Aspindo Pertanyakan Layanan PLN Buruk

KRC, Malang
Kalangan industri di Malang Raya mengeluhkan pemadaman listrik yang kembali kacau. Listrik tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Kondisi ini terjadi selama satu minggu terakhir. Padahal, jika mengacu pada SKB (surat keputusan bersama) lima menteri tentang pemadaman bergilir beberapa waktu lalu, seharusnya masalah listrik sudah berangsur normal.

Sekretaris Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Malang Ronny Handoyo mengatakan kondisi satu minggu ini pemadaman listrik makin tidak karu-karuan. Kondisi ini semakin menambah beban usaha. "Ada sebagian perusahaan yang mendapatkan jadwal padam bergilir, lalu listrik padam tiba-tiba tanpa pemberitahuan," jelas Ronny.

Dia mencontohkan, di perusahaan yang dipimpinnya. Tiga hari lalu, tiba-tiba listrik padam tanpa disertai pemberitahuan awal. Ketika itu, pemadaman berlangsung selama empat jam.

Mengacu jadwal pemadaman bergilir dari kesepakatan SKB lima menteri, kata Ronny, sebenarnya sudah relatif membaik. Artinya, masalah listrik mendekati normal beberapa waktu lalu. Karena, ada perusahaan yang sudah tidak mendapatkan jatah padam.

"Perusahaan di Kota Malang yang bergabung Apindo itu lebih dari 100 perusahaan. Setelah kami cek, pengalaman yang menimpa di anggota lain (perusahaan) juga sama (tiba-tiba padam)," tambah Ronny. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan Apindo Kota Malang akan memantau perkembangan soal listrik terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada perubahan, maka Apindo Kota Malang akan merapatkan barisan. Intinya, mempertanyakan konsistensi masalah tersebut kepada PLN.

Bagian personalia PT Karya Niaga Bersama (PR Grendel) Asmuri mengatakan sampai November ini jadwal pemadaman bergilir masih berjalan. Yakni, pada 11 November lalu dan 30 November nanti. Berikutnya, 16 Desember. "Setiap kali padam, lamanya empat sampai lima jam. Kalau tiba-tiba listrik padam tanpa pemberitahuan, jelas kami sangat terganggu," kata Asmuri.

Tak jauh berbeda perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang. Perusahaan yang tergolong penggunaan listrik di atas 245 KVA, masih menjalankan jatah padam bergilir dan mengalami pemadaman mendadak. Terhadap hal ini, melalui DPP Apindo Jatim, sudah melayangkan protes keberatan. Paling tidak, masalah tersebut bisa segera diakhiri dengan mencari solusi yang lebih baik. Hanya saja, sampai kini juga belum ada kejelasan yang menggembirakan.

"Dampaknya besar lho. Di industri plastik dan baja misalnya, kerugiannya besar. Karena industri tersebut butuh pemanasan kontinu," ucap Ketua Apindo Kabupaten Malang Sucipto. Jadi, kalau listrik kemudian padam, maka mesin akan macet dan bukan tidak mungkin akan rusak. Di perusahaan baja, kesiapan menanggung kerugian jauh lebih besar lagi. Dengan listrik padam mendadak, baja bisa beku di dalam mesin.

Sepengetahuan dia, tercatat 10-12 perusahaan yang masih menjalankan jadwal padam bergilir tersebut. Di antaranya, PT Bentoel, PT Karoseri Adiputro, PT Karoseri Morodadi, PT Sidobangun, dan PT Makmur Jaya. "Besarnya kerugian berbeda-beda. Dan, saya tidak memiliki data kerugian dari masing-masing perusahaan tersebut," katanya. (ca/ik)

Berbahu Premanisme Penutupan Wisma Tumapel

KRC, MALANG –
Penutupan Wisma Tumapel dengan seng setinggi tiga meter, mematik reaksi kalangan dewan. Bahkan Komisi A DPRD Kota Malang, berencana akan melihat langsung penghuni Wisma Tumapel. Total sampai kemarin, masih ada 13 KK yang menjadi penghuni wisma.
Sidak dimaksudkan untuk melihat dan mendengar keluhan belasan warga yang hingga saat ini tetap ngotot bertahan. Dewam juga meminta ada itikad baik dari Rektorat Universitas Negeri Malang (UM) untuk kembali melakukan dialog dengan warga.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menyebut, penutupan pagar seng di sekeliling Wisma Tumapel, dianggap sebagai usaha untuk menekan dan memberikan efek negatif bagi para penghuni didalamnya. Sikap seperti itu bahkan dianggap menjurus ke arah premanisme. ‘’Menutup dengan pagar seng, sepertinya adalah usaha memberikan pressure pada penghuni agar cepat pindah. Sebuah institusi pendidikan, rasanya tidak pantas jika melakukan hal-hal yang berbau preman seperti itu,’’ ujar Arief pada wartawan kemarin.
Dalam kajian undnag-undang pasal per pasal, Arief mengakui jika UM memang benar dan berhak untuk segera mengosongkan lahan mereka.
Namun, kata dia, seharusnya ada cara yang lebih manusiawi bagi para penghuni lama agar mengerti dan mau berpindah dari tempat tersebut.
‘’Seharusnya pihak Rektor juga mendengarkan kesulitan mereka. Bagaimanapun mereka juga pernah berjasa bagi UM di masa lalu,’’ imbuhnya lagi.
Sementara di dalam Wisma Tumapel, Iwan, salah seorang penghuni menyebut, pembangunan pagar dan keinginan merenovasi memang sedikit janggal.
Seingat pria yang menempati jatah ayahnya di Wisma nomor 22 itu, terahir renovasi dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu. Sebelumnya, hampir setiap dua tahun sekali Wisma Tumapel selalu direnovasi. Seperti di cat ulang ataupun diperbaiki atap-atapnya.
‘’Ini tiba-tiba ditutup seng seperti itu. Jika mau direnovasi yang seperti apa bentuknya. Sedangkan renovasi terahir itu dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu,’’ ujar Iwan di kediamannya.
Iwan mengaku belum jelas, bagaimana nasib penghuni yang masih belum pensiun dan tentang hak tempat tinggal mereka. Putra dari dosen UM, Mukadi ST itu mengatakan, ayahnya masih pensiun dalam 4 tahun ke depan.
‘’Saya juga belum mengerti nantinya nasib yang belum pensiun bagaimana. Belum pernah ada informasi dari rektorat tantang Wisma Tumapel. Saya akan tetap tinggal disini hingga ada pemberitahuan lagi atau bahkan ketika Wisma nantinya benar akan dibongkar,’’ imbuhnya.
Dia juga menampik jika dikatakan Wisma Tumapel sudah tidak aman lagi. Bahkan alasan keamanan itulah yang dipakai pembenar untuk pemasangan pagar seng. ’’Buktinya kami masih tetap tinggal disini dan aman-aman saja,’’ katanya.
Keadaan dalam Wisma Tumapel pun mulai terlihat berubah. Sejumlah galian semen terlihat dibeberapa titik terpisah. Kantor satpam pun terlihat semakin lengkap dengan sejumlah perabot yang sering terlihat seperti kantor-kantor dalam sebuah lahan proyek.
Terpisah, Kepala Humas UM, Dr Zulkarnain Nasution MPd menuturkan, alasan utama pemagaran wisma Tumapel ini dilakukan untuk keamanan. Karena wisma yang dulunya berpenghuni 42 orang itu kini hanya dihuni sekitar 11 orang saja.
Sehingga banyak rumah yang kosong. Kondisi itu rupanya dimanfaatkan orang yang berbuat jahat dengan mencuri benda-benda yang berharga yang ditinggal pemiliknya.
‘’Ada beberapa laporan yang masuk mengenai kasus pencurian bahkan perusakan di rumah ini. Karena itu perlu ada pengamanan dengan cara memasang pagar seng itu,’’ tegasnya.
Ditegaskannya, keputusan memagar seng ini juga sudah diberitahukan kepada RT di wilayah itu. Sehingga tidak benar jika pemagaran itu adalah tindakan pengusiran terhadap warga yang masih bertahan.
Apalagi, kata dia, sesuai kebijakan Rektor UM, penghuni rumah dinas sudah sepakat untuk tinggal di sana hingga akhir Desember mendatang. Statusnya adalah pinjam pakai, tanpa ada biaya sewa kecuali kebutuhan pribadi seperti listrik dan juga air.
Ketua Perhumas Malang Raya ini menuturkan, di lokasi Wisma Tumapel ini rencananya memang akan dilakukan alih fungsi lahan. Kalau sebelumnya lokasi ini ditinggali oleh dosen, maka ke depan akan difungsikan untuk tamu-tamu kampus dan juga mahasiswa program kerjasama.
‘’Selama ini mahasiswa program kerjasama UM harus menyewa hotel selama program kerjasama berlangsung. Dengan fasilitas akomodasi yang baru nantinya diharapkan mereka tidak kesulitan lagi soal penginapan,’’ kata dia.
Fasilitas ini diharapkan juga bisa menjadi income bagi kampus yang akan menyongsong status Badan Hukum Pendidikan (BHP) ini. Sayangnya pria yang mengawali karir dari seorang Satpam ini tak bisa memberi keterangan apakah rencana alih fungsi lahan ini juga akan diberlakukan untuk rumah dinas UM yang lain. (ic)

Kemenangan Geng Wahyudi Dalam Rakercabsus Masih Rawan

KRC, MALANG –
Kemenangan Muhammad Geng Wahyu di arena Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan, belum putusan final. Sebaliknya, tragedi Batu atau Soekarwo II sangat mungkin terjadi di Kabupaten Malang .
Hal di atas diungkapkan Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) kepada WARTAWAN usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, kemarin siang. ‘’Semua bisa terjadi. Artinya, dalam kondisi seperti ini, dua kemungkinan sangat mungkin terjadi dan itu tergantung DPP,” tandasnya memastikan.
Seperti diketahui, Muhammad Geng Wahyudi berhasil mengungguli enam bakal calon Bupati (Bacabup) PDIP Kabupaten Malang, Minggu (15/11) lalu.
Polisi yang juga pengusaha pabrik rokok ini berhasil mengantongi 718 suara atau 60 persen dari total suara pemilih yang mencapai 1.103. Sedang rival dekatnya Bambang DH Suyono hanya mampu meraih 331 suara, disusul HM Suhadi dengan 17 suara.
Secara gamblang, Kusnadi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, memutar balik ‘rekaman’ peristiwa Rakercabsus PDIP Batu dan Rakerdasus DPD PDIP untuk menentukan Cagub dari PDIP Jatim. Bahkan, terjadi juga di beberapa daerah di Jatim yang ternyata diluar dugaan.
Saat Rakercabsus PDIP Kota Batu, lanjut dia, Eddy Rumpoko dinyatakan menang mutlak dan (alm) Imam Kabul berada di posisi kedua. Meski bukan kader PDIP Batu, kala itu nama Eddy ditempatkan di posisi pertama diusulkan ke DPP untuk mendapat rekom menjadi Cawali Kota Batu dari PDIP.
Hasilnya di luar dugaan DPP PDIP justru merekomendasi (alm) Imam Kabul sebagai Cawali PDIP. Tidak ada yang mengetahui sampai sekarang, apa alasan DPP merekom almarhum, yang ketika itu masih menjabat Walikota Batu.
‘’Tetapi, karena pak Imam Kabul meninggal dunia akhirnya rekomen diserahkan kembali ke Mas Eddy Rumpoko. Andaikata pak Imam Kabul tidak meninggal, sudah tentu rekom tetap diberikan ke dia, karena putusan DPP mutlak adanya,’’ paparnya.
Sebagai penguat tragedi Batu, Kusnadi lantas menceritakan secara detil kejadian serupa untuk Soekarwo. Meski menang mutlak di Rakerdasus PDIP Jatim, tetapi Soekarwo tetap tidak mendapatkan rekomen menjadi Cagub Jatim dari PDIP. Sebaliknya, rekom malah diserahkan untuk Sucipto, yang ketika itu berada di posisi kedua.
Dikatakannya, menang pemilihan di Rakercabsus belum bisa dianggap mewakili suara keseluruhan rakyat. Artinya, suara yang diperoleh Geng di Rakercabsus belum mewakili suara rakyat Kabupaten Malang. ‘’Itu baru suara rakyat PDIP Malang. Apa rakyat Malang hanya PDIP saja,” tuturnya bernada tanya.
Selain itu, lanjut dia, DPP akan memperhitungkan apakah wakilnya bisa menang saat Pilbup digelar nanti. Untuk menang di Pilgub tidak cukup hanya mengandalkan kemenangan di Rakercabsus.
‘’Lho, calon dari partai lain juga harus diukur. Kira-kira seimbang tidak jago kita di Pilgub. Yang lebih penting, bisa menang tidak saat Pilgub digelar. Inilah, beberapa hal yang menjadi patokan DPP sebelum menurunkan rekomnya,” ujarnya.(ik)

Exploitasi ABT di Batu Rawan Buat Warga Malang

.

KRC, BATU -
Praktik pemanfaatan air bawah tanah (ABT) secara ilegal oleh PT Bunga Wangsa Sejati (BWS) di kawasan Oro-Oro Ombo Kota Batu berpotensi memunculkan kerugian terhadap warga Kota dan Kabupaten Malang. Tetangga Kota Batu ini terancam mengalami penurunan debit air sumur karena posisinya ada di bagian bawah Kota Batu. Air tanah yang tersedot oleh perusahaan pelaksana pembangunan Museum Satwa itu mengurangi persediaan air di dalam tanah.

"Pengambilan air bawah tanah itu berdampak kepada wilayah dengan radius 20 hingga 40 kilometer. Itu ada dasar teori dan penelitiannya. Oleh karena itu, pemanfaatan ABT tidak boleh sembarangan. Izinnya dikendalikan provinsi," kata Purnawan D. Negara, Koordinator Walhi simpul Malang, kemarin.

Seperti diberitakan, warga Temas-Sisir Kota Batu dan LSM menghadang penggunaan ABT di Museum Satwa sejak 27 Oktober 2009. Warga dan LSM juga mendesak Pemkot Batu menutup pengambilan ABT tersebut karena belum mengantongi izin. Bahkan, warga dan LSM juga men-deadline penutupan tersebut, jika tidak dilakukan, masyarakat akan menutup paksa. Akhirnya usaha itu berhasil, penyedotan ABT oleh PT BWS dihentikan Senin (2/11) lalu.

Rencananya, kata dia, sumur ABT akan dibangun oleh PT BWS di tiga titik. Pengeboran pertama dilakukan sedalam 180 meter. Air yang didapat mencapai 2 liter per detik. Sedangkan pengeboran kedua belum terlaksana karena ada protes dari warga dan beberapa elemen masyarakat.

Purnawan menerangkan, ABT itu berasal dari dua sumber air di bawah tanah, yakni berupa sungai bawah tanah dan cekungan air bawah tanah. Keduanya ada di kedalaman lebih dari 100 meter. Sungai bawah tanah berasal dari sebuah aliran kecil yang ada di puncak gunung. Alirannya bertambah besar seiring dengan makin turunnya ketinggian tanah. Sebab, ada tambahan air resapan dari zona-zona yang dilalui sungai bawah tanah tersebut.

Begitu pula dengan ABT berwujud cekungan di dalam tanah. Pasokan air yang masuk ke cekungan itu berasal dari air yang meresap dalam radius beberap kilometer dari lokasi pengambilan air. Dengan kondisi itu, maka adanya pengambilan ABT yang sembarangan dan tanpa izin, maka akan sangat merugikan banyak pihak. "Jadi sebenarnya pelanggaran ABT di daerah Batu punya dampak sangat luas. Tak hanya bagi masyarakat Batu sendiri," kata Purnawan.

Purnawan mengkritik Pemkot Batu yang tidak merespons dengan cepat permasalahan yang menyangkut ABT. Dia menyesalkan ketika Pemkot Batu tidak tegas dan peka dengan ekologisnya sendiri. Pemanfaatan ABT yang berizin punya kewajiban melakukan konservasi. Apabila ada yang memanfaatkan ABT tanpa izin, sama dengan menghindar dari kewajiban konservasi. "Katanya ingin jadi kota pariwisata yang berwawasan lingkungan. Mestinya, ada pelanggaran ABT harus cepat diingatkan. Saat ini semua tahu bahwa air tanah dalam kondisi kritis. Sehingga harus benar-benar dijaga," sarannya. (dd)

Kado Harliknas Layanan PLN Malang Buruk Sekolahpun Tak Ada Perhatian

KRC, Malang
Sudah membayar mahal-mahal, sekolah tak ada listrik. Itulah yang dialami para siswa SMKN 7 Malang yang menempati gedung baru kampus 2 di Jl Satsuit Tubun IV Sukun, Kota Malang. Prihatin dengan kondisi itu, para siswa kelas 2 jurusan analisis kimia (AK) SMKN 7 kemarin menggelar aksi menuntut pemasangan jaringan listrik.

Aksi dimulai pukul 11.00. Mereka membikin coretan-coretan yang berupa tuntutan untuk pemasangan listrik. Tidak ada aksi teriak-teriak. Mereka hanya merentangkan poster di dalam kelas saat ada wartawan datang. Beberapa poster bertuliskan; Listrik saja masuk desa, masak di sini tidak. Mari kita dukung perjuangan kembalinya pejuang listrik. Katanya melayani, kok malah menyusahkan.

Tulisan-tulisan di kertas itu mereka bawa seraya diangkat bergantian. Sebagian lagi ditempel pada jendela tembok dan pintu di luar kelas. "Sudah sekitar sebulan ini kami tidak bisa membuka komputer dan praktik di lab kimia," ujar Rizki Hidayat, siswa kelas 2.

Rizki bercerita, awalnya ketika masuk ada listriknya. Tapi sekitar satu bulan, listrik sudah tidak ada. Informasi yang diterima, dulu sekolah menyambung listrik dengan sistem sewa, tapi tiba-tiba diputus. Namun siswa tidak tahu apa alasannya. Siswa hanya ingin ada saluran listrik agar komputer bisa menyala dan bisa memanfaatkan sejumlah peralatan IT di sekolah itu.

Fitri Kanti, siswi lainnya, juga mengaku kecewa dengan tidak adanya sambungan listrik di sekolah RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) tersebut. "Di desa saja ada, kok di sini tak ada," ujar gadis itu.

Malahan, untuk materi yang harus menggunakan komputer, para siswa bergantian dengan laptop milik guru mereka. Namun jika baterai laptop habis, tetap tidak bisa di-charge. Praktis, pembelajaran kembali dilakukan secara manual dengan menggunakan media papan tulis.

Selain itu, sejumlah siswa juga minta pihak yang berwenang segera menyambung aliran listrik. Sebab, mereka telah membayar cukup mahal. Untuk masuk dikenakan uang gedung Rp 4,5 juta per siswa, sedangkan SPP sebesar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kelas regular biaya masuk Rp 1,75 juta dan SPP-nya Rp 165 ribu per bulan.

Meski ada aksi, para guru di sejumlah kelas masih terus mengejar. Namun, saat ganti jam pelajaran, siswa dari kelas lain turut keluar sebentar untuk bergerombol. Terhadap aksi itu, para guru pun tidak ada yang berani memberikan komentar. Mereka diam saja saat ditanya wartawan. Para guru minta wartawan langsung konfirmasi ke kepala sekolah. Aksi berakhir sekitar pukul 12.00.

Kepala SMKN 7 Hari Sunyoto mengatakan, sebenarnya sekolah sudah lama mengajukan sambungan listrik ke PLN. Hasilnya, kata dia, PLN menyampaikan belum ada kuota untuk gedung SMK itu. Lalu sekolah menyewa sambungan listrik dengan izin pesta dengan membayar Rp 1,2 juta tiap minggu. Tapi, setelah beberapa bulan, sekolah tidak mampu membayar lagi dan akhirnya diputus. Lalu sekolah menggunakan genset. Karena voltasenya tidak stabil, banyak komputer banyak yang rusak. Sejak itu pun genset tak lagi dipakai.

Kepala sekolah yang juga merangkap sebagai kepala SMPN 19 ini menambahkan, sebenarnya pihak sekolah telah mengajukan penyambungan dengan biaya besar. Karena, untuk ke sekolah memang tidak ada jaringan. "Kami sudah membayar Rp 23 juta dan akan membayar lagi Rp 23 juta untuk penyambungan 13 ribu watt," jelas dia.

Kemarin dia mengaku telah bertemu dengan rekanan PLN untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Hari, dijanjikan dalam minggu-minggu ini listrik sudah tersambung. Untuk itu, dia minta siswa bersabar terlebih dulu.



PLN Tak Berkutik

Terpisah, asisten manajer pemasaran PLN APJ Malang G.E. Santjoko membeberkan, kasus itu sama sekali di luar tanggung jawab PLN. Sebab, ketika dia bertemu langsung dengan kepala sekolah, persoalan utama yang membuat sekolah belum teraliri listrik adalah jaringan bermasalah. Sedang pengadaan jaringan selama ini dilakukan sekolah dengan menunjuk instalatir rekanan.

''Rupanya pemilihan instalatir tidak tepat. Banyak proyek belum diadakan sehingga sambungan tidak bisa dilakukan segera," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, bisa saja PLN memasang langsung instalasi listrik di sekolah itu. Tapi karena daftar tunggu saat ini mencapai 10 ribu lebih calon pelanggan, maka SMKN 7 juga harus sabar menunggu. Tapi dalam perjalanan SMKN 7 bersedia mengadakan jaringan sendiri agar aliran listrik cepat nyambung. Ini karena jarak sekolah dengan infrastruktur terdekat mencapai 130 meter.

''Karena sekolah mau memasang jaringan sendiri, kami tidak masalah. Tapi rupanya pemasangan jaringan bermasalah. Saya cek kotak-kotak meteran saja belum terbeli," terang Santjoko.

Karena jaringan bermasalah, hingga kemarin PLN juga belum mau menerima hibah. Apalagi barang-barangnya tidak jelas. Padahal, hibah atau penyerahan tersebut disertai dengan berita acara. ''Kami minta sekolah menuntaskan dulu persoalan dengan instalatir. Baru setelah itu PLN bisa menyambung ke meteran," tandasnya. (tot)

Vidio Syuur mahasiswa Ditemukan Petugas Beredar di Malang

UMM Kecolongan Video Mesum
KRC, Malang
Sebuah video mesum kemarin beredar luas di Malang Raya. Tragisnya, video yang sepertinya diambil menggunakan handycam secara sembunyi-sembunyi itu, dilakukan oleh dua pasangan lawan jenis, yang diduga mahasiswa. Lebih disayangkan lagi, lokasi pengambilan diprediksi di kampus Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Apalagi dalam video berdurasi 12 menit 27 detik tersebut, secara jelas terlihat sebuah spanduk yang bertuliskan UMM.
Kedua aktor yang sama-sama menggunakan baju putih tersebut, terlihat menikmati ’aktivitas’ yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Meski tidak sampai telanjang, namun perbuatan keduanya, terutama si laki-laki, sudah jauh menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.
Seperti (maaf) berciuman, kemudian si laki-laki mengerayangi tubuh wanita bagian depan. Baik menggunakan tangan maupun ciuman. Saat sang pangeran ’gerilya’ sang putri membelai rambut pangeran dengan mesra, sekalipun sorot mata wanita itu, tampak melihat kanan kiri, mungkin takut terlihat orang.
Di bagian yang lain, laki-laki itu terlihat menyembunyikan mukanya di bagian selangkangan wanita. Sementara tas milik wanita, menutupi kepala laki-laki tersebut.
Adegan mesum itu sempat terhenti karena ada dua orang yang melintas di depan mereka. Tapi setelah dua orang itu pergi, para aktor melanjutkan aktivitas.
Dalam rekaman tersebut juga jelas terlihat muka keduanya, karena resolusi rekaman yang cukup tinggi. Termasuk lokasi pengambilan, meski suara keduanya tidak terdengar, melainkan hanya suara si kameraman. ’’Lho..lho iku lapo, karcis-karcis lima ribu, seneng ya,’’ celetuk suara kameraman.
’’Kalau melihat spanduknya, lokasinya di kampus III UMM. Jika tidak di GKB (gedung kuliah bersama, Red.) I mungkin di GKB II. Apalagi di rekaman paling akhir, gedung itu terlihat jelas,’’ kata salah satu mahasiswa UMM yang sudah melihat rekaman video tersebut.
Memang di bagian akhir rekaman, ’kameraman’ terlihat terus mengikuti pergerakan dua ’aktor’ itu. Praktis terlihat jelas, lokasi tempat pengambilan adegan-adegan tersebut. Plus cumbuan-cumbuan yang mereka lakukan sembari berjalan.
Selain itu, dalam rekaman juga terlihat sebuah spanduk ditempel di dinding yang bertuliskan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dibawahnya bertulis juga Fakultas Kelautan dan Perikanan UMM.
Terkait beredarnya gambar mesum ini, Kasat Samapta Polresta Malang AKP Susanto mengaku sedang menyelidiki. Pihaknya juga sudah menginformasikan temuan video mesum ini ke pihak Reskrim. ’’Saya kaget saat anggota mengatakan menemukan video mesum dan ini harus saya selidiki,’’ urai Santo kemarin.
Sementara terpisah Kasat Reskrim Polresta Malang AKP R Ripto Himawan mengatakan belum menerima limpahan, ataupun temuan video mesum tersebut. ’’Ada ya, belum-belum ada pengaduan kepada kami,’’ tandas Ripto kemarin. (nun)

Dana ADB 8 M Di Launching Walikota Malang

KRC,MALANG –
Program bantuan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 8 miliar untuk Pemkot Malang, kemarin dilaunching oleh Wali Kota Malang Peni Suparto di Hotel Santika, bersamaan dengan diklat teknis fungsional penyusunan sistem informasi manajemen pelayanan publik yang dibiayai ADB.
Pemkot Malang juga telah menyiapkan dana pendampingang untuk program itu dari APBD Kota Malang sebesar 20 persen dari total proyek itu atau sekitar Rp 2 miliar. Total ada kucuran dana Rp 10 miliar bagi Pemkot Malang untuk proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi atau SCBD-P (sustainable capacity building for decentralization project) yang akan berjalan selama tiga tahun. Mulai tahun ini sampai tahun 2011 mendatang.
“Kami sudah menyiapkan sekitar 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya untuk pelatihan-pelatihan, sisanya untuk perumusan kebijakan, penganggaran dan kegiatan lainnya. Total ada 28 bulan untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Kepala Bappeda Pemkot Malang Bachtiar Ismail kepada wartawan kemarin.
Diakuinya, kucuran dana dari ADB bukan untuk proyek fisik. Semuanya dilakukan untuk proyek non fisik. Pelatihan akan dilakukan pada aparatur daerah di semua eselon sampai dengan staf. Proyek non fisik yang dilakukan itu untuk peningkatan kompetensi aparatur daerah.
Ada lima capaian yang diharapkan terwujud pada akhir masa proyek itu, peningkatan pelayanan pada masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, percepatan desentralisasi, dan tercapainya good governance.
“Semuanya untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur daerah. Kucuran dana itu sepenuhnya untuk proyek non fisik,” ungkapnya.
Program ini telah dikenalkan sejak tahun 2004 lalu, butuh waktu 4 sampai 5 tahun bagi ADB untuk melakukan identifikasi lapangan dan persiapan-persiapan pencaiaran anggaran itu. Kota Malang masuk salah satu dari 38 kota dan kabupaten yang ada di 10 provinsi yang mendapatkan kucuran dana ADB dalam proyek SCBD-P. Kota Malang masuk dalam proyek tahap II dan III yang ditetapkan melalui surat Dirjen Otoda Depdagri. (dd)