Kebiasaan Dewan Klenceran Keluar Negeri Maupun Kedaerah Jadi Sorotan MCW

KRC, Malang
Malang Corruption Watch mulai kritisi anggaran dewan kebiasaan kelenceran jadi bahan soroton MCW baik keluar negeri maupun kedaerah tak pernah ada hasilnya.
Anggaran tahun 2009 sekitar Rp 2,6 miliar bagi para wakil rakyat itu selama satu tahun.

Anggaran itu dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2009. Tepatnya dalam pos rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan angka total Rp 2.661.860.000.

Besarnya plafon anggaran tersebut langsung dikritik Malang Corruption Watch (MCW). Ketua Divisi Advokasi MCW Zia'ul Haq mengatakan, alokasi itu tidak rasional. Apalagi, selama ini rapat koordinasi dan rapat luar daerah yang dilakukan anggota dewan tidak membawa hasil maksimal. "Kedoknya saja koordinasi dan studi banding. Tapi faktanya banyak nglencer daripada serius menimba ilmu," sorot Zia -sapaan akrab Zia'ul Haq- kemarin.

Seharusnya, lanjut Zia, produk yang dihasilkan dewan benar-benar jelas. Misalnya, dari kunjungan tersebut, lahir sebuah regulasi yang memihak kepentingan rakyat. Salah satunya peraturan daerah (perda) untuk proteksi masyarakat. Selain itu, plafon anggaran harus dilengkapi dengan rasionalisasi anggaran. "Kunjungan berapa kali, ke mana, dan acuannya apa, masyarakat berhak tahu karena yang digunakan uang rakyat," tandas dia.

Zia sendiri menilai angka Rp 2,6 miliar bukan nilai kecil. Kalau hanya sekadar untuk rapat dan koordinasi ke luar daerah, dana sebesar itu masih bisa dipangkas. Terlebih di Kota Malang banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi secara maksimal. Terutama penanggulangan kemiskinan, pendidikan murah, dan pengentasan pengangguran. "Biasanya, mereka (dewan) akan menghabiskan uang itu mendekati berakhirnya tahun anggaran atau di tengah tahun anggaran," ujar alumnus FISIP UMM tersebut.

Apalagi, bukan hanya pos rapat-rapat dan koordinasi luar daerah yang memakan dana besar. MCW juga menyoroti besarnya plafon anggaran untuk pos lain. Di antaranya, penyambutan tamu dinas luar daerah yang mencapai Rp 600 juta serta program peningkatan kapasitas dewan dengan besaran dana Rp 7,99 miliar. Dana sebesar itu dianggarkan untuk lima kali workshop Rp 1,9 miliar. Belum termasuk pelantikan dewan baru Rp 205 juta.

Serapan dana tak kalah besar adalah untuk pos optimalisasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (16 kegiatan) yang mencapai Rp 2,4 miliar. Selain itu, masih ada beberapa agenda lain dengan kisaran dana Rp 103 juta sampai Rp 998 juta. "Peran masyarakat sangat penting di sini. Jangan sampai uang rakyat dibuang percuma," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi B (bidang keuangan dan perekonomian) DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi menjelaskan, angka-angka tersebut baru plafon sementara. Bahkan baru saja dilempar oleh eksekutif. "Nanti ada bahasan tersendiri, bagaimana rasionalisasinya. Tidak semua bisa disepakati," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) beberapa waktu lalu. Saat itu, semua usulan tidak selalu disetujui. Bahkan, ada beberapa pos yang dipangkas. "Apa yang diplafonkan itu tidak selalu lolos. Dilihat dulu kegunaannya," kata dia.

Pembahasan PPAS diprediksi dibahas minggu ini. Sebab, panitia musyawarah mulai mengadakan rapat penentuan jadwal. "Saya tegaskan lagi, plafon dalam PPAS belum menyentuh angka sesungguhnya. Semua akan dibahas lebih dulu," ujar Syaiful. (ard).