleh dua pasangan lawan jenis, yang diduga mahasiswa. Lebih disayangkan lagi, lokasi pengambilan diprediksi di kampus Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Apalagi dalam video berdurasi 12 menit 27 detik tersebut, secara jelas terlihat sebuah spanduk yang bertuliskan UMM.
Kedua aktor yang sama-sama menggunakan baju putih tersebut, terlihat menikmati ’aktivitas’ yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Meski tidak sampai telanjang, namun perbuatan keduanya, terutama si laki-laki, sudah jauh menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.
Seperti (maaf) berciuman, kemudian si laki-laki mengerayangi tubuh wanita bagian depan. Baik menggunakan tangan maupun ciuman. Saat sang pangeran ’gerilya’ sang putri membelai rambut pangeran dengan mesra, sekalipun sorot mata wanita itu, tampak melihat kanan kiri, mungkin takut terlihat orang.
Di bagian yang lain, laki-laki itu terlihat menyembunyikan mukanya di bagian selangkangan wanita. Sementara tas milik wanita, menutupi kepala laki-laki tersebut.
Adegan mesum itu sempat terhenti karena ada dua orang yang melintas di depan mereka. Tapi setelah dua orang itu pergi, para aktor melanjutkan aktivitas.
Dalam rekaman tersebut juga jelas terlihat muka keduanya, karena resolusi rekaman yang cukup tinggi. Termasuk lokasi pengambilan, meski suara keduanya tidak terdengar, melainkan hanya suara si kameraman. ’’Lho..lho iku lapo, karcis-karcis lima ribu, seneng ya,’’ celetuk suara kameraman.
’’Kalau melihat spanduknya, lokasinya di kampus III UMM. Jika tidak di GKB (gedung kuliah bersama, Red.) I mungkin di GKB II. Apalagi di rekaman paling akhir, gedung itu terlihat jelas,’’ kata salah satu mahasiswa UMM yang sudah melihat rekaman video tersebut.
Memang di bagian akhir rekaman, ’kameraman’ terlihat terus mengikuti pergerakan dua ’aktor’ itu. Praktis terlihat jelas, lokasi tempat pengambilan adegan-adegan tersebut. Plus cumbuan-cumbuan yang mereka lakukan sembari berjalan.
Selain itu, dalam rekaman juga terlihat sebuah spanduk ditempel di dinding yang bertuliskan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibawahnya bertulis juga Fakultas Kelautan dan Perikanan UMM.
Terkait beredarnya gambar mesum ini, Kasat Samapta Polresta Malang AKP Susanto mengaku sedang menyelidiki. Pihaknya juga sudah menginformasikan temuan video mesum ini ke pihak Reskrim. ’’Saya kaget saat anggota mengatakan menemukan video mesum dan ini harus saya selidiki,’’ urai Santo kemarin.
Sementara terpisah Kasat Reskrim Polresta Malang AKP R Ripto Himawan mengatakan belum menerima limpahan, ataupun temuan video mesum tersebut. ’’Ada ya, belum-belum ada pengaduan kepada kami,’’ tandas Ripto kemarin. (nun)

Dana ADB 8 M Di Launching Walikota Malang

KRC,MALANG –
Program bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 8 miliar untuk Pemkot Malang, kemarin dilaunching oleh Wali Kota Malang Peni Suparto di Hotel Santika, bersamaan dengan diklat teknis fungsional penyusunan sistem informasi manajemen pelayanan publik yang dibiayai ADB.
Pemkot Malang juga telah menyiapkan dana pendampingang untuk program itu dari APBD Kota Malang sebesar 20 persen dari total proyek itu atau sekitar Rp 2 miliar. Total ada kucuran dana Rp 10 miliar bagi Pemkot Malang untuk proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi atau SCBD-P (sustainable capacity building for decentralization project) yang akan berjalan selama tiga tahun. Mulai tahun ini sampai tahun 2011 mendatang.
“Kami sudah menyiapkan sekitar 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya untuk pelatihan-pelatihan, sisanya untuk perumusan kebijakan, penganggaran dan kegiatan lainnya. Total ada 28 bulan untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Kepala Bappeda Pemkot Malang Bachtiar Ismail kepada wartawan kemarin.
Diakuinya, kucuran dana dari ADB bukan untuk proyek fisik. Semuanya dilakukan untuk proyek non fisik. Pelatihan akan dilakukan pada aparatur daerah di semua eselon sampai dengan staf. Proyek non fisik yang dilakukan itu untuk peningkatan kompetensi aparatur daerah.
Ada lima capaian yang diharapkan terwujud pada akhir masa proyek itu, peningkatan pelayanan pada masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, percepatan desentralisasi, dan tercapainya good governance.
“Semuanya untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur daerah. Kucuran dana itu sepenuhnya untuk proyek non fisik,” ungkapnya.
Program ini telah dikenalkan sejak tahun 2004 lalu, butuh waktu 4 sampai 5 tahun bagi ADB untuk melakukan identifikasi lapangan dan persiapan-persiapan pencaiaran anggaran itu. Kota Malang masuk salah satu dari 38 kota dan kabupaten yang ada di 10 provinsi yang mendapatkan kucuran dana ADB dalam proyek SCBD-P. Kota Malang masuk dalam proyek tahap II dan III yang ditetapkan melalui surat Dirjen Otoda Depdagri. (dd)

Warga Protes Museum Satwa Dianggap Arogan Tak Sosialisasi Langsung Kantongi Ijin

KRC, BATU –
Pengelola Museum Satwa, pengembangan wisata Jatim Park II, harus berpikir ulang untuk memanfaatkan air bawah tanah (ABT) dalam operasionalnya. Sebab, rencana pemanfaatan ABT itu mendapat tentangan keras dari warga dan aktivis lingkungan lingkungan Fokal Mesra (forum kajian air dan lingkungan menuju selaras alam).

Penolakan itu disampaikan perwakilan warga dan Fokal Mesra dalam Sidang Pembahasan Dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) Batu Mini Zoo, di Kantor Kecamatan Batu, siang kemarin.

Sidang pembahasan Amdal itu diselenggarakan PT Bunga Wangsa Sejati, pemrakarsa pembangunan Museum Satwa dan Batu Mini Zoo, bekerja sama dengan KLH (kantor lingkungan hidup) Kota Batu. Sebelum sidang dimulai rencananya ada tinjauan lapangan, namun ternyata dibatalkan karena waktu yang terbatas. Dan, yang disayangkan Kepala KLH Bambang Parianom juga meninggalkan tempat di tengah sidang.

Dalam sidang tersebut, selain menghadang rencana penggunaan ABT, sejumlah persoalan juga dilontarkan pada sidang tersebut. Mulai dari saluran drainase, kelancaran arus lalu lintas, ruang terbuka hijau, arus lalu lintas, parkir, toilet, tenaga kerja, hingga kejelasan nama proyek pembangunan wisata tersebut.

Jumain, ketua RW 1 Kelurahan Sisir menegaskan penolakan penggunaan ABT oleh wisata Museum Satwa. Sebab, jika Musem Satwa menggunakan ABT, dikhawatirkan akan mematikan sumber air yang selama ini dimanfaatkan warganya. Baik itu yang memanfaatkan dari sumber maupun sumur. "Sekarang yang memakai pompa debitnya sudah menurun, dan sumur juga sudah ada yang mati. Kalau menggunakan ABT, bagaimana nasib warga kami," kata Jumain, di hadapan para pemrakarsa, dan konsultan pembangunan Museum Satwa.

Selain mempersoalkan pemanfaatan ABT, Jumain juga meminta manajemen memikirkan persoalan arus lalu lintas, luberan parkir, MCK, hingga perekrutan tenaga kerja.

Parno Muttaqien, perwakilan Fokal Mesra menyayangkan perizinan dan pelaksanaan pembangunannya. Terlebih lagi, warga mengetahui adanya pembangunan itu setelah dimuat di media massa. "Ini pembangunan sangat arogan. Perizinan muncul sebelum sosialisasi, sampai-sampai Pak Lurah saja tidak tahu. Mau diapakan Batu ini," keluh dia.

Wahyu Prihanta, kepala Suku Tebs UMM (LSM lingkungan) mempertanyakan kejelasan pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, ada ketidaksamaan antara yang tertulis dengan yang dibangun. "Museum satwa dengan zoo (kebun binatang) itu sangat berbeda. Kalau memang ada kebun binatang, tidak selembar pun perizinan dari BKSDA yang kami lihat di berkas ini," katanya.

Titien Setiyo Rini, tim leader, CV Asvinda Teknika Konsultan penyusunan amdal Museum Satwa mengatakan akan memperhitungkan kembali pemanfaatan ABT. Selain menggunakan PDAM, Museum Satwa akan mencari sumber-sumber baru. Titien juga menyampaikan menjalankan masukan-masukan yang diterima. Baik itu masukan dari sejumlah pejabat pemerintah maupun perwakilan masyarakat dan LSM atas dokumen Amdal yang disusun.

Nani Yulianti, Koordinator Kesehatan Hewan Museum Satwa menambahkan, ada dua proyek besar di pengembangan Jatim Park II. Dia menyebutkan, selain membangun museum satwa, juga ada semacam kawasan satwa bagi beberapa hewan yang dilepas secara liar di dalamnya. "Proses perizinan di BKSDA masih dalam proses. Petugas BKSDA beserta direktorat jendral konservasi juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi," ujar dia. (rr)

Jabatan Basah Dirut PDAM Mulai Digulirkan

keterangan foto : Dirut Saat Memimpin Rapat dengan pejabat PDAM Kota Malang


KRC, MALANG –
Bursa Direktur Umum PDAM Kota Malang mulai digulirkan, tampaknya bakal segera berganti. Hal itu terjadi lantaran masa jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM, Heryadi Santoso, bakal berakhir Desember mendatang.
Wajar kalau mendekati November, sejumlah calon pengganti, mulai ancang-ancang. Bahkan konon kabarnya, sejumlah nama mulai melakukan pendekatan ke berbagai pihak, yang dinilai bisa memuluskan langkah untuk duduk menjadi ‘PDAM-1’.
Kondisi itu, sudah dicium Pemkot Malang, sebagai pemegang saham terbesar perusahaan penjual air minum ini. Bahkan Dewan Pengawas PDAM, mulai melakukan persiapan untuk menyeleksi nama-nama tersebut.
Ketua Dewan Pengawas PDAM, Bambang DH Suyono menjelaskan, saat ini sudah dilakukan persiapan seleksi nama-nama yang akan dijaring untuk menduduki Dirut PDAM. Termasuk persyaratan-persyaratan untuk menjadi Dirut.
‘’Nanti kami akan membentuk tim seleksi. Meski yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa Dirut PDAM ada pada wali kota. Kami hanya menyajikan saja kepada wali kota,’’ kata Yono kepada wartawan , kemarin.
Sekkota Malang ini menambahkan, masa jabatan Direksi PDAM Kota Malang tidak bersamaan. Desember mendatang hanya masa jabatan Dirut yang akan berakhir. Sebelumnya, pada awal Agustus lalu, jabatan direktur teknik sudah habis lebih dulu dan penggantinya sudah dilantik.
Mengenai persyaratan, ungkap Yono, Pemkot selaku owner tetap akan memberlakukan persyaratan dan aturan sesuai Permendagri Nomor 2 tahun 2007. Jabatan direksi dapat diisi pegawai PDAM yang masa aktif, asalkan memiliki pengalaman 10 tahun dan berumur paling tinggi 55 tahun.
Untuk calon direktur dari luar pegawai PDAM, batasan usianya paling tinggi 50 tahun dan pernah mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
Selain berpengalaman, juga lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
‘’Untuk PNS, dianggap diluar dari pegawai PDAM. Karena status PNS dengan pegawai PDAM berbeda,’’ ungkap mantan Manajer Persema ini.
Disinggung soal direksi yang ada dapat naik menjadi Dirut, Yono menegaskan, soal itu masih dikonsultasikan kepada Depdagri. Pasalnya, dalam Permendagri disebutkan hanya pengangkatan direksi, bukan Dirut, Dirtek atau Dirum.
Tidak menutup kemungkinan, salah satu dari dua direksi yang ada bisa menjabat sebagai Dirut. Tapi, Dirut yang lama bisa dipilih kembali jika baru kali pertama periode menjabat sebagai Dirut. Direksi dapat diangkat kembali satu periode berikutnya atau dibatasi hanya dua periode.
‘’Aturan itu yang masuk kami konsultasikan kepada pusat di Jakarta. Bunyi dalam aturan yang ada hanya direksi. Kalau ada perpindahan direksi bagaimana, itu yang masih kami konsultasikan,’’ tandasnya. (mr)